comscore
Abdul Kohar
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group

Mengeluhkan Wirausaha

Abdul Kohar - 22 Desember 2021 06:02 WIB
Mengeluhkan Wirausaha
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. Foto: MI/Ebet
ADA keluhan klise yang disampaikan berbagai kalangan secara berulang-ulang dalam dua dekade terakhir di negeri ini. Itulah keluhan tentang minimnya wirausahawan dan wirausahawati di Indonesia. Jumlah entrepreneur di Republik ini, baik yang besar, menengah, kecil, maupun superkecil, baru 3,4% dari total populasi.

Angka itu masih kalah jauh bila dibandingkan dengan jumlah pengusaha di negara maju. Juga, baru separuh total jumlah pengusaha di negeri jiran Malaysia. “Negara-negara maju sudah double digit. Malaysia sudah 6%, Singapura 12%. Kenapa? Karena kesempatan (menjadi pengusaha) itu yang tidak sepenuhnya kita buka,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, di Bali, akhir pekan lalu.

 



Dalam percaturan global yang digerakkan ekonomi pasar, jumlah pengusaha menjadi faktor sangat-sangat penting. Ia berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi negara. Ia seperti dua sisi mata uang bagi penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Maka, wajar bila banyak yang geregetan melihat laju pertambahan pengusaha kita seperti siput. Terlalu lamban.

Padahal, kita butuh percepatan, apalagi di tengah seretnya ekonomi. Menteri Bahlil bahkan sampai mengatakan perusahaan swasta, baik besar maupun kecil, merupakan pahlawan ekonomi ketika pandemi saat ini. Hal itu disebabkan para pelaku usaha, terutama UMKM, bisa meningkatkan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja sehingga memberikan masyarakat kepastian pendapatan.

Kenapa entrepreneur dibutuhkan? Jawaban yang pertama sekali ialah untuk mengurangi pengangguran. Apabila jumlah tenaga kerja semakin meningkat, pengangguran akan semakin bertambah, kecuali apabila jika ada lapangan kerja yang semakin bertambah juga.

Di sinilah peran entrepreneur: membuka lapangan kerja bagi para tenaga kerja. Seandainya di Indonesia ini ada 6% penduduk menjadi entrepreneur, membuka lapangan kerja, dan anggaplah setiap entrepreneur mempekerjakan sedikitnya 10 tenaga kerja, maka setidaknya 60% bangsa Indonesia ini memiliki pekerjaan. Sisa 40% lainnya bisa bekerja di lapangan kerja yang disediakan pemerintah.

Pengusaha itu bahan bakar penting pertumbuhan ekonomi. Khususnya sebagai pendongkrak daya beli masyarakat karena menyerap lapangan kerja. Ada 131 juta lapangan pekerjaan di Indonesia yang terserap dunia usaha. Kontribusi terbesar dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 120 juta. Dari total unit usaha kita, 99,7% alias 64 juta, berbentuk UMKM.

Dunia usaha juga memiliki jejak penting menyelamat ekonomi. Saat krisis 1998, ketika inflasi kita 88%, defisit 13%, cadangan devisa merosot tinggal US$17 miliar, pengangguran merajalela, UMKM tampil menjaga pertahanan ekonomi kita. Setelah itu, berangsur-angsur ekonomi kita pulih. Kesadaran pentingnya memiliki jumlah entrepreneur yang mencukupi mulai tumbuh seperti kecambah. Sayangnya, kesadaran tentang itu baru ramai di podium dan mimbar-mimbar seminar.

Hingga tiga dekade kemudian, keriuhan wacana masih sulit berbuah di alam nyata, di tataran aksi. Hingga pandemi terjadi. Lalu, keluhan itu muncul lagi. Seperti memutar kaset yang sama, kusut pula, dengan lagu yang sama juga. Artinya, tidak banyak sistematisasi yang tercipta untuk mencetak wirausaha.

Menurut sebuah teori, untuk bisa makmur, sebuah negara harus memiliki minimal 2% penduduknya merupakan wirausaha. Namun, seperti saya sebutkan di atas, negara-negara makmur melipatgandakan syarat itu menjadi dua digit. Artinya, syarat minimal untuk makmur harus diubah, dari memiliki entrepreneur 2% menjadi minimal 10% penduduk.

Sanggupkah itu? Mestinya bisa. Awal pekan ini, pemerintah meluncurkan sertifikat badan hukum dan peresmian pembukaan Rakornas BUM Desa. Badan usaha milik desa itu mestinya mampu mencetak entrepreneur baru hingga tingkat desa. Apalagi, jumlah BUM Desa melesat 600% dalam tiga tahun terakhir, dari 8 ribuan di 2018 menjadi lebih dari 57 ribu di 2021.

Syaratnya, BUM Desa itu bukan sekadar papan nama. Kalau cuma plang nama, sama saja dengan gembor-gembor mencetak wirausahawan dan wirausahawati yang sangat kaya dalam ide dan podium pidato, tetapi miskin realisasi.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING

HOT ISSUE

  • Array
MORE
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id