Wawancara Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (2)

    Cara Menteri Edhy Mendudukkan Kisruh Lobster

    Misbahol Munir - 04 Juli 2020 15:43 WIB
    Cara Menteri Edhy Mendudukkan Kisruh Lobster
    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto: Medcom/Misbahol Munir
    Jakarta: Kontras. Demikian sebagian penilaian publik terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode kedua Kabinet Jokowi-Ma’ruf saat ini. Bila dibandingkan dengan pemangku kursi sebelumnya bisa dibilang berubah 180 derajat.
     
    Era Susi Pudjiastuti, kementerian ini bisa disebut sebagai sumber berita bagi sejumlah media. Dengan gayanya yang meledak, Susi pun menjadi trendsetter. Berbanding terbalik dengan Edhy Prabowo yang nampak kalem dan tak banyak bicara di media.
     
    Diperbandingkan seperti itu, Edhy pun menjawab keraguan publik terkait kinerjanya. “Saya suka kerja, bukan cari popularitas,” ujar Edhy kepada Direktur Pemberitaan Medcom.id, Abdul Kohar, dalam wawancara khusus program Newsmaker baru-baru ini.
     
    Kader Partai Gerindra itu pun menjabarkan berbagai kebijakan yang menuai polemik. Mulai kebijakan ekspor lobster hingga penggunaan kembali cantrang oleh nelayan. Termasuk, apakah benar di era Edhy tidak adanya penenggelaman kapal nelayan asing?
     
    Berikut wawancara lengkap Medcom.id Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ini merupakan bagian kedua dari empat tulisan.
     
    Saat rapat dengan DPR sempat diberondong berbagai pertanyaan mengenai polemik ekspor lobster?
     
    Ya, memang mereka perlu untuk tahu dan saya dari awal tentang masalah lobster ini, terus terang sebenarnya semangat awalnya itu satu. Ingin menghidupkan orang-orang yang selama ini tergantung pekerjaannya dan makannya karena benih-benih ke pembeli lobster. Ini saja. Ada ribuan bahkan ada 13 ribu lebih (pembudidaya) yang terdata dan tertulis. Bahkan, mungkin saya yakin ada 50 ribu. Saya pikir lebih dari itu dan saya sangat yakin lebih dari itu. Ratusan ribu, apalagi orang yang karena sekarang kesusahan pekerjaan. Ini sesuai dan ada peluang. Cuma itu saja.
     
    Tapi akhirnya saya ditantang dengan suatu isu lingkungan yang luar biasa dahsyat dan sebagainya. Padahal, saya waktu itu hanya menindaklanjuti waktu saya di Komisi IV DPR terkait masukan-masukan para ahli, tokoh-tokoh, dan pelaku usaha bahwa ini tidak ada masalah. Didorong, yang penting mereka makan dulu.
     
    Oke, saya enggak mau kalah, saya juga enggak mau ngotot. Kita adakan jajak pendapat, dengar pendapat dengan semua stakeholder. Makanya saya hidupkan penasihat menteri, saya ajak ahli-ahli dari kampus. Ada 14 ahli. Kemudian saya hidupkan komisi pemangku kepentingan. Ini mewakili stakeholder, pemangku kepentingan dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).
     
    Ini semua kita ajak mengadakan wawancara publik, FGD (focus group discussion), kita ingin tahu. Sampai semua masukan clear. Bahkan kami mengadakan kunjungan ke negara yang meneliti khusus lobster di Tasmania, Australia.
     
    Ada hasil riset kita dulu BRSDM (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan) bahwa lobster kita itu ada sekitar total 26 miliar (ekor) karena ada 6 jenis. Jadi dibagi 2 per 6 karena yang ada sekarang dan lagi marak itu lobster mutiara dan pasir. Berarti 2 per 6 x 26 jadi kira-kira 5,2 miliar (ekor). Kalau kita ambil 10 persennya, itu semangat perdebatan yang terjadi, ya debatable. Dibuktikan dari mana semua kan per WPP (Wilayah Pengolahan Perikanan), kita cari sampling-sampling. Ya, silakan yang enggak suka, makanya daripada kita debat, maju mundur, yang ragu tolong kasihkan argumen lain selain ini, dijawab enggak ada. Makanya kita terus jalan.
     
    Yang di Tasmania kita ketemu dengan ahlinya, profesor lobster. Dia ngasih tahu ke saya, ada fotonya, excellency lobster ini bertelur satu juta (benih). Saya berasumsi telur itu 500.000 dengan angka 1 juta. Oke.
     
