Wawancara Khusus Menteri Agama Fachrul Razi

    Menteri Fachrul Razi Martir Pembatalan Haji

    Indra Maulana - 07 Juni 2020 19:11 WIB
    Menteri Fachrul Razi Martir Pembatalan Haji
    Menteri Agama Fachrul Razi. Foto: Antara/Humas Kemenag
    Jakarta: Calon jemaah haji yang batal berangkat ibadah haji 2020 belum bisa dipastikan bisa berangkat tahun depan. Sebab, tidak ada yang bisa meramalkan kapan pandemi covid-19 berakhir. 

    Namun, Indonesia dan Arab akan terus memantau situasi dan akan melakukan berbagai evaluasi. Sehingga, bisa saja pada musim haji tahun depan Indonesia dan Arab Saudi akan membuat beberapa pilihan keputusan.

    “Kalau Covid 19 belum fixed (tuntas), belum bisa (berangkat haji). Di Arab Saudi sama dengan Indonesia, hari ini baik, besok memburuk. Tidak ada yang bisa maramalkan pasti,” ujar Menteri Agama Fachrul Razi menjawab pertanyaan Head of News Medcom.id, Indra Maulana, tentang efek domino pembatalan keberangkatan haji 2020 dan peluang ibadah haji 2021, dalam program diskusi publik dan media secara virtual, Crosscheck, bertema “Untold Story Batal Haji 2021”, Minggu, 7 Juni 2020.

    "(Covid 19) hilang susah katanya. Situasi yang lebih entenglah. Saat sudah mengendorkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Sampai batas-batas yang bisa kita toleransi bisa dilakukan (ibadah) haji," imbuh Fachrul.

    Lebih jauh Menteri Agama mengisyaratkan, apabila situasi 2021 sudah membaik, dan ibadah haji kembali dibuka memakai protokol new normal, maka kemungkinan Arab Saudi akan mempertimbangkan pembukaan kembali ibadah haji 2021. 

    Beberapa kontroversi jelang pengumuman pembatalan ibadah haji 2020 juga dijelaskan Fachrul dalam wawancara 45 menit tersebut. Intinya, Fahcrul siap pasang badan untuk segala hal mengenai keputusannya membatalkan ibadah haji 2020.
    Menteri Fachrul Razi Martir Pembatalan Haji
    Calon Haji Legiyo (kiri) dan Nyami (kanan) menunjukkan bukti pelunasan pembayaran ibadah haji di Kadireso, Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (3/6/2020). Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho

    Bagaimana klarifikasi Anda sehingga muncul kritik bahwa Anda tidak berkonsultasi dahulu dengan DPR sebelum memutuskan pembatalan ibadah haji 2020? 

    Tadinya kita kasih deadline 20 Mei. Saya lapor ke Presiden. Nah, Presiden minta diundur 1 Juni deadline-nya. Kalau (deadline) 1 Juni maka pungumuman 2 Juni. Nah, nanti dibilang, katanya 1 Juni, kok 2 Juni belum ada pengumuman. 

    Karena ini pertama kali pembatalan pemberangatkan haji, kalau tahun 1946, 1947, dan 1948 (haji dibatalkan) kan ada agresi Belanda. Kalau yang sekarang ini pertama. Lalu kami kirim surat ke Menkumham (Menteri Hukum dan HAM), konsiltasi aturan hukumnya. Menkumham menyatakan ini wewenang penuh Menteri Agama. Tapi (kalau ada kritik tidak konsultasi ke DPR) kami tidak mempersoalkan. DPR itu kan partner. 

    Saya menawarkan 1 Juni sore ada keputusan (bersama DPR), langsung diumumkan. Tapi, DPR minta diundur tanggal 2 (Juni). Ok masih bisa. Undangan resmi kami ke DPR itu 30 Mei. Ternyata DPR Raker 2 Juni. Lalu 31 Mei secara lisan DPR minta mundur jadi 4 (Juni). Wah, gak bisalah. Nanti Presiden yang diserang

    Apa alasan DPR minta mundur jadwal rapat kerja?

    Reses alasannya. Tapi kok saya lihat ada raker (DPR) dengan Menkeu (Menteri Keuangan). Saya minta Kemenag koordinasi dengan Komisi VIII. Kalau tanggal 4 (Juni) masalah besar itu. Saya sudah laporkan ke Presiden, maka kita umumkan tanggal 2 (Juni). Tapi tak ada niat kami melangkahi (DPR) seperti itu.

    Saya ingin konfirmasi lagi, betul ya sudah disepakati akan ada rapat khusus Anda dan Komisi VIII DPR mengenai pembatalan haji 2020?

