M Ridha Saleh
    M Ridha Saleh Mantan komisioner Komnas HAM

    Ecocide, Oligarki dan Keberanian Jokowi

    M Ridha Saleh - 28 Juli 2020 08:00 WIB
    Ecocide, Oligarki dan Keberanian Jokowi
    MI/Seno: Oligarki yang hanya berjumlah 2/1.000.000 atau sekitar 400 orang (dengan asumsi jumlah penduduk 200 juta), mereka memiliki kekayaan bersih setara 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) – (data 2010).
    TRANSISI demokrasi yang terjadi dari rezim Orde Baru menuju era Reformasi membawa banyak perubahan, khususnya pada aspek kebebasan hak sipil politik. Simbol-simbol yang menghalangi kebebasan hak sipil politik rakyat satu persatu ditata ulang secara proporsional, relasi antar negara dan rakyat tak berjarak lagi. 

    Namun, kebebasan sipil politik tidak berbanding lurus dengan kualitas demokrasi atau demokrasi substansial yang diharapkan sebagian kalangan. Demokrasi yang tumbuh di masa transisi, bahkan hingga detik ini, justru mengarah pada praktik demokrasi liberal yang jauh berbeda dengan tafsir dan prinsip demokrasi yang dianut oleh konstitusi dan Pancasila.

    Tanda negara masih dalam masalah besar, sebab belum ada perubahan substansial dalam sistem ekonomi politik, khususnya demokrasi ekonomi dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Transisi nampak sekedar mengubah kulit saja, dari kekuasaan otoritarianisme negara menuju kapitalisme neoliberal. 

    Bisa dilihat dari sajian ciri pokok kebijakan yang meliputi deregulasi, liberalisasi perdagangan, investasi dan privatisasi. Ciri lain, yaitu terjadi kesenjangan antara sektor jasa, industri, pertanian dan penguasaan sumber daya alam.


    Betapa tidak, oligarki yang hanya berjumlah 2/1.000.000 atau sekitar 400 orang (dengan asumsi jumlah penduduk 200 juta), mereka memiliki kekayaan bersih setara 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) – (data 2010).



    Negara diatur sedemikian rupa agar tidak turut campur dalam aktivitas mekanisme pasar. Prinsipnya negara hanya berfungsi sebagai fasilitator, penjaga modal serta pemungut pajak dari modal yang bekerja.

    Masalah besar lain, yaitu makin menguatnya pengaruh oligarki dalam menentukan kebijakan ekonomi politik negara. Menurut pengamat politik dari Amerika Serikat, Jeffrey A. Winters, para oligarki memiliki banyak cara mengekspresikan kekuasaan mereka dalam liberalisasi Indonesia. Oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan menyesuaikan konteks politik di Indonesia melalui skema neoliberalisme, seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi yang berkelindan dengan agenda politik negara.

    Kesenjangan kekuatan materil

    Yang menjadi masalah adalah, terjadi konsentrasi dan kesenjangan kekuatan materil yang begitu besar, bahkan disebut terbesar di dunia. Betapa tidak, oligarki yang hanya berjumlah 2/1.000.000 atau sekitar 400 orang (dengan asumsi jumlah penduduk 200 juta), mereka memiliki kekayaan bersih setara 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) – (data 2010).

    Ciri negara dan pemerintahan yang dikuasai oleh oligarki, yakni kekuasaan terkonsentrasi atau dikendalikan oleh kelompok atau segelintir elit politik dan ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrem. Uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan aktivitas bisnis dan kekayaan.

    DPR RI telah mengesahkan Undang-undang yang kontroversial, yaitu Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) saat negara sedang bertarung dengan Covid-19. Para oligraki mencuri momentum itu setelah melewati dan mengabaikan berbagai penolakan dari beragam elemen masyarakat, khususnya para aktivis agraria, lingkungan hidup, dan korban tambang. 

    Salah satu isu yang sentral dari penolakan atas UU Minerba, yaitu terkait tidak hanya dampak terhadap kerusakan lingkungan dan konsumsi energi kotor, juga kuatnya campur tangan para oligarki tambang. Fatalnya oligarki tidak hanya berperan di luar kekuasaan, namun duduk sebagai pengambil kebijakan dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan oligarkinya. 

    Itu hanya satu contoh di mana posisi negara tidak lagi berdaulat dan berfungsi sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi. Padahal, konstitusi tegas menyatakan, negara bertanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.


    Itulah sebabnya kenapa dalam beberapa tahun belakangan ini krisis lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam di Indonesia semakin menjadi-jadi. 


    Masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam sistem ekonomi politik kapitalistik seperti di Indonesia, tentu bukanlah soal efek kerusakan semata, seperti hutan gundul karena pertambangan, CO2 karena prilaku konsumsi energi fosil atau buang limbah yang menyebabkan pencemaran. Hal itu hanya sebagai gelembung permukaan, namun bukan arus dasar yang menghinggapi buruknya tata kelola sumber daya alam. 

    Kalau persoalannya hanya pada gelembung permukaan, cukup dengan memperbaiki perilaku korporasi, minta mereka babat hutan pakai AMDAL, garuk tambang mengacu pada KLHS atau kampanye ke Eropa untuk tidak membeli CPO Indonesia karena perusahaan yang membakar hutan dan merampas tanah rakyat, artinya sama dengan legalisasi ecocide.

    Persoalan dasar

    Karena tidak menyentuh dan bukan persoalan dasarnya, persoalan dasar dari kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam ada pada sistem ekonomi politik kapitalistik. Itulah sebabnya kenapa dalam beberapa tahun belakangan ini krisis lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam di Indonesia semakin menjadi-jadi. 

    Lantas, apa yang melatarbelakangi kembalinya tendensi tatanan dan rasa seperti Orde Baru, dalam postula dan kerangka ekonomi politik, ini terkait dengan belum berubahnya prinsip dasar bernegara yang diatur dalam konstitusi dan Pancasila. Sistem ekonomi politik yang kapitalistik neoliberal justru oligarki dan kekuatan oligarki eksis di ruang demokrasi dalam mempertahankan modal dan posisinya. 

    Gerakan penolakan terhadap UU Minerba, bahkan RUU Cipta Kerja, dimaksudkan tidak hanya menolak norma yang terkandung di dalam UU atau Rancangan UU tersebut. Lebih dari itu, gerakan tersebut menolak sistem ekonomi politik kapitalistik neoliberal yang dititipkan dalam norma dan praktik kebijakan. Kemudian menggantikanya dengan suatu sistem demokrasi ekonomi kerakyatan, di mana aktivitas ekonomi harus bertumpu pada pembangunan kapasitas produktivitas rakyat, bukan bertumpu pada ilusi pertumbuhan yang saat ini menjelang kebangkrutanya.

    Kondisi seperti ini, kemauan untuk mengubah dan menata secara radikal dari presiden Jokowi sudah tidak memadai lagi. Yang dibutuhkan dari presiden Jokowi adalah keberanian untuk merombak melalui langkah-langkah yang luar biasa terukur dan segera dapat dilaksanakan.[]

    *Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.
    (SBR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id