Wawancara Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (3)

    Edhy Prabowo: Saya Bukan Pencari Popularitas

    Misbahol Munir - 04 Juli 2020 16:15 WIB
    Edhy Prabowo: Saya Bukan Pencari Popularitas
    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto: Medcom/Misbahol Munir
    Jakarta: Kontras. Demikian sebagian penilaian publik terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode kedua Kabinet Jokowi-Ma’ruf saat ini. Bila dibandingkan dengan pemangku kursi sebelumnya bisa dibilang berubah 180 derajat.
     
    Era Susi Pudjiastuti, kementerian ini bisa disebut sebagai sumber berita bagi sejumlah media. Dengan gayanya yang meledak, Susi pun menjadi trendsetter. Berbanding terbalik dengan Edhy Prabowo yang nampak kalem dan tak banyak bicara di media.
     
    Diperbandingkan seperti itu, Edhy pun menjawab keraguan publik terkait kinerjanya. “Saya suka kerja, bukan cari popularitas,” ujar Edhy kepada Direktur Pemberitaan Medcom.id, Abdul Kohar, dalam wawancara khusus program Newsmaker baru-baru ini.
     
    Kader Partai Gerindra itu pun menjabarkan berbagai kebijakan yang menuai polemik. Mulai kebijakan ekspor lobster hingga penggunaan kembali cantrang oleh nelayan. Termasuk, apakah benar di era Edhy tidak adanya penenggelaman kapal nelayan asing?
     
    Berikut wawancara lengkap Medcom.id Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ini merupakan bagian ketiga dari empat tulisan.
     
    Apakah selama ini belum ada koreksi dari Pak Presiden?
     
    Saya selalu laporan dan beliau mengingatkan langkah-langkah dan kewaspadaan. Bahkan ada banyak hal yang perlu dikomunikasikan, ini yang saya lakukan sekarang.
     
    Intinya sejauh ini Presiden tidak soal mengenai aturan itu?
     
    Alhamdulillah, belum ada teguran dan kami terus diberikan semangat maju terus. Beliau melihat kalau ada permasalahan konkret apa? Kami selalu lapor ke Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan). Pak Menko juga bilang go head, lanjut, bagus ini. Terus yang penting, satu hitungan secara akademis ilmiah jangan dilewati dan kita lakukan semua.
     
    Ada ahli-ahli dan ada yang bilang tidak transparan berbau nepotisme dan kolusi. Loh, kenapa susah? Kan dikoreksi Ombudsman. Ombudsman tinggal dipanggil, bila ada temuan tegur. Kenapa harus di media? Saya siap, ada beberapa tulisan. Kalau ada keragu-raguan kantor kami terbuka, silakan saja cek, di mana melihat dan cek perusahaannya itu siapa saja.
     
    Kementerian sebelumnya dikesankan bermusuhan dengan korporasi dan nelayan terlihat banyak protes, sementara Pak Edhy bisa disebut lebih ramah. Strategi apa yang Pak Edhy lakukan?
     
    Satu-satunya buat saya adalah komunikasi. Komukasi proaktif yang saya lakukan. Seluruh ekonomi di Indonesia membutuhkan semua stakeholder, tidak ada yang bisa berjalan sendirian dan menjadi primadona. Pengusaha enggak bisa jalan sendirian tanpa nelayan yang kecil-kecil ini. Sebaliknya juga begitu. Ini konstitusi.
     
    Kita enggak bisa menganakemaskan pengusaha, sebaliknya kita enggak bisa hanya menganakemaskan nelayan tanpa melibatkan pengusaha untuk bareng. Siapa yang akan beli produknya? Memang benar, saya bicara lobster ini salah satu saja, masih banyak industri lain yang kita bisa kembangkan. Baru satu saja sudah ribut. Tapi, saya sangat yakin.
     
    Saya mau konsep ini adalah konsep keterbukaan. Pak Jokowi memerintahkan saya agar membangun komunikasi dengan nelayan. Itu artinya nelayan dari yang kecil sampai gede. Dan saya tidak pernah menganakemaskan kapal gede.
     