    Betul ada. Kita ada WA (Whatsapp) dengan pimpinan Komisi VIII untuk raker. Saya tawarkan tanggal 1 (Juni). Saya oke mundur tanggal 2 (Juni). Mundur lagi tanggal 4 (Juni) saya tidak bisa. Pemerintah dan Presiden sudah koordinasi dengan Menlu (Menteri Luar Negeri) Arab. Kalau lama, nanti masalah. Saya memaklumi DPR merasa dilangkahi. Saya maklumi. Saya rasa dalam situasi ini tidak tepat mempermasalahkan. Saya mohon maaf.

    Setelah pengumuman pembatalan haji 2020 pada 2 Juni kemarin, apakah sudah ada komunikasi lagi dengan DPR? Kalau boleh tahu Anda berkomunikasi dengan siapa? Boleh disebutkan namanya? 

    Saya sudah ngobrol, bagaimana soal 4 Juni. Ndak usah dulu kata DPR. Gak usah sebut namanya ya. Kalau komunikasi yang yang belakangan itu dengan ketua Komisi VIII.

    Jadi, belum ada diskusi lagi dengan DPR tentang implikasi pengumuman sebelum konsultasi dengan DPR ya? 

    Boleh (rapat dengan DPR). Ketemu. Banyak saran DPR yang kami terima. Pengembalian uang (jemaah haji) itu juga saran DPR. Boleh ketemu. Uang jemaah itu dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dengan catatan. Ini saran Komisi VIII DPR. 

    Implikasi lain, anggaran yang sudah digunakan sudah ada pengeluaran tim dan macam-macam uang kontrak. Biaya telanjur dikeluarkan. Ini perlu kami laporkan ke Komisi VIII DPR. Kami akan audit juga. Kami nanti akan minta masukan DPR

    Pembatalan ibadah haji 2020 ini karena Arab Saudi memang belum membuka wilayahnya? Atau karena persiapan Indonesia mepet? Bisa digambrakan seberapa intensif komunikasi yang dijalin dengan Arab Saudi?

    Dengan Dubes Arab Saudi sangat intens. Tiap hari. Kadang kami gak percaya, saya suruh tim saya, coba kirim ke lapangan video call gimana situasi di Mina, Arafah. 

    Kami lihat ada tanda-tanda (pembukaan), tapi gak signifikan. Ada penggantian tenda. Atap utama saja. Lalu ke sana lagi video call, cuma itu juga gak ada perkembangan. Sehingga kami yakin (Arab Saudi tidak membuka wilayahnya untuk haji 2020). 

    Sebenarnya 31 Mei kami senang pembukaan Masjid Nabawi. Ternyata Msjidil Haram belum. Tanda-tanda lain belum. Kita ikuti terus tiap hari tiap saat.
    Menteri Fachrul Razi Martir Pembatalan Haji
    Petugas Kemenag melintas di kawasan UPT Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara, Selasa (2/6/2020). Foto: Antara/Septianda Perdana

    Jadi, tidak ada indikasi sama sekali ya, sehingga kirim tim ke Arab Saudi?

    Bukan kirim. Memang tim kami masih ada yang di sana 40 orang. Masih ada yang tertinggal di sana. Belum balik, sekalian mengecek yang di sana. Masyarakat awam kan suka Masjid Nabawi dibuka. Wah, ada tanda tanda nih, jadi nih haji. Setelah beberapa hari saja dibatalkan.

    Sebenarnya, idealnya persiapan berapa lama? Bagaimana kalau misalnya besok lusa tiba-tiba Arab membuka diri? 

    Kami hitung seharusnya 26 Juni itu kloter pertama berangkat. Sampai di sana masuk rangkaian ibadah. Sekarang perlu karantina 14 hari sebelum masuk Arab Saudi. Sampai di Saudi karantina lagi 14 hari. Itu saja 28 hari. Jadi, 28 (hari) minus 26 (hari) berarti (awal) Mei. Tidak mungkin lagi.

    Jadi ada karantina 28 hari jauh lebih panjang ya kalau menggunakan protokol covid-19?

    Betul, mestinya sebelum 1 Juni sudah berangkat.

    Di tengah pandemi ini bisa saja isunya soal ekonomi. Dana jamaah bisa ditarik kembali untuk bertahan. Biar gak salah tafsir, jadi dana haji bisa ditarik?

    Yang bisa ditarik Dana Pelunasan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji). Bervariasi. Paling kecil Aceh Rp6,5 juta. Paling tinggi Makasssar Rp18 juta. Itu yang bisa kalau butuh. Setoran awal tidak bisa (ditarik).

    Jadi, yang boleh diambil dana pelunasannya saja? Walaupun ditarik, masih tetap masuk dalam antrean haji 2021?

    Ya, betul.

