Menteri Suharso: New Normal Jangan Dibuat Abnormal

    Misbahol Munir - 05 Juni 2020 09:32 WIB
    Menteri Suharso: New Normal Jangan Dibuat Abnormal
    Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto: MI/Mohamad Irfan
    Jakarta: Pro-kontra menyambut tatanan kenormalan baru (new normal) yang tengah digalakkan pemerintah di tengah wabah pandemi virus korona (covid-19) terus menyeruak. Wajar sebagian publik mencemaskan kesiapan pemerintah dalam menerapkan kebijakan itu.
     
    Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan penerapan protokol new normal di tengah angka covid-19 yang terus meningkat dan minimnya fasilitas kesehatan dikhawatirkan membawa risiko dampak lebih besar.
     
    “Saya kira kata ‘persiapan’ itu adalah sesuatu yang menantang sekarang. Persiapan dan kesiapan,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menjawab pertanyaan Direktur Pemberitaan Medcom.id Abdul Kohar dalam program Newsmaker, Rabu, 3 Juni 2020.
     
    “Jadi, ini bukan persiapan kita mau ada acara besar. Tapi sebuah persiapan untuk kita langsungkan atau jalankan menjadi kelaziman baru,” imbuh Suharso yang tampak sibuk memeriksa sejumlah berkas yang harus ditandanganinya.
     
    Menurut Suharso, kelaziman baru adalah hal biasa dan tak perlu dibikin rumit. Apalagi dibuat risau. Ia juga menjelaskan banyak hal selama hampir 53 menit wawancara. Mulai mengenai sekelumit kajian protokol kelaziman baru hingga target 5 juta tes covid-19 pada akhir 2020. Termasuk mengenai nasib pekerja informal.
     
    Berikut wawancara khusus Newsmaker Medcom.id dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa:
     
    Bapak Menteri Suharso, sekarang ramai soal new normal, istilah lain kenormalan baru atau kelaziman baru?
     
    Iya bagus itu, menurut saya kelaziman baru paling benar (tepat).
     
    Apakah betul-betul sudah dikaji dengan serius terkait penerapan kebijakan kelaziman baru?
     
    Saya kira kata ‘persiapan’ itu adalah sesuatu yang menantang sekarang. Persiapan dan kesiapan. Jadi ini bukan persiapan kita mau ada acara besar. Tapi sebuah persiapan untuk kita langsungkan atau jalankan menjadi kelaziman baru. Kelaziman baru itu artinya ada sesuatu yang tadinya tidak biasa menjadi biasa. Yang tadinya sebuah imajinasi sekarang sudah dipraktikkan.
     
    Contoh, kita bicara masyarakat yang identik dengan ICT (Information Communication and Technology). Dan ICT sudah menjadi keseharian kita sekarang. Digital society, digital economy, contactless, dan cashless dalam cara membayar. Itu sudah menjadi keseharian. Sebelumnya sudah kita lakukan sebenarnya. Tetapi dengan porsi berbeda-beda di setiap orang. Artinya dengan kesiapan yang berbeda-beda di setiap orang.
     
    Ada sesuatu yang mungkin kita merasa rindu untuk sementara adalah gathering (kerumuman) untuk datang ke crowd place (tempat keramaian) seperti restoran, nonton konser, nonton bioskop mungkin masih bisa diatur. Gimana nonton sepak bola, olahraga yang terbuka. Itu menjadi sesuatu yang gimana coba?
     
    Masak tidak ada tepuk tangan dan tidak ada teriakan. Sekarang menjadi sesuatu yang aneh, nonton bola tidak ada teriakan, tidak ada penonton menjadi aneh. Di Eropa, nonton bola udah jadi (tradisi) kebiasaan turun temurun. Kemarin mereka nonton bola. Tiketnya dijual dan hanya menontonya via Skype, daring, dan lain-lain. Benar-benar tidak ada yang nonton di lapangan, enggak lucu juga. Tapi itu sudah dicoba. Menariknya kita bisa nonton juga dengan harga tiket lebih murah. Dibanding nonton di televisi yang sering diganggu dikit-dikit iklan.
     
    Jadi, ini ada sesuatu yang baru yang nantinya jadi kelaziman. Ada tradisi-tradisi baru, kebiasaan-kebiasan baru yang bukan berarti memusnahkan kebiasaan lama. Kebiasaan lama itu hanya dilengkapi dengan beberapa protokol.
     
    Kalau dulu tanpa protokol, dulu ada namanya syarat-syarat sosial yang terbatas. Misalnya mengantre yang benar, siapa yang datang lebih dulu, dan seterusnya. Sekarang tidak ada lagi antre seperti itu tapi by request, atau by apoinment. Ke restoran by apoinment seperti ke dokter by apoinment.
     