    Kapal gede saya tantang begini, Anda mau bicara tentang izin kapal yang sulit. Saya sudah tantang, satu jam. Saya kasih kemudahan apa yang membelenggu kalian? Tapi ingat loh, kalian bayar pajak yang benar. Kalian kasih gaji ABK (anak buah kapal) dengan baik. Ini lagi kami ajak untuk komunikasikan supaya gaji dan bagi hasilnya juga jelas. Kalau gajinya UMR (upah minimum regional) siapa yang mau melaut lagi? Susah nyari ABK.
     
    Ya, dibayar UMR di negeri sendiri, mending dia keluar dapat Rp3 juta. Kalau di sini hanya Rp2 juta mungkin ada tantangan. Itu yang kita sekarang lagi coba perbaiki. Alhamdulillah pelaku usaha juga baik komunikasinya.
     
    Ini juga komunikasi enggak diam-diam di tempat gelap, kita buka, semua boleh mengakses. Kalau ragu tanya mereka. Mereka kasih apa ke Menteri KKP, yang banyak orang ragukan saya pikir seperti itu. Tapi, saya tidak peduli dan saya enggak ada urusan. Yang saya lakukan adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati hasilnya. Nelayan tangkap itu jumlah kapalnya enggak ada 10.000 total seluruh Indonesia.
     
    Padahal, tadi saya hitung kalau nambah satu juta saja butuh sepuluh ribu. Kita tergantung dari nelayan kecil yang ada 500 ribuan kapal itu. Ini yang perlu kita perbaiki saat ini. Ini yang sekarang kita cari jalan keluarnya supaya mereka bisa naik kelas. Kita terus cari jalan keluar.
     
    Karena itu saya sangat yakin, intinya komunikasi. Komunikasi itu maksudnya komunikasi yang komprehensif. Zaman dulu saya merasakan, saya kan Ketua Komisi IV DPR dulu. Setiap diajak komunikasi, ya jangan tanya saya, nanti dibilang saya enggak suka. Bagaimana pun yang sudah adalah sudah. Buat saya sekarang, saya mau ke depan. Tentu kuncinya adalah komunikasi.
     
    Saya melakukan, kebetulan saya belajar ilmu komunikasi, ini saja langkahnya dan nyatanya saya tidak menghadapi kesulitan. Izin kapal satu jam tidak muncul begitu saja. Kalau Menteri Perhubungan enggak mau ngasih kemudahan, enggak mau membuka diri.
     
    Membuka diri ini kan karena apa? Karena komunikasi saya bagus. Beliau menghormati, saya juga menghormati karena beliau senior. Bahkan beliau pernah bilang kalau urusan izin kapal tangkap nelayan kita serahkan ke KKP saja. Saya katakan jangan Pak. Kita harus bikin kantor bersama supaya tanggung jawab keselamatan lautnya jangan sampai kita lewatkan karena yang memahami Bapak Menhub. Akhirnya jalan dan enggak lama.
     
    Mengurus izin kapal satu jam, apakah praktiknya itu betul-betul 1 jam?
     
    Praktiknya benar 1 jam. Bahkan 45 menit. Tapi gini, 1 jam itu setelah terjadi dengan dokumen sudah siap. Lihat (cek) lalu masukin dokumen, begitu verifikasi clear, langsung masuk ke blok berikut. Ini yang tadinya ada lima meja sehingga lama sekali, empat meja kelar lalu kalau yang satu meja enggak datang, enggak bisa dilewati menunggu sampai dia pulang. Bisa memakan waktu tiga sampai empat hari. Ini saya putus semua.
     
    Saya jadikan satu meja, biar nanti diputusin oleh dirjen terakhir. Sudah clear begitu, dianggap ini kapal layak lalu dikeluarkanlah izin, sudah jelas. Tinggal ditelepon, Anda harus bayar. Bayar pungutan hasil perikanan di muka sekian dengan hitungan-hitungan yang sudah ada. Dia harus bayar Rp65 juta harus setor ke rekening kas negara. Rekeningnya sudah ada, sudah kirim masuk dikirim lagi, nanti kita bisa cek. Enggak perlu dia kirim, oh dia sudah setor langsung keluarkan.
     