    Every year?
    “No, no, no, next month one more million.”
    Ok.
    “Two million, next month one more million.”
    Ok. Three million.
    “No, no, no, next month one more million. Until four months.”
    Why until four months? kata saya.
    Dia bilang, “because our summer is only four months.”
     
    Jadi, musim panas dia ada empat bulan. Kalau gitu di Indonesia bisa sepanjang tahun dong? Oh, dia bilang, “I have to check it”. Dia bilang harus meneliti sendiri. Oke, nanti saya bisa pegang dengan empat bulan ini? Bisa kata dia. Dia ngomong bukan enggak pernah ke Indonesia, sudah bolak-balik ke Indonesia.

    Cara Menteri Edhy Mendudukkan Kisruh Lobster
    Lobster. Foto: Dok/APF

    Dulu pernah kita kerja sama, tapi sempat diputus waktu itu. Saya juga enggak muluk-muluk, harus A. Luar biasa enggak juga, kita pelan-pelan. Saya tantang mereka, yuk kita bikin riset di Indonesia dan waktu itu sudah ada MoU (memorandum of understanding) dan kita siap. Tapi kita lagi covid-19, kita lagi menunggu.
     
    Yang jelas saya dapat dari sana, lobster itu di tempat dia sudah bisa dikembangbiakkan sendiri, dikawinkan sendiri. Sama halnya di Indonesia kita sudah bisa mengawinkan kepiting sendiri, udang windu, sendiri sudah bisa. Tanpa harus alam.
     
    Kenapa lagi saya memberi kesempatan untuk dibudidayakan? Lobster ini kalau hidup bertelur di alam berkembang biak di alam kemungkinan hidupnya 0,2 persen. Dengan peluang 0,2 persen itu berarti kita pasrah kalau menyerahkan ke alam.
     
    Apa belum ada teknologi yang bisa meng-upgrade hal itu?
     
    Enggak bisa, makanya dibudidaya.  Dengan budidaya tanpa teknologi yang luar biasa itu bisa sampai 40 hingga 70 persen, sementara dengan bantuan sedikit pengetahuan tentang berbudidaya yang baik, bisa sampai 80 persen. Vietnam sudah melakukan itu karena dulu sama-sama belajarnya. Terserah di sana dianggap tidak inilah dan lain-lain, tapi faktanya dia bisa menghasilkan devisa negara. Sehari dia bisa menghasilkan 70 ton lobster bahkan lebih. Tapi ingat, semua benihnya dari Indonesia. Sebanyak 80 persen dari Indonesia.
     
    Pertanyaannya, kenapa saya izinkan lagi? Daripada ilegal, enggak ada nilainya juga rakyat ditekan. Kenapa kita enggak buka saja sekalian tapi dengan aturan. Bagi yang mau mengelola, ambil daftar dulu, kita data. Dirjen Tangkap, Dirjen Budidaya dan Karantina kumpul. Kita data dengan ahli-ahlinya di mana posisi Anda? Cek dan tidak dibatasi berapa persen, siapa saja yang mau. Wong konstitusi kita enggak bisa membatasi siapa kok? Kesamaan dalam berusaha di Pasal 33 UUD 1945.
     
    Apakah itu spesifik ke korporasi tertentu?
     
    Korporasi itu, saya harus tanya siapa yang berusaha tanpa menyebutkan intensitas perusahaannya? Saya tanya, ada enggak koperasi yang mengajukan? Belum ada sampai sekarang. Ada enggak yang mengajukan terus ditolak? Enggak ada. Kenapa harus korporasi? Kan dia harus punya pertanggungjawaban sosial dan moral karena setiap berbudidaya dia harus beri pembinaan ke nelayan.
     
    Saya mau ngunci bahwa nelayan ini jangan diombang-ambingkan begitu, dia sudah panen jauh-jauh, pasti sudah terkumpul 100 ekor, dia harus dibayar. Harganya pun kami tentukan minimal lima ribu enggak boleh di bawah itu. Karena sebelum ini harganya bahkan Rp1.000 ketika ambil ke nelayannya. Alasan ini, kita bahaya banyak ditangkepin, bla..bla..bla…kan susah.
     
    Kalau sekarang Anda wajib bayar Rp5.000 ke nelayannya. Tanya ke mereka? Apakah salah atau tidak? Implikasinya, kalau orang enggak suka ini ditanya lagi, dia dari pihak mana, mewakili siapa? Makanya saya yakin waktu di DPR begitu dijelaskan, mereka memahami bahwa mereka memberi masukan tentang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) APBN.
     
