Syah Sabur
    Syah Sabur Jurnalis Senior Medcom.id & Peneliti di Media Research Center (MRC)

    Kontroversi Kepala BPIP dan Wartawan Pencari Durian Runtuh

    Syah Sabur - 19 Februari 2020 09:30 WIB
    Kontroversi Kepala BPIP dan Wartawan Pencari Durian Runtuh
    Ilustrasi: Garuda Pancasila/Foto: ANTARA-MMD Iniiative
    BEBERAPA hari lalu sebuah media online membuat berita yang provokatif, “Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sebut Agama Jadi Musuh Terbesar Pancasila”. Saat itu saya langsung berpikir, “ini pasti akan memancing kontroversi."

    Benar saja, tak lama kemudian seorang teman mengutip berita tersebut di akun media sosial miliknya, lengkap dengan komentar yang agak tendensius. Lalu di Facebook muncul tulisan berjudul “Jenderal Nasution: Mempertentangkan Pancasila dan Islam adalah Proyek PKI”.

    Tulisan yang dibuat Azzam Mujahid Izzulhaq itu bukan tulisan baru, karena bertanggal 31 Maret  2019. 

    “Mempertentangkan PANCASILA dan ISLAM bukanlah isu baru, tapi merupakan isu lama yang dulu dilakukan PKI. Hal ini pernah disampaikan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Dokumen pernyataan AH Nasution masih ada. Kalangan PKI-lah yang menghembuskan pertentangan Pancasila dan Islam," demikian, salah satu kalimat dalam tulisan tersebut. 

    Orang yang membacanya dengan sekilas bisa jadi akan berpikir bahwa yang menyebut agama sebagai musuh besar Pancasila identik dengan PKI. Padahal, bagaimana pun, Kepala BPIP Yudian Wahyudi adalah Raktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia belajar sejak usia 12 tahun di Pondok Pesantren (Ponpes) Tremas, Pacitan, Jawa Timur yang berlanjut ke Ponpes Al Munawwir Krapyak, Yogyakarta serta menghasilkan sejumlah buku kajian Islam.


    Menghina agama

    Lalu, di grup percakapan WhatsApp muncul pernyataan Wakil Ketua Fraksi PKS MPR RI Almuzzammil Yusuf. Menurut dia, jika Prof Yudian mengatakan teroris atau ISIS adalah musuh Pancasila, dia setuju. Jika yang bersangkutan menyebut PKI atau komunis sebagai musuh Pancasila, dia juga setuju. 

    “Tapi yang bersangkutan mengatakan, musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan pemahaman agama yang salah."

    Almuzzammil bahkan menyebut pernyataan tersebut sangat naif, provokatif, dan menyesatkan. Dia juga menganggap Kepala BPIP "Tidak saja menghina satu agama tapi menghina seluruh eksistensi agama yang sah yang dianut di Indonesia."

    Karena itu, Almuzzammil mengajukan pertanyaan kepada Presiden Joko Widodo, “Apakah orang seperti ini patut Anda percaya sebagai Kepala BPIP?"

    Pernyataan keras juga muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekjen MUI Anwar Abbas mengkritik pernyataan Yudian. Menurutnya, jika benar Yudian menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila, maka yang bersangkutan harus dicopot dari jabatannya.  

    Pertanyannya, sungguhkah Kepala BPIP menganggap agama sebagai musuh terbesar Pancasila? 
     

    Ulama minoritas

    Kalau kita ikuti lebih cermat, sebelum menyatakan bahwa “Agama adalah musuh terbesar Pancasila”, sebenarnya ada penjelasan lain. 

    Yudian bercerita tentang sekelompok ulama minoritas tapi mengklaim sebagai mayoritas yang kemudian melahirkan ijtima ulama saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut Yudi, ulama mayoritas umumnya berada di bawah payung besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, atau bernaung ke dalam MUI.

    "Namun, pada kenyataannya, Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrem, padahal mereka itu minoritas (yang mengklaim mayoritas)," kata Yudian.



    Yudian juga mengemukakan, "Pancasila dan agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung".

    Artinya, menurut Yudi, kelompok agama minoritas itulah yang dianggap merongrong Pancasila, bukan kelompok agama yang lain. Tentu saja, hal ini pun masih bisa diperdebatkan. 

    Sebab, ada perbedaan ketika seseorang menyebut “semua agama” dengan “sekelompok (penganut) agama”. Jadi, tidak ada maksud Yudian menganggap semua agama sebagai musuh Pancasila.

    Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta semua pihak berpikir jernih. Dia yakin Yudian menyampaikan pendapatnya dengan penuh pertimbangan dan pikiran jernih. 

    "Beliau itu intelektual dan agamanya juga tinggi. Jadi mesti kita lihat dengan jernih. Jangan dijustifikasi," katanya.

    Kasus ini bisa menjadi pelajaran penting, baik bagi pejabat, tokoh publik atau siapapun yang biasa berhubungan dengan media. Saat bicara dengan media, seseorang harus bicara, bukan saja secara jelas melainkan juga utuh. Jangan pernah membiarkan kalimat yang bisa disalahartikan.

    Sebaliknya, kasus ini juga harus menjadi pelajaran amat berharga bagi media. Jika pejabat atau tokoh publik harus hati-hati saat berbicara dengan media, maka media harus sangat ekstra hati-hati ketika membuat berita. Sebab, tanpa media, bisa disebut tidak ada berita. 

    Kode etik yang mengatur kerja wartawan sebenarnya sudah memberi rambu-rambu soal itu. Pasal 12 misalnya menyebutkan, “Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita."
     
    Pernyataan kontroversial

    Artinya, ketika mendapatkan pernyataan yang kontroversial, wartawan (dalam hal ini terutama redaktur atau editor sebagai penjaga gawang) seharusnya mempertanyakan hal tersebut kepada reporter. Kalau reporter yakin dengan pernyataan tersebut, bisa saja redaktur/editor meminta penjelasan lebih dalam kepada narasumber tentang maksud dari pernyataannya.

    Sayangnya, sebagian wartawan justru seperti merasa menemukan “durian runtuh” ketika mendengar pernyataan provokatif dari narasumber. Matanya langsung berbinar sambal membayangkan pernyataan tersebut menjadi judul. Dia juga membayangkan, tulisannya akan dibaca banyak orang yang akan berdampak pada tiras (media cetak), rating (televisi dan radio) maupun clickbait (media daring).

    Society of Professional Journalists, asosiasi jurnalis di Amerika Serikat, yang lahir lebih dari seabad lalu (1909) secara tegas mengharuskan agar wartawan hati-hati dalam membuat berita. “Provide context. Take special care not to misrepresent or oversimplify in promoting, previewing or summarizing a story." 

    Artinya, wartawan harus selalu memberikan konteks dari berita yang ditulisnya. Wartawan juga memperhatikan konten yang dibuat, agar tidak mempromosikan informasi yang menyesatkan atau terlalu menyederhanakan masalah saat merangkum sebuah berita.

    Intinya, wartawan bukanlah penulis di media sosial, yang nyaris tanpa rambu-rambu. Wartawan juga bukan sekadar pencari kebenaran karena harus juga menuliskannya secara benar. Sebab, wartawan bukan pencari durian jatuh[]


    *Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id



    (SBH, SBR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id