    Yang bikin lambat juga bisa dari sana karena enggak setor-setor, bisa juga soal verifikasi. Kedua juga soal teknologi komunikasi yang terbatas. Kemampuan untuk menerima 275 izin masuk bersamaan, akhirnya stuck. Kita juga enggak mau ngalah dan menyerah. Kita minta yang bermasalah, terlambat masuknya, kirim secara manual dong. Masukkan dokumennya lewat siapa saja yang di KKP ini. Mau lewat penasihat atau dirjen terserah. Kita harus saling mensinergikan.
     
    Lewat Menteri, ok. Langsung saya panggil. Dirjen ini kenapa? Tolong segera beresin dan jawab masalahnya. Kalau ada kapal bermasalah karena pajak dan lainnya, beresin dulu itu. Kalau ada masalah kepemilikan yang enggak jelas asal usul pembeliannya, jawab itu dulu. GT-nya di bawah atau di-markdown dirapikan dulu. Setelah ini beres. Kalau ini enggak jadi, intinya kita ada jawabannya dulu ke mereka.
     
    Anda tidak kami kasih izin, saya melihat kapal Anda markdown. Kedua, izin kapal Anda duplikat dengan izin kapal lain. Sudah clear. Mereka klarifikasi lagi. Data komputerisasi juga enggak bisa, online enggak bisa kita andalkan.
     
    Kami masuk dengan manual. Alhamdulillah bisa, dan coba tanya juga mereka, ada enggak soal keluhan. Ini saya enggak mau. Karena Pak Jokowi waktu itu minta pokoknya izin-izin kalau bisa 1 jam. Beliau menganalogikan waktu dulu ambil izin di luar negeri. Kenapa enggak saya bilang? Kita coba dulu. Dulu sudah tiga hari sudah senang. Ah kenapa 3 hari, kok nggak bisa 1 jam? Itu bukan karena saya mau dapat nama. Enggak! Kita mau menjalankan. Ternyata faktanya bisa. Kurang lebih 45 menit bisa kok.
     
    Apalagi kapal-kapal yang minta izin perpanjangan, selama clear enggak perlu uji KIR lagi. Enggak perlu diulangi lagi pengecekannya. Sebenarnya pengecekan perlu karena demi keselamatan, dicek kemampuannya, ya udah langsung. Banyak yang harus kita rapikan.
     
    Dengan komunikasi kecurigaan itu akan hilang. Saya enggak mau membangun kebijakan atas dasar kecurigaan. Saya enggak mau judge perusahaan A pencuri tanpa bisa dibuktikan. Si petambak udang ini bermasalah, saya harus cek juga. Yang penting harus ada kepastian. Yang saya lakukan dengan komunikasi ini akan membangun suatu kepastian besar kepada industri ini. Dalam kondisi covid-19 misalnya, industri kita terus bertumbuh, investasi di mana lagi yang menurut saya tepat? Saya pikir di sini. Udang tadi sudah saya kasih gambaran. Enggak usah besar-besar.
     
    Terima kasih kepada seluruh stakeholder, pelaku usaha yang bekerja sama, jelas sahabat-sahabat Menteri Kabinet Indonesia Maju yang komunikasinya luar biasa. Arahan Pak Menko Maritim yang setiap saat memicu kami untuk terus kerja dan saya sangat optimistis, sektor ini adalah harapan. Potensi sumber daya manusia, penyerapan pekerjaan, ada semua. Kita punya dana BLU (Badan Layanan Umum) dan Menteri Keuangan sudah mendukung untuk tambahan. Kemarin pada saat covid-19 dikurangi Rp1,8 (triliun). Sekarang kita akan ditambah untuk stimulus penambahan. Stimulus Rp1,024 (triliun).
     
    Tapi dana tambahan untuk stimulus itu belum cair kan?
     
    Iya belum, kan proses. Kita berharap dan kejar. Kalau ini kita gunakan untuk penguatan disektor budidaya dan perikanan tangkap dan pengolahan pembuatan desain, cool storage diperkuat. Jadi orang menangkap ikan kalau enggak ada akses pasar langsung perlu cold storage (gudang pendingin).
     
    Dalam sidang kabinet 18 Juni kemarin dan sudah viral di masyarakat Pak Presiden menegur sejumlah menteri untuk lebih kencang lagi mengatasi masalah Covid-19. Apakah Pak Edhy merasa kena sentil?
     
