comscore
PLE Priatna
PLE Priatna

Jokowi Masuk Perangkap Barat Jika Berkunjung ke Ukraina

PLE Priatna - 27 Juni 2022 21:41 WIB
Jokowi Masuk Perangkap Barat Jika Berkunjung ke Ukraina
Ple Priatna
LANGKAH Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut diapresiasi saat memberikan perhatian serius pada upaya penyelesaian krisis Rusia dan Ukraina. Maklum, perang kedua negara sudah melewati hari ke-122 atau empat bulan lebih. Komiditas pangan dan rantai pasok energi terganggu akibat perang.

Upaya Jokowi ini tentu menjadi cerita sendiri di tengah lawatannya ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Elmau, Jerman. Indonesia bukan anggota G7, tapi justru bisa turut berkontribusi melalui side event bertajuk KTT G7 Partner Countries.
Tidak hanya untuk urusan rantai pasok pangan dan energi, tapi lebih dari itu. Jokowi berperan mengurai akar penyebab krisis pangan, yaitu perang yang terus berlangsung. Perdamaian adalah obat mujarab menghentikan dampak ekonomi yang buruk.

Indonesia bisa mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera mencari jalan tengah. Jalan diplomasi menuju perdamaian. Itu penting karena satu-satunya jalan menghentikan perang berikut ekses global yang tidak diharapkan ini adalah jalan diplomasi.

Indonesia sebagai pihak ketiga yang netral memiliki modalitas untuk mengakurkan dan menemukan cara damai melalui jalur diplomasi. Yakni, dengan cara mencari satu resep mujarab, menahan dampak buruk, dan membangun stabilitas keamanan global.

Dengan diterimanya pencalonan status Ukraina sebagai kandidat anggota Uni Eropa, peta jalan perdamaian dengan Rusia akan semakin rumit. Ukraina akan semakin percaya diri menjadi kekuatan Eropa. Tidak mudah menyerah dan bersedia berkonsesi sekalipun di meja perundingan.
 

Gandeng anggota gerakan nonblok

Di KTT G7 ini, kementerian terkait harus jeli melihat peluang. Tuan rumah mengundang empat negara kerabat, yakni Afrika Selatan, Argentina, India, dan Senegal. 

Presiden Jokowi memiliki momentum besar untuk  menggalang pembicaraan. Tidak hanya dengan pemimpin negara G7, tapi juga kepala negara dari negara kerabat itu.

Mengapa negara kerabat itu penting dalam kaitan konflik Rusia-Ukraina? Setidaknya, tiga dari empat negara kerabat itu adalah anggota gerakan non-blok. Afrika Selatan, India, dan Senegal bersikap abstain di voting majelis umum PBB soal Ukraina. 

India bahkan anggota pakta pertahanan Quad (AS, Australia, Jepang dan India). Senegal juga merupakan ketua Uni Afrika (African Union).

Ada cerita menarik bahwa Presiden Zelensky mencoba dua kali menghubungi Presiden Senegal, Mecky Sall. Ia menolak untuk berbicara melalui panggilan telepon. Kemudian, Senegal kembali tidak membolehkan Zelensky berpidato sebagai tamu di forum Uni Afrika.

Dalam konteks Ukraina, Afrika Selatan, India, dan Senegal memiliki keyakinan sekaligus sikap yang mirip. Selain menegaskan sikap netral, nonblok, mereka ingin konflik Rusia-Ukraina ini segera diselesaikan melalui jalur diplomasi.  

Dari kuartet mini gerakan nonblok ini, Indonesia bisa menjadi promotor perdamaian. Menggulirkan pintu perundingan, jalan diplomasi, dan dialog. Baik melalui forum PBB ataupun modalitas yang lain.

Kuartet Indonesia, Afrika Selatan, India, dan Senegal (mini non-blok) ini pun bisa menjadi poros opsi peredam disrupsi rantai pasok energi. Sekaligus menjadi penggagas perdamaian ala gerakan nonblok untuk menyudahi konflik bersenjata Ukraina-Rusia.
 

Jokowi jangan ke Ukraina

Dalam momentum pertemuan tingkat tinggi itu, kementerian terkait sudah sepatutnya memberikan saran yang matang dan kredibel. Bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga negara itu, tentunya akan lebih mendesak, penting, dan bermanfaat dibandingkan dengan menghelat kunjungan ke Ukraina untuk menjumpai Zelensky.

Pertama, kuartet mini gerakan nonblok ini perlu secara bersama menyusun konsep peta jalan perdamaian Rusia-Ukraina dari perjanjian Mink 1 dan 2 hingga terobosan baru yang bisa dijalankan. Jangan biarkan konflik bersenjata Rusia-Ukraina berlangsung tanpa ada pihak yang mampu menghentikannya.

Kedua, situasi perang di tengah pertempuran di medan laga Ukraina tentunya sangat berbahaya bagi keamanan Presiden RI. Tidak ada pihak yang dapat menjamin keselamatan diri Jokowi sepenuhnya. Apalagi Rusia baru-baru ini menegaskan akan membombardir pasokan senjata berat termasuk HIMARS dari AS masuk ke Ukraina.

Zelensky seharusnya menawarkan bertemu Presiden Jokowi di ibu kota Jerman atau di kota terdekat di Ukraina, berbatasan dengan Polandia atau Jerman, jika ia takut menemuinya di luar negeri. 

Presiden Jokowi saat ini terlalu berharga untuk menginjakkan kaki di Kiev hanya untuk bertemu Zelensky (yang akan berbaju kaos oblong) di tengah risiko keamanan yang sangat tinggi. Apalagi sekadar memberi keprihatian kemanusiaan. Undangan untuk G20 sudah terkirimkan dan bahkan Zelensky menjawab tidak akan menghadiri KTT G20 Bali.