    PNBP ini kan begini, ekspor benih ini pun sebenarnya bukan prioritas. Saya hanya melihat budidaya dulu, setelah budidaya, sekarang pertanyaan begini. Setelah budidaya mereka yang tangkap-tangkapin benih. Budidayanya enggak cukup tempatnya, sementara sudah dibayar, terus pengusahanya mau rugi, kita biarkan rugi?
     
    Kalau dibiarkan rugi enggak ada lagi yang beli ke nelayan, siapa yang mau tanggung jawab? Sementara pasar di luar ada, kenapa enggak kita kasih pasar tapi dia punya kewajiban mengembalikan dua persen ke alam. Kalau sudah dibesarkan di sini itu tidak lepas, tapi wajib dan tetap mengikat.
     
    Lalu bagaimana dengan pengawasannya?
     
    Ada, kan dikontrol dan dihitung. Ada semua. Makanya kita perlu verifikasi PT-nya dan kemampuan membayarnya. Yang kita takutkan dia enggak mampu membayar. Terus siapa yang tanggung jawab ke nelayan? Saya enggak mau nanti nelayan teriak-teriak gara-gara enggak dibayar. Makanya harus linier dari atas sampai bawah. Enggak ada lagi si nelayan bisa jual ke perusahaan yang lain, makanya harus terdata, tercatat. Yang tanggung jawab perusahaan siapa? Kalau macam-macam perusahaan ini yang saya gantung dan saya cabut izinnya.
     
    Apakah selama ini korporasi tidak masalah dengan berbagai macam aturan, misalnya harus bayar Rp5.000 ke nelayan dan mengembalikan 2 persen ke alam dan sebagainya?
     
    Enggak ada masalah. Itu pun Rp5.000 yang paling rendah. Kalau harganya di sana lagi tinggi, dia naik. Yang penting budidaya dulu. Orang ngomong korporasi yang diperkaya terus, kalau korporasi kaya sementara dia membina nelayan, salah enggak?
     
    Artinya hal itu bergantung pada aturannya?
     
    Yang bayar pajak bukan nelayan, tapi korporasi. Kalau Rp5.000 enggak akan bayar, clear dia. Begitu dia mau ekspor baru kena pajak. Ada aturannya. Kalau harganya Rp10.000, pajaknya Rp2.000, kalau harganya Rp20.000, pajaknya Rp3.000. Kalau harganya Rp25.000 pajaknya Rp4.000. Lebih dari itu sekitar Rp5.000. Itu kalau lobster pasir, kalau lobster mutiara dipatok Rp10.000.
     
    Ada aturannya semuanya. Sekarang gini, PNBP harus ada aturan. Ini yang kami minta percepatan sekarang, komunikasi dengan Menteri Keuangan setiap saat lancar dengan Bea Cukai lancar. Mungkin hanya butuh peraturan-peraturan tertulis yang perlu waktu. Untuk itu kami mengatasinya.
     
    Karena kan ini jalan terus, kalau enggak mau penyelundupan kita biarkan maksudnya? Saya lebih tidak memilih itu. Atau biarkan ini yang terus mengalir di masyarakat di lapangan tanpa mati dengan 0,2 persen yang hidup. Kalau orang ragu tentang lingkungan bahwa dengan diambil enggak akan abis.
     
    Ada aturannya, orang yang membesarkan 1.000 dia ambil, 20 lepas dikembalikan ke alam lagi dalam kondisi sudah cukup dewasa. Artinya, dia sudah bisa hidup dalam hitungan, sebulan, dua bulan itu sudah bisa dilepas dan banyak kok.
     
    Jadi, kalau debat terus ini enggak akan selesai. Orang mau menganggap bagusnya si Menteri KKP ini kalau dasarnya sudah enggak suka sama KKP enggak akan ada solusinya. Mereka akan selalu hajar. Makanya, saya enggak peduli. Bagi saya yang penting masyarakat yang tadinya enggak bisa makan, kehilangan pekerjaan gara-gara dimatikan oleh peraturan negara, dan saya akan lakukan itu. Ini tugas dari Presiden kepada saya.
     
    Kalau saya salah, biar Pak Presden yang mengoreksi saya. Karena beliau atasan saya. Saya akan siap, tunduk dan patuh atas semua yang diperintahkan kepada saya. (Bersambung)
     

    (MBM)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id