    Kalau ditarik total dari awal, berarti antrinya hilang?

    Iya.

    Soal penarikan dana ini, apakah akan diserahkan ke kebijakan masing-masing daerah?

    Ada prosedurnya. Gak lama, 9 atau 10 hari dana sudah cair. Yang penting melampirkan bukti pelunasan BPIH dan buku bank yang masih aktif. Atau bawa Surat Kuasa. (Selama) 9 sampai 10 hari cair.

    Sekarang kita bicara soal efek domino. Tahun ini gak berangkat, seharusnya mundur ke 2021. Yang tahun 2021 mundur ke 2022. Harapan masyarakat salah satunya adalah Indonesia melobi Arab Saudi untuk menambah kuota agar efek domino tidak semakin panjang. Bagaimana kemungkinannya?

    Lobi pasti kami lakukan. Tahun ini pun kita lobi minta tambahan kuota. Tapi, memang soal tambahan kuota ini bukan wewenang Arab Suadi. Tapi OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Ini bukan kewenangan Arab Saudi. Itu OKI. Tapi, penambahan jemaah tanpa kuota mungkin akan kita lakukan. Itu menurut kementerian di Arab Saudi ya. 

    Kalaupun ada peluang, dapat tambahan 10 ribu. Fakta di lapangan, di Mina itu luar biasa berjubel. Saya dua kali haji. Dulu belum ada pembatasan. Pertama masih lapang pada 1975. Tahun 1990 sudah mulai berjubel. Apalagi sekarang. Rasanya kalau tidak ada perluasan Mina, rasanya tak mungkin tambahan kuota. Tapi tetap kita usahakan. Tapi gak mungkin 2021 dan 2022 berangkat bareng. Mustahil.

    Membahayakan ya memaksakan menambah kuota?

    Iya.

    Ada 220 ribu calon haji 2020. Kalau tahun depan ditambah wah?

    (Tahun 2020 ini) 221 ribu.

    Kalau digabung calon jemaah haji 2020 dan 2021 menjadi 440 ribu sekali berangkat mustahil?

    Iya, mustahil.
    Menteri Fachrul Razi Martir Pembatalan Haji
    Menteri Agama Fachrul Razi saat mengumumkan pembatalan haji. Foto: Antara/Humas Kemenag

    Kalau dari sisi komunikasi dengan biro travel, apa pendapat mereka soal pembatalan pemberangkatan haji 2020 ini?

    Mereka bisa menerima. Terutama jemaah ibadah haji khusus. Menurut laporan dirjen, gak ada masalah. Sudah pertemuan beberapa kali. Kami ingin supaya uang kembali ke jemaah. Tidak usah disimpan di rekening biro perjalanan.

    Bagaimana dengan pemakaian dolar oleh biro perjalanan? Sekarang harus ditukar menjadi rupiah yang nilainya menjadi kecil, ada margin kerugian. Bagaimana?

    Dirjen Haji bilang betul. Tapi sejauh ini clear. Bagaimana pun juga kita usahakan biro perjalanan tidak rugi. Saya sudah ketemu kok, mereka bilang, 'Itu risiko kami, Pak, sebagai travel'. Pada pertemuan 2 Juni lalu, kata Dirjen, mereka bisa menerima.

    Apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat yang akan bertambah panjang lagi antreannya. Supaya tetap ikhlas menerima situasi pandemi?

    Kita semua kecewa. Menag kecewa juga. Pekerjaan ini sudah besar kita kerjakan. Tahu-tahu harus ditunda. Kami menyadari kekecewaan jemaah. Antrean di Bantaeng saja 42 tahun. Rata-rata di Indonesia antreannya 19 tahun. Tahu-tahu batal. 

    Mungkin ini pilihan terbaik demi kemanan kita semua. Kalau mudarat lebih besar, bukan itu tujuan kita. Saat ini pun, hari ini pun, belum ada kepastian dari Arab Saudi. Kita terima dengan ikhlas. Siapa tahu ada hikmah di balik ini semua. 

    Pandemi kan terjadi atas izin Allah. Saya sounding beberapa jemaah, mereka menerima. Tak mungkin melawan. Datangnya covid-19 ini juga dari Allah. Dengan tujuan-tujuan tertentu. Semoga dapat hikmah.

    Jadi atas keputusan kemarin, Anda sudah mengumpulkan feedback ya?

    Ya. Umumnya ingin berangkat tahun depan dan dana tidak hilang. Kami mohon maaf antrean berikutnya akan tergeser ke tahun depan. Saya sangat menyesalkan.

    Ada masukan dari Komisi VIII DPR harusnya Anda melakukan roadshow ke ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah sebelum memutuskan pembatalan ibdah haji 2020. Bagaimana tanggapan Anda?

