Gaudensius Suhardi
    Gaudensius Suhardi Anggota Dewan Redaksi Media Group

    JK Bertanya

    Gaudensius Suhardi - 15 Februari 2021 12:53 WIB
    JK Bertanya
    Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. MI/Ebet



    JUSUF Kalla bertanya bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Pertanyaan JK, begitu mantan wakil presiden itu biasa disapa, menjadi viral di media sosial. Menjadi trending topic di Twitter dan ramai dibahas di berbagai platform media sosial.

    Pertanyaan JK menjadi viral karena ia menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik pada pemerintah.

     



    "Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi malaadministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi saat memberi sambutan di Laporan Akhir Tahun Ombudsman RI, Senin, 8 Februari 2021.

    Selang empat hari kemudian, JK yang selama 2014-2019 menjadi wakil Jokowi langsung menanggapi. "Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipangil polisi?" kata JK dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat, 12 Februari 2021.

    Sayangnya, JK tidak memberikan kiat bagaimana caranya kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Makna tersirat di balik pernyataan tersebut ialah pemerintah seakan-akan antikritik.

    Bukan sekali-dua kali Jokowi minta dikritik. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2019, Jokowi mengatakan, "Kita tidak boleh alergi terhadap kritik. Bagaimanapun kerasnya kritik itu harus diterima sebagai wujud kepedulian agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan-harapan rakyat."

    Adakah pihak yang menyampaikan kritik kepada pemerintah kemudian berurusan dengan polisi? Terus terang, sejauh ini belum ada dan tidak akan pernah ada. Kritik itu hakikatnya ialah oksigen bagi paru-paru demokrasi yang menabukan kekuasaan mutlak di satu tangan. Karena itulah, negara yang demokratis secara sadar mendesain keseimbangan di antara cabang kekuasaan untuk saling kontrol, saling kritik.

    Editorial harian ini pernah menulis bahwa negara modern yang beradab justru menjadikan kritik sebagai vitamin yang menyuburkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya negara yang pejabatnya otoriter yang mati-matian mematikan kritik. Itulah praktik pemerintahan Orde Baru yang represif, yang membunuh kritik dan daya kritis.

    Kritik, menurut kamus, artinya kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sepanjang menyampaikan kritik tentu tidak akan berurusan dengan polisi.

    Berurusan dengan polisi jika bukan kritik yang disampaikan, melainkan hujatan. Sejauh ini, memang banyak orang yang dipanggil polisi karena menghina, ujaran kebencian, atau menyampaikan informasi tanpa fakta. Bukan karena kritiknya.

    Menghina Presiden tentu saja tidak boleh meskipun pasal penghinaan telah dihapus Mahkamah Konstitusi. Pada 4 Desember 2006 MK melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menghapus pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    JK ketika masih menjadi wapres justru paling depan membela martabat presiden. Ia mendukung pasal penghinaan masuk Rancangan KUHP yang saat itu dibahas di Senayan.

    Ia mengatakan presiden merupakan lambang negara yang harus dihormati. Lagi pula, pimpinan negara tak masalah menerima kritik dari masyarakat, asalkan bukan hinaan. Kritik dan hinaan merupakan dua hal yang berbeda.

    Kalla menyebut kritik selalu memiliki dasar dan duduk perkara yang jelas. "Kalau hina, tidak ada dasarnya. Jadi, kalau mau, kritik saja, tapi ada buktinya, dasarnya," kata Kalla pada 6 Februari 2018.

    JK mencontohkan beberapa tuduhan dan hinaan yang kerap dilancarkan kepada Presiden Jokowi. Seperti tuduhan bahwa Presiden Jokowi berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). "Dasarnya apa? Kalau saya katakan Anda PKI, Anda bisa tuntut saya, kan? Apalagi presiden, contohnya itu," kata Kalla.

    Mengapa setelah tidak menjabat, seakan-akan JK lupa bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Kalau tidak mau berurusan dengan polisi, ya, sampaikan kritik, jangan menghina.

    Seorang warganet menulis di akunnya. 'Maaf pak JK, polisi juga bukan org bodoh yg asal panggil org untuk dimintai keterangan Krn ujarannya. Pak polisi tahu mana kritik membangun & mana ujaran kebencian penuh caci maki dan kebencian. Sangat beda jauh lho pak. Anak kecil jg tahu soal itu,' tulis pemilik akun @Yani03495310.

    Jokowi pada 6 September 2019 terang-terangan menyindir orang yang menggunakan alasan mengkritisi; kritik, tapi yang terjadi tidak bisa membedakan kritik dan menjelekkan, tidak bisa membedakan kritik dan menghina. Kalau tahu beda kritik dan menghina, tidak perlu ada pertanyaan.

    *Gaudensius Suhardi adalah Anggota Dewan Redaksi Media Group


    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id