Pengamat militer Connie Rahakundini pernah mengutip Duta Besar Ukraina di Jakarta, Vasyl Hamianin. Vasyl mengatakan bahwa Ukraina sesungguhnya hanya membutuhkan bantuan berupa pasokan senjata dari Indonesia. 

Artinya, apakah Ukraina tidak melihat kehadiran dan jasa baik (good offices) Presiden RI sebagai mediator baru yang tepercaya untuk memfasilitasi dialog langsung Zelensky dengan Putin?

Lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah gagal mencegah. Tak berdaya di tingkat gagasan maupun operasional untuk menghentikan dan menawarkan peta perdamaian Rusia-Ukraina. 

Lalu apa yang terjadi? Hanya ada satu teori AS dan Barat yang dipaksakan saat ini. Perdamaian bagi Ukraina saat ini harus berarti kekalahan pihak Rusia. 

Diktum teori kemenangan berdasar instrumen bantuan uang, pasokan senjata yang tidak terputus, isolasi, blokade, dan menjatuhkan sanksi seluasnya pada Rusia, termasuk memburu harta oligarki Rusia dalam situasi perang, akan membuat Putin dan Rusia lemah dan ujungnya menyerah terkalahkan. 

Tujuan akhir adalah membuat Rusia kalah dan Ukraina memenangkan peperangan. Dan kemenangan itu dimaknai sebagai wujud "perdamaian" sejati yang diharapkan. Lingkaran setan konflik bersenjata terus dipelihara bahkan melibatkan hampir semua negara anggota NATO memasok senjata.

Ukraina naik daun dengan status kandidat anggota Uni Eropa, walau jalan masih panjang dan akan ada penolakan dari anggota lama Uni Eropa. Pencalonan ini menjadikan pintu perdamaian akan semakin rumit. 

Lebih dari empat bulan ini Putin dan Zelensky tidak berkomunikasi. Komunikasi hanya melalui juru runding masing-masing. Dialog terlihat macet dan jalan di tempat.
 

Jokowi mampu gagas dialog segitiga

Presiden RI terlalu berharga untuk mengunjungi Ukraine tanpa diikuti acara utama dialog segitiga perdamaian Zelensky dengan Putin. Dialog yang bisa menghadirkan pertemuan segitiga Jokowi, Zelensky, dan Putin. 

Saya khawatir bila kunjungan Jokowi ke Ukraina tanpa sebuah rancangan perdamaian yang matang dari kementerian terkait. Indonesia dipastikan tidak memiliki leverage peran sebagai penengah atau juru damai. 

Bila dipaksakan pun, tidak ada pertemuan perdamaian segitiga itu di Ukraina. Selain hanya perjumpaan secara bilateral Jokowi dan Zelensky.

Lalu, apakah selanjutnya hasil dari pertemuan itu dibawa ke Moskow dan disampaikan ke Putin? Dalam konteks diplomasi RI, tentunya hal ini akan menyulitkan posisi kita selanjutnya. 

Indonesia bukan sekadar pembawa pesan, tapi aktor honest broker yang benar bisa memfasilitasi pertemuan segitiga Jokowi-Putin, dan Zelensky.

Oleh sebab itu, sesungguhnya tidak ada hal yang amat mendesak untuk Presiden RI mengunjungi medan perang kota di Ukraina. Apalagi dengan risiko keamanan yang sangat berbahaya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beralasan lawatan Jokowi menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan. Serta upaya menghadapi dampak ekonomi akibat perang.
 

Jangan terjebak standar ganda Barat

Dalam kaitan isu kemanusiaan yang terjadi di Ukraina, dapatkah kunjungan khusus ke Ukraina ini tidak menyebabkan Indonesia sebagai pendiri gerakan nonblok masuk dalam jebakan sikap standar ganda Barat? Sikap berstandar ganda ala Barat ini bisa menjadi ancaman nyata bagi pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif.

Coba lihat situasi Gaza di Palestina, itu juga penderitaan kemanusiaan yang memilukan. Puluhan tahun digempur Israel, puluhan ribuan anak Palestina menderita gangguan jiwa, gizi dan nutrisi buruk, kehilangan orang tua, dan putus sekolah. Tidakkah itu menjadi lebih utama dari apa yang terjadi di Ukraine. 

Mengapa Presiden Jokowi tidak disarankan melihat penderitaan Palestina di Gaza akibat gempuran Israel? Lalu, tidakkah kita menjadi turut terjebak permainan yang berstandar ganda ini?

Tidak mungkin sebagai warga yang baik, kita hanya mendorong Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina, tapi tidak menyarankan untuk mengunjungi saudara kita di Gaza, melalui pintu wilayah Mesir (Kairo). "Setiap helaan nafas kita, ada perjuangan Palestina," demikian tegas dikatakan Retno Marsudi.

Saatnya Indonesia memanfaatkan momentum emas ini untuk tidak terjebak dalam dilema standar ganda Barat. Jangan menganakemaskan Ukraina dan menomorduakan Palestina ataupun isu lainnya. Hal ini akan membuat inisiatif perdamaian terbelah dalam teori kemenangan ala Barat dan jalan diplomasi ala non-blok yang jalan di tempat. 

Mari kita dorong bersama agar inisiatif mediasi diplomatik Presiden Jokowi bagi perdamaian Rusia-Ukraina tercapai tanpa kita perlu terjebak menjadi berstandar ganda seperti yang dilakukan Barat.[]

*PLE Priatna, Direktur Eksekutif Indonesia's Institute of Advances International Studies (Inadis)

(UWA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING

HOT ISSUE

  • Array
MORE
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id