    Dalam arti kata roadhsow tidak, ya. Mengumpulkan ormas juga enggak. Tapi kami punya informasi kan. Di dalam Kemenag ini banyak organisasi. Kita sounding agar sependapat. Kegiatan itu sudah dilakukan di Kemenag, oleh tim-tim di Kemenag secara informal.

    Nonformal ya?

    Ya. Malah mestinya jauh-jauh hari (dibatalkan) kata ormas.

    Mestinya ya?

    Iya.

    Tapi jangan-jangan Arab Saudi mendadak membuka ibadah haji?

    Tidak ada sih. Kan 28 hari mininal. Gak ada muncul lagi perkembangan. Atau mungkin ada, tapi bisa kita tak terdeteksi.

    Apakah Anda juga mendapatkan masukan dari ulama sebelum membatalkan ibadah haji 2020?

    Saya kira Presiden memberi petunjuk awal Juni (diumumkan pembatalan). Mungkin juga dari ulama itu. Ya, masih mungkinlah 1 Juni. Tambahan 28 hari. Ini logis arahan Presiden. Banyak masukan.

    Gambaran ke depan, apakah mungkin Arab Saudi kira-kira 2021 sudah akan membuka ibadah haji? Barangkali dengan protokol new normal atau seperti apa?

    Kalau covid-19 belum ada yang fixed. Arab Saudi juga sama dengan Indonesia. Hari ini baik, besok memburuk. Tidak ada yang meramalkan pasti. Kami kadang senang, tiga minggu lalu, terlihat tempat-tempat akan dipakai haji. Tapi kami monitor lagi, oh gak signifikan. 

    Coba arahkan pakai video call, ada berapa pembangunan tiang baru, atap utama, kita senang. Lihat lagi, gak ada kemajuan signifikan. Kami kecil hati lagi. Kami ingin terlaksana. Itu bisa kita indikasikan di lapangan.

    Intinya, bergantung wabah ini bisa ditangani sehingga hilang atau tidak, begitu ya?

    Hilang susah ya katanya. Situasi yang lebih entenglah. Mengendorkan PSBB. Sampai batas-batas yang bisa ditoleransi tetap bisa dilakukan.

    Misalnya tahun depan ibadah haji dibuka pakai protokol new normal. Misalnya diizinkan yang berangkat hanya 50 persen dari kuota. Apa mungkin standar baru ini terjadi di 2021?

    Dipertimbangkan skema itu. Kita bikin skema-skema. Bagaimana kalau setengah yang berangkat, 50 persen saja. Yang usia lanjut. Sudah kami rencanakan itu. Utamakan yang usia lanjut. Kalau 50 persen bagaimana memasukkan skemanya. Kita sudah hitung ini. 

    Tapi, karena Arab Saudi tutup, ya batal. Sebenarnya kita punya tiga alternatif. Pertama kuota penuh, kedua terbatas mungkin setengah, ketiga batal. Gak ada pilihan lain, ya batal.

    Soal usia lanjut menjadi prioritas, bukankah usia lanjut rentan dalam situasi wabah?

    Ada peritmbangan mendalam. Tidak semua usia lanjut lebih lemah. Tapi yang usia lanjut ini porsinya lebih kecil. Mungkin usianya 90 tahun gak masuk. Mungkin 70 tahun bisa. Kita lihat lagi. Kita lihat antisipasinya. Sebanyak 75 persen bagaimana, 50 persen bagaimana. 

    Apa upaya Anda agar DPR, masyarakat, biro perjalanan, kita semua tidak perlu gaduh mengenai pembatalan ibadah haji 2020?

    Kalau dengan travel kita terus komunikasi, masalah-masalah dia apa. Kita cari jalan tengahnya. Paling utamanya, jemaah tidak dirugikan. 

    Komisi VIII, ini memang bukan soal wewenang siapa wewenang siapa. Memang harusnya kami konsultasi meski situasi gak memungkinkan. Ini memang salah mungkin Menteri Agama. Ini tanggung jawab Menteri Agama. Bukan salah Kemenag.
     
    Tapi, bukan kami punya niat kurang baik. Betul-betul dengan niat baik. Mengamankan. Mohon dipertimbangkan hal ini oleh Komisi VIII DPR. Mudah-mudahan ke depan, Menteri Agama sekarang ini, komunikasinya akan lebih baik.

    (Disarikan oleh Live News Editor/Produser Crosscheck, Win Muhammad Adab, dari Dialog Crosscheck Edisi 27 Minggu 7 Juni 2020 berjudul: “Untold Story Dibalik Batal Haji 2020” Bersama Menteri Agama Fachrul Razi)




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id