Syah Sabur
    Syah Sabur Jurnalis Senior Medcom.id & Peneliti di Media Research Center (MRC)

    Menghapus UN, Memerdekakan Guru

    Syah Sabur - 12 Desember 2019 13:23 WIB
    Menghapus UN, Memerdekakan Guru
    Ilustrasi: Mendikbud Nadiem Makarim (tengah) didampingi istri, Franka Franklin (kanan), dan Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, Sabtu (30/11/2019)/Antara/Fakhri Hermansyah
    SEBUAH kabar baik berembus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim mengumumkan empat kebijakan penting tentang pendidikan. Dua di antaranya terkait pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN). 

    Untuk penyelenggaraan USBN, pada 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Dengan demikian, tak ada lagi titipan soal jangkar, dan sekolah bebas menentukan bentuk penilaian untuk kelulusan siswa. 

    Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan baik kelompok, karya tulis, maupun sebagainya. Tujuannya, menurut Mendikbud, agar guru dan sekolah memiliki kemerdekaan dalam menilai hasil belajar siswa.

    Nadiem menegaskan, mulai 2020, USBN akan diganti dan dikembalikan kepada esensi undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional). Semua sekolah menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri-sendiri.

    Mendorong guru
    Meski begitu, sekolah tidak dipaksa untuk menerapkannya. Bagi sekolah yang belum siap, masih bisa menggunakan format yang ada sekarang. Tapi, Nadiem mendorong bagi sekolah yang ingin melakukan perubahan sudah bisa dimulai 2020, yakni penerapan penilaian secara holistik.

    Mantan Bos Gojek ini mendorong agar guru-guru penggerak, kepala sekolah penggerak untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. 

    Selanjutnya mengenai UN, Nadiem menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir. Penyelenggaraan UN pada 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

    Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah -misalnya kelas 4, 8, 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Kemudian, hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. 

    "Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS," kata Nadiem. 

    Peringkat 72
    Survei kemampuan belajar yang dilakukan Programme for International Student Assessment (PISA), pada Desember 2019 menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke 72 dari 77 negara. Survei PISA itu terdiri atas survei pada kemampuan matematika, sains, dan membaca. 

    Sedangkan The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) adalah penilaian internasional untuk pengetahuan matematika dan sains pada siswa kelas 4 dan 8 di seluruh dunia.

    Dasar pengukuran TIMSS matematika dan sains sendiri terdiri dari dua domain, yakni domain isi dan kognitif. Domain isi matematika terdiri dari bilangan, aljabar, geometri, data dan peluang. Sedangkan domain isi sains terdiri atas biologi, kimia, fisika dan ilmu bumi. Untuk domain kognitif, yakni pengetahuan, penerapan dan penalaran.

    TIMSS 2015 yang baru dipublikasikan Desember 2016 menunjukkan prestasi siswa Indonesia bidang matematika mendapat peringkat 46 dari 51 negara dengan skor 397.

    Kembali ke sekolah
    Rencana Mendikbud untuk mengembalikan penentuan kelulusan siswa ke sekolah merupakan langkah yang amat signifikan dan harus diapresiasi. Sebab, selama ini hak guru dan sekolah untuk menilai siswa telah dirampas dengan keberadaan UN maupun USBN.

    Bagaimana mungkin, pemerintah pusat bisa mengetahui potensi jutaan siswa yang tersebar di berbagai pelosok di Indonesia? Bagaimana mungkin pemerintah pusat menentukan standar kelulusan yang seragam untuk kondisi sekolah yang amat beragam? 


    Padahal, untuk menggelar UN pemerintah harus menggelontorkan anggaran hingga sekitar Rp500 miliar. Memang, anggaran tersebut jauh lebuh hemat ketika 2018, UN berubah menjadi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Dengan menghilangkan kertas (paperless), biaya UNBK bisa ditekan hingga Rp35 miliar. 

    Meskipun demikian, tetap saja angka tersebut tidak kecil dan bisa dialihkan untuk keperluan lain, seperti pengembangan kemampuan guru maupun sarana dan prasarana pendidikan.

    Hanya menguji kognitif
    Selain itu, selama ini UN dan USBN juga cenderung hanya menguji kemampuan kognitif siswa. Itu pun hanya memakai alat yang amat sederhana berupa soal pilihan berganda (multiple choice).

    Berbeda dengan soal essai yang menuntut siswa untuk benar-benar berpikir, soal pilihan berganda bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan rumus “kira-kira”. Kalau siswa bingung menjawab soal, jawabannya tinggal dikira-kira saja. Kalau tidak A, pilih saja B, C atau D.

    Selebihnya, pasrahkan pada nasib. Kalau nasib baik, bisa jadi pilihan asal-asalan ini berbuah manis berupa nilai yang baik dan sebaliknya. 

    Padahal, menurut para pakar pendidikan, selain aspek kognitif, ada aspek lain yang harus dinilai dari seorang siswa, yaitu aspek afektif dan psikomotorik. Siswa yang tidak menguasai matematika, fisika, biologi, kimia atau bahasa Inggris bukan berarti tamat riwayatnya. Sebab, bisa saja siswa menguasai bidang lain seperti olahraga dan kesenian. Bisa juga siswa memiliki kemampuan istimewa di bidang keagamaan, seperti hafal Al-Qur'an. Hal ini sejalan dengan Bab IV UU Sisdiknas tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orangtua, Masyarakat, dan Pemerintah pada Bagian Kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, khususnya Pasal 5, ayat 4: “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Artinya, siswa yang berpotensi di bidang olahraga, seni atau keagamaan harus dianggap memiliki kecerdasan dan bakat yang istimewa.  

    Dengan demikian, aspek psikomotorik dan afektif merupakan dua hal yang sama pentingnya dengan aspek kognitif. Untuk kedua aspek tersebut, hanya guru dan sekolah yang lebih dapat memahaminya. 

    Pendidikan sepanjang Hayat

    Selanjutnya UU Sisdiknas Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4, khususnya ayat 3 juga menyatakan, “Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”. Maka, penilaian siswa yang diukur oleh UN yang digelar hanya pada tahap akhir pendidikan, bertentangan dengan poin di atas. 

    Ujian Nasional juga hanya menilai siswa dari aspek output. Padahal, output sangat tergantung pada input yang berupa tenaga pendidik, sarana, dan prasarana (baca Bab IX tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 35 UU Sisdiknas). Dengan kata lain, melalui UN atau USBN, pemerintah hanya menilai siswa tapi mengabaikan penilaian terhadap pendidik dan berbagai sarana serta prasarananya (baca Bab XVI Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 57 ayat 2). 

    Jadi, biarkan guru merdeka dan menilai siswa dengan beragam alat ukur, seperti tugas kelompok, membuat karya tulis serta penilaian terhadap sikap siswa sehari-hari. Dengan demikian, menghapus UN sejalan dengan semangat Mas Menteri untuk memerdekakan guru.[]

    *Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id




    (SBH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id