    Kemudian (era kelaziman baru) ada hal-hal yang harus dipenuhi. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi menurut saya, itu sesuatu yang akan kita hadapi. Sebenarnya (kelaziman baru) sudah kita kerjakan sekarang. Sudah dilaksanakan hari ini. Misalnya, kalau kita lihat dari transaksi-transaksi lewat tol langit, seperti cashless, transaksi-transaksi lewat internet luar biasa. Meskipun ada beberapa yang turun, tapi sebagian besar naik.
     
    Menurut saya ini suatu hal yang biasa. Dan karena hal biasa cuma ada kekangenan terhadap kerumunan yang hilang. Sekarang orang nonton musik di channel YouTube atau YouTube musik. Orang sudah nonton dengan cara seperti itu dan aplikasi lain yang menjual musik-musik seperti itu. Kemudian, orang dulu bermimpi atau ingin punya home theater dan sekarang orang benar-benar bisa menikmati home theater-nya itu. Dulu TV layar lebar relatif cukup mahal, sekarang sudah tidak. Harganya relatif sudah terjangkau.
     
    Jadi kebiasaan ini menurut saya sesuatu yang tidak perlu dirisaukan. Jangan dibuat rumit. Buat apa kita bikin rumit ya kan? Ini bukan juga menyederhanakan atau menganggap enteng. Tidak boleh kita mengentengkan. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Dalam konteks inilah kita menyosialisasikan dan mengampanyekan kelaziman baru ini. Bahwa pada saatnya nanti akan berlaku kelaziman baru dan itu sesuatu yang tidak perlu dirisaukan dan bukan sesuatu yang rumit. Itu yang ingin kita sampaikan kepada publik.
     
    Bahwa nanti di belakangnya ada syarat-syarat pengambilan keputusan yang harus dipenuhi, biarkanlah itu porsi para pengambil keputusan. Biarkanlah orang-orang yang punya otoritas yang memikirkan untuk kepentingan publik. Tapi publik ikut memberikan kontribusi atau sumbangannya pada kelaziman baru ini. Paling tidak sesuatu yang melindungi dirinya, keluarganya, dan seterusnya. Jadi, setiap orang is an assets, an every one must be contribute terhadap kelaziman baru ini. Nah, itu maksud dari persiapan ini.
     
    Persiapan ini sudah banyak dibahas dalam berbagai kesempatan dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sudah menceritakan. Mulai dari orang-orang mengatakan Bappenas terlalu jelimet ngomongnya, terlalu detail, terlalu akademis-scientific begitu. Terlalu begana dan begini.
     
    Fungsi Bappenas memang di situ, supaya publik tahu keputusan yang diambil pemerintah tidak dengan serta-merta. Tapi keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan argumentatif.  Kalau tidak ada yang mengerjakan atau menganalisis ini kan aneh juga.  Makanya harus ada. Jadi kami melakukan harus ada demi kemaslahatan kita semua. 
     
    Secara teknis di lapangan beberapa kerumitan itu faktanya terjadi. Misalnya, bagi penumpang maskapai mengeluhkan ketidakseimbangan antara harga tes PCR/Swab yang harus jadi salah satu syarat bagi penumpang dengan harga tiket?
     
    Ini menarik. Seharusnya PCR (Polymerase Chain Reaction) test itu semakin lama makin murah. PCR test ini memang jadi prasyarat. Kalau bisa dipenuhi bagus sekali dan menurut saya bisa dibuat sukarela dan bisa juga mandatoring. Tetapi kalau itu suatu kewajiban, sebenarnya ada pertanyaan saya hanya cukup beli tiket saja? Tapi kalau dilakukan pengetesan harus ada sharing.
     
    Pertama harganya diturunkan. Kedua ada share antara masyarakat dan pemerintah. Itu sedang kita pikirkan bagaimana caranya dengan harga yang seharusnya semakin murah dan orang membayarnya tidak terlalu mahal.
     
    Mungkin pula ada prasyarat untuk jam terbang. Seandainya terbangnya lebih dari satu jam persyaratannya test PCR. Tapi yang di bawah satu jam pakai rapid test atau laporan dia sudah tes. Saya pikir kalau long hall, bisa 3 sampai 2 jam syaratnya mungkin perlu dilakukan.
     
    Sebenarnya kalau persyaratan itu diberlakukan akan membebani konsumen. Namun, karena kondisinya seperti ini mestinya bisa sharing. Mudah-mudahan kita bisa menurunkan hingga Rp800 ribu. Kalau bisa dibagi mungkin akan berbeda (cerita).
     
    Memang sedang kita pikirkan apakah memungkinkan atau tidak. Kalau tidak (sharing) berarti beban itu ada di masyarakat. Karena kita beranggapan siapa pun yang naik pesawat bisa beli tiket dan membayar tes itu. Di lain pihak airlines itu akan merasa dirugikan karena tingkat okupansinya. Okupansi mereka harus turun hingga 50 persen dan mengakibatkan beban mereka menjadi berat. Untung saat ini harga avtur murah karena tidak ada permintaan dan kurs kita lagi bagus. Jadi dari sisi biaya produksinya ada upaya menekannya, tapi pemasarannya agak bermasalah.
     
    Bukan hanya di bandara, tapi juga di kantor-kantor. Saya juga menganjurkan kantor-kantor yang mau dibuka dan masuk bergantian separuh-separuh, seharusnya disyaratkan mereka semua itu harus dites. Misalnya satu kantor, satu gedung, satu lantai ada 1.000 meter, isinya di situ ada 100 orang. Maka kalau ada 20 lantai berarti sudah 2.000 orang. Sebanyak 2.000 orang itu semuanya diminta di tes. Tes ini mestinya dibayar perusahaan dan sebagian dibayar yang bersangkutan. Ada pemikiran yang seperti itu ya mestinya perusahaan menanggung tapi yang bersangkutan juga menanggung.
     
    Kalau pemerintah juga masuk ke situ kita harus menghitung ini besar sekali yang harus dihitung biayanya. Bappenas mestinya juga menghitung bila semua berjalan dengan baik tes di akhir tahun bisa mencapai 5 juta orang yang dites. Kita berharap minimal yang dites hingga akhir tahun ini mencapai 5 juta orang. Itu ada hitung-hitungannya, ada surveillance (pengawasan) yang dilakukan WHO (organisasi kesehatan dunia).
     
    Jadi, kalau kita hitung kira-kira menurut Bappenas mencapai 5,4 juta. Itu harus dicapai pada akhir tahun ini. Sebanyak 5,4 juga itu yang dites pertama adalah orang tetap. Orang yang dites pada saat itu sudah tidak ada lagi ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam pengawasan).
     
    Banyaknya ODP dan PDP ini sebenarnya karena kapasitas tes kita rendah. Sehingga kita terpaksa mengatakan orang yang gejalanya seperti covid-19, ya menjadi PDP. Sayangnya kalau terus-terusan diberlakukan seperti itu dia tidak sehat-sehat. Bahkan kemudian meninggal dan belum sempat dites. Nah, amannya diberlakukan protokol covid-19 untuk si jenazah.
     
    Jadi, kan, sayang sekali yang meninggal itu bukan karena covid. Ini penting buat kita semua. Karena itu, bila ada yang PDP, sebisa mungkin keluarganya minta yang bersangkutan dites. Sehingga dia benar-benar menjadi pasti. Kalau PDP-nya di tes, otomatis di sekelilingnya menjadi ODP. Dan ODP ya harus dites juga. ODP itu orang yang diduga berinteraksi dengan orang terinfeksi. Jadi kalau ada satu orang terinfeksi maka orang itu akan ditanya dalam tujuh hari terakhir ini.
     
    Hal sama terhadap siapa saja termasuk bagi Anda yang bersentuhan atau bertemu orang yang positif. Seperti bertemu si A, B, C, dan mereka juga harus ditanya selama lima hari terakhir, bertemu dengan siapa saja. Ini kita kejar dan ini yang kita sebut tracing itu. Kalau hitungannya pakai tracing seperti itu, WHO mensyaratkan setiap satu orang terinfeksi, maka 20 orang harus di tes. Sekarang di Indonesia, 1 orang positif baru 8,4 orang yang dites. Kita harus mencapai satu orang positif dan 20 orang dites. Lalu yang 20 itu hasilnya bagaimana.
     
    Ada cara lain untuk menghitung dengan setiap orang di tes atas 1.000 orang penduduk dalam 1.000. Misalnya Jakarta ini ada 10 juta penduduk, maka dalam 1 minggu harus ada 10.000 orang yang dites. Kalau 10.000 sekarang kita memasuki 13 minggu berarti harus 130 ribu orang dites.
     
    Lalu kita lihat datanya, Jakarta ada berapa yang dites? Alhamdulillah yang dites sudah di atas 140 ribu. Jadi Jakarta system of surveillance-nya yang dihitung dari cara jumlah yang dites itu memenuhi syarat. Daerahnya memenuhi syarat dan hanya Jakarta, secara provinsi yang memenuhi syarat.
     
    Kenapa? separuh dari jumlah orang dites itu ada di Jakarta, seumpama epicentrum ini ada di Jakarta. Jadi dapat dibayangkan separuh dari jumlah orang yang dites di seluruh Indonesia itu sama jumlahnya dengan yang dites di Jakarta. Jadi betapa tidak berimbangnya, ini yang harus kita kejar di provinsi dan kabupaten/kota.
     
    Contoh yang paling sederhana misalnya kemarin ada 124 kabupaten/kota yang dikatakan masih hijau, masih belum terkena, lalu turun dari 124 jadi 111. Kemudian turun lagi ke 102, akhirnya hari ini 98. Artinya, jangan-jangan di provinsi itu ada yang belum dites, kabupaten/kota belum dites.
     
    Jangan-jangan di 98 kabupaten/kota yang masih hijau kalau dites, wah, ternyata ada. Contoh Kota Tegal itu sekarang ada 17 orang, tapi Kabupaten Tegal itu nol hanya ada ODP. Tapi kita enggak tahu di Tegal itu dilakukan tes atau tidak. Kalau dites kabupaten/kota itu bisa jadi ada. Tapi angka 17 itu rendah sekali.
     
    Kami di Bappenas ingin menghitung sebuah daerah itu setelah terkena virus di 100 orang. Sebanyak 100 orang dalam satu waktu tertentu dan kita memperhitungkan kira-kira sekitar 2-3 minggu, baru kita menganggap pandeminya pada tingkat yang perlu mendapat perhatian. Apalagi kalau di atas angka 100. Ada kuncian yang kita hitung di Bappenas. Supaya kita berhati-hati untuk menerapkan sebuah kebijakan atas pengenduran atau pengetatan dari PSBB ini.
     
    Soal PSBB ini hanya Jakarta yang stay at home-nya itu di atas 60 persen. Sementara di daerah lain ada yang 50 persen, tapi rata-rata 40 persen. Artinya tingkat disiplinnya rendah sekali.
     
    Sementara Gubernur DKI Anies Baswedan meminta untuk dinaikkan menjadi 80 persen. Ini permintaan persyaratan yang luar biasa. Karena memang ada hubungan yang linier antara lebih banyak orang yang stay at home atau PSBB-nya ketat, orang tidak banyak lalu lalang, dengan jumlah orang terinfeksi.
     
    Kalau angkanya di dalam rumah itu tinggi, angka terinfeksinya di bawah garis stay at home. Itu pengalaman bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Makanya kenapa di luar banyak melakukan kuncian atau lockdown tapi kita tidak mengambil itu dan memilih PSBB.
     
    Tadi target di akhir tahun 5 juta orang yang dites. Berarti target per hari bisa sampai 20 ribuan. Sementara kapasitas kita kemarin paling tinggi baru 13 ribu. Kapan kira-kira target itu bisa tercapai?
     
    Sebenarnya kalau hitungan Bappenas kita sudah bisa mencapai 30 ribu per hari. Paling jelek itu 27 ribu. Tapi menurut saya 30 ribu itu bisa dicapai dalam satu hari. Dan seharusnya kita sudah bisa real time, sekarang masih ada time delay, jadi yang dilaporkan hari ini ya artinya H-2. H sekarang menjadi h+2 nya. Yaitu, 2 atau 3 hari sebelumnya. Ini perlu mendapat perhatian kita semua untuk mendorong masyarakat mau melakukan tes.
     
    Perhitungan Bappenas untuk mengecek dan memenuhi jumlah yang diharapkan oleh WHO. Karena ada hitungan per satu juta. Idealnya kita harus mendapat 20.000 per satu juta. Kalau kita mencapai 20.000 per satu juta, tingkat security dari penyebaran virus itu terkendali. Bukan berarti virusnya tidak ada atau hilang, tapi terkendali. Ini yang juga diharapkan masyarakat bersama menjaga dan sama-sama memahami kenapa diperlukan PSBB dan kenapa kalau kita tak perlu banget jangan keluar rumah.
     
    Itu artinya menghindari tersentuhnya kita dengan orang lain atau bersentuhan atau terkena. Karena itu kita diminta jaga jarak, gunakan masker, pakai hand sanitizer, sering cuci tangan, bahkan kalau saya sering cuci muka. Setelah cuci tangan hingga bersih lalu basuh muka kita dengan bersih. Sampai di rumah kalau kita dari luar baju kita harus diganti dan segala macam. Supaya kita benar-benar bersih dan bisa bersentuhan dengan orang-orang di dalam rumah.
     
    Ini penting sekali. Karena pernah ada kasus orang yang berdiam lama di dalam rumah kemudian ada yang mau pergi naik kereta api dan di kereta api diajak rapid test, kemudian hasilnya positif. Begitu dia positif diminta isolasi mandiri, tapi ingat rapid test itu hanya imunologinya. Seharusnya dikejar lagi dengan tes PCR.
     
    Akibatnya apa? Akhirnya semua yang di rumah itu tes PCR dan ternyata hasilnya tidak ada apa-apa. Mungkin saja seseorang dari mereka sering keluar masuk dari rumah itu. Nah ini yang kita harapkan tidak terjadi. Bukan hanya itu yang perlu diperhitungkan tapi juga daya dukung dari ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Khususnya rumah sakit yang menyediakan ruang khusus, UGD, IGD, ICU, atau HCU karena di ruangan semacam itu peralatan lengkap.
     
    Orang yang masuk di situ atau yang melakukan kegiatan di situ menggunakan APD lengkap, tapi dari jumlah yang tersedia itu 40 persennya tentu kita dedikasikan pada penyakit-penyakit yang lain. Jadi, hanya ada 60 persen.
     
    Katakan misalnya di DKI ada 10.000, berarti hanya ada 6.000. Lalu dari 6.000 itu yang terpakai ada berapa? Misalnya dari 6.000 yang dipakai sudah separuh atau dipakai semuanya. Sementara kasus di Jakarta itu berkisar 7.000. Misalnya ada sisa 300 tiket yang available pertanyaannya begini, berapa jumlah kasus baru datang, kecepatan kasus baru datang dikurangi orang yang sembuh, dikurangi orang yang wafat dan dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yg tersedia. Contoh kalau 300 tersedia, ada kasus baru 50, yang sembuh tidak ada, yang meninggal tidak ada, jadi 50 terus. Maka dalam enam hari udah penuh.
     
    Kita tidak boleh begitu. Kita menganggap ada yang sembuh 10, sisa 40, yang meninggal tidak ada. Supaya fatalitynya rendah. Sebanyak 40 dibagi 300 bisa tahan berapa hari? Lalu yang di rumah sakit bertahan berapa? Dan yang mau masuk ada berapa orang? Itu yang kita hitung supaya miss macth? atau betul di bawah atau di atas, begitu di bawah berarti tidak memenuhi standar health system WHO.
     
    Mudah sekali cara menghitungnya dan lagi-lagi yang memenuhi syarat Jakarta. Jakarta ini tidak termasuk RS pusat ya, misalnya RSCM, RSPAD, itu enggak masuk hitungan. Tapi rumah-rumah yang masuk kewenangan DKI plus RS swasta yang memang izinnya melalui Pemda DKI. Jadi ini yang perlu dikejar supaya health systemnya benar. Jadi dari ketersediaan tempat tidur, menghitungnya itu saja.
     
    Ada yang bilang harus ada APD, APD-nya segini, tapi kan harus ada tempat tidurnya. Kalau tidak berarti kita harus bangun RS darurat. Seberapa banyak kita harus bikin RS darurat itu? Baru setelah itu kita bicara R-0.
     
    Melihat kondisi seperti ini, kelaziman baru atau new normal sudah bisa dimulai atau masih bertahap?
     
    Selain itu, yang nomor 1 yang diminta WHO adalah perhitungan epidemiologinya. Yang dihitung dengan jumlah orang baru yang terkena, tingkat penurunannya berapa dan yang sembuh berapa?
     
    Tapi mudahnya kita menghitung dengan apa yang disebut R0 (R-naught atau R-nol). R0 itu adalah satu indeks yang nondimensional, angka saja yang menunjukkan kedayatularan sebuah penyakit. Jadi kalau penyakit itu ada di seseorang, seberapa besar daya tularnya terhadap orang lain. Itu bisa dihitung.
     
    Misalnya, kalau penyakit TBC (Tuberkulosis) itu daya tularnya ke 12-14 orang. Kalau campak daya tularnya sekitar 8 orang dan seterusnya, dan demam berdarah juga tinggi. Tapi ada yang membedakan, yaitu durasi dari waktu masa inkubasi dari virus itu. Untuk SARS-CoV-2 yang dikenal dengan covid-19 yang ditemukan pada tahun 2019 itu di dunia angka R0 adalah 1,9 sampai 5,7. Artinya daya tularnya 2 sampai ke 6 orang.
     
    Untuk Indonesia itu kira-kira 2,6. Artinya, bisa 2 atau 3 orang yang terinfeksi dan waktunya 5-7 hari. TBC masa inkubasinya sampai 1 tahun, kalau imunitasnya turun maka