    Menurut saya apa pun yang beliau sampaikan itu pasti pemicu buat kami. Bagaimana pun beliau atasan atau bos kami. Presiden yang menunjuk kami, mempercayakan amanah tentang sektor ini kepada saya. Tentunya ini juga motivasi. Saya tidak berpikir yang lain. Saya berpikir ini pemicu dan saya harus merasa. Kalaupun harus merasa, itu juga menjadi kekurangan yang selama ini kita dorong terus. Saya menganggap itu positif dan ini mendorong.
     
    Terima kasih Pak Presiden mengingatkan dan saya butuh motivator-motivator terus. Terpenting jalan dan saya selalu laporkan kepada Menko Maritim bahkan saya selalu koordinasi dengan Menko Perekonomian. Pak Airlangga Hartarto selalu mengingatkan langkah-langkah dan mengingatkan tentang berapa hal itu bagus.
     
    Menko Polhukam Mahfud MD bicara tentang Natuna, juga bicara banyak hal tentang pengamanan laut. Kemudian Menko PMK (Muhadjir Effendy) juga bicara masalah sosial karena hubungannya juga ada di sini semua. Walaupun secara aturan KKP ada di Menko Kemaritiman. Tapi, semua Menko kami dengar dan bagus buat kami memudahkan kerja ke depan. Yang jelas apa yang disampaikan Pak Jokowi kami sangat setuju bahwa butuh extra ordinary dan kami dari awal sudah mulai. Mungkin masih kurang dan kita akan terus dorong.
     
    Kondisi nelayan saat covid-19 ini kira-kira sekarang seperti apa. Kalau boleh dihitung sampai berapa persen dampaknya secara umum?
     
    Dari data kita, nelayan-nelayan yang terdampak, hasil hitungan data di lapangan dari Dirjen 1,2 (juta)-an. Kemarin sudah dirapatkan berkali-kali. Jadi masalah bantuan tugasnya di Kemensos, kita percayakan semua dan koordinasi terus-menerus. Data di Kemensos kurang lebih beririsan, sama. Untuk mengecek lagi data ini misalnya kalau KKP menemukan ada keluhan nelayan-nelayan yang belum terdampak selama itu materinya masih bisa kita penuhin. Kita laksanakan sendiri pengisian sambil bersamaan menyempurnakan data ke Kemensos.
     
    Sampai sejauh ini kami terus terbuka dengan berbagai masukan-masukan apapun, setiap 1 atau 2 orang melaporkan, kita dengarkan dan kita sampaikan. Jadi dari sisi bansos insyaallah sudah terkendali. Bahwa masih kurang mungkin persentase enggak begitu besar.
     
    Tapi, dari sisi dampak usaha saya pikir cukup besar. Cuma besarnya seperti apa hitungan seperti apa belum. Yang jelas semua akses yang kita miliki. Sekarang saya mau tanya siapa yang tidak terdampak suasana ini? Hampir semuanya. Langkah-langkah kami lakukan, bagaimana di sektor tangkap itu utamanya pada saat sekarang ini ikan-ikan pada lagi banyak. Yang sulit adalah bagaimana mereka menahan ikan untuk bertahan lama dan tidak busuk.
     
    Makanya konsep cold storage kita perkuat lagi. Begitu melaut selesai pastikan ikan harus ada yang beli. Salah satu surat yang kita kirim ke seluruh kepala daerah dan ini juga membantu, memang tidak 100 persen. Tapi, minimal mengurangi sebagian kecil.
     
    Kemudian kita melibatkan Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Beliau sangat terbuka membangun dan membantu dengan BUMN-BUMN-nya dengan superindo-superindo, kita juga memberikan penguatan dana BLU yang kita miliki. Dana superindo yang kita miliki untuk bisa digunakan membeli lewat pihak ketiga.
     
    Ini sudah terjadi kerja sama superindo dan pedagang membeli hasil-hasil nelayan tangkap maupun budidaya. Ini terus kita lakukan, enggak bisa kita bicara tentunya kelemahan kami enggak bisa langsung. Tapi pelan-pelan kami terus jalankan dan alhamdulillah terus kita tangani.
     
    Masalah budidaya. Sektor budidaya kalau urusan udang sebenarnya sudah clear karena harganya sudah di atas rata-rata. Kalau budidaya yang lainnya kayak mujair dan lele. Terutama lele karena masalahnya enggak boleh buka warung, ini harus dibeli dulu, diolah dan sebagainya sudah ada upaya-upaya itu. Gurami kalau ditahan semakin lama juga enggak ada masalah. Tapi yang jelas untuk pakannya kita sudah menghubungi dan mengundang semua pengurus pakan.
     
    Dari pengusaha pakan. Di Indonesia ada 42 pengusaha pakan, sempat ada yang mau menaikkan tapi sudah kita koordinasikan lagi tidak ada kenaikan pakan ikan. Saya pikir ini banyak membantu. Mereka enggak terlalu dibebani lagi.
     
    Bantuan-bantuan benih bibit terus kita perbanyak, refocusing yang kita lakukan. Dana-dana, pokoknya kalau dibudidaya itu 60 persen dari anggaran yang kita miliki banyak untuk bantuan. Kalau ditangkap sebagian besar kan sudah bantuannya berkurang karena anggarannya ditarik sementara. Nanti kalau sudah dikeluarkan lebih dari Rp300 miliar bantuan-bantuan akan diserahkan lagi ke masyarakat. Jadi apa pun yang akan turun nanti ujungnya ada stimulus ke masyarakat.
     
    Bantuan lain yang jelas adalah kebijakan, hadirnya kita, datang juga bagian dari motivasi mencari jalan keluar.  Dengan konsep BLU, KKP mempunyai Rp1 triliun kemarin, sekarang sudah berkurang. Saya ajak semua untuk kelompok. Di beberapa daerah di Indonesia yang saya kunjungi ke Sulawesi sebagian besar, dari Palu, Mamuju, Pasangkayu, Parigi Moutong sampai ke Pohuwato bahkan sampai ke Gorontalo Utara ke Minahasa Selatan bahkan ke Minahasa Utara kita ketemu dengan seorang pelaku usaha.
     
    Pemilik tambak itu rata-rata memiliki tambak di atas 5 hektare. Percaya tidak percaya, tapi produktivitasnya rendah. Ini yang mau saya tantang kepada mereka daripada memelihara tambak terlalu besar. Kenapa enggak kita kecilin? Kalau satu hektare enggak menghasilkan sampai satu ton? Kenapa kita harus capek-capek belain yang 1 hektare? Kenapa enggak kelola 1.000 meter tapi dapat 3 ton. Lalu sisa tanahnya diapain? Ditanami mangrove, dihijaukan lagi. Pada saat tanaman mangrove nanti begitu besar dia tetap bisa memelihara ikan, dan tanahnya enggak akan hilang. Mangrove menghasilkan oksigen.
     
    Saya pikir banyak hal yang akan kita lakukan ke depan dengan konsep silvofishery (menggabungkan tambak dan penanaman mangrove); perikanan berbasis kehutanan. Hutan kita rapikan dan ini juga dulu pernah diresmikan Pak Jokowi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Bisa kita perbanyak.
     
    Cuma konsepnya nanti enggak merata silvofishery. Seperti ditanami terus dipiara ikan, enggak begitu. Kolam intensifnya kita bikin juga sendiri. Yang tadi itu 1.000 meter bisa menghasilkan 3 ton atau bahkan 5 ton ada juga. Jadi, ada yang 1.000 meter bisa menghasilkan 10 ton lebih. Banyak ya. Saya pikir ini satu terobosan dan ini peluang besar.
     
    Saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia dan penonton. Tolong nanti koreksi dan kritik kami. Silakan, tapi kami tolong carikan solusi dan jalan tengah. Masalah apa pun, tidak akan pernah lepas dari pro dan kontra. Tetapi, saya sangat percaya dan yakin apa yang diajarkan senior.
     
    Bagaimana ke atasan saya, bagaimana yang paling penting? Yang harus diutamakan adalah masyarakat dulu. Makanya yang paling kecil ini yang kita pentingkan. Jangan anti dengan korporasi, yang penting ada aturan mainnya. Kalau aturan mainnya enggak ada, silakan sampaikan. Saya terbuka dikoreksi dengan siapa saja, oleh Ombudsman, KPK, silakan kami dengan senang hati terima. Karena ini sudah komitmen kita membangun negeri ini supaya Indonesia jadi lebih maju. (Bersambung)
     

    (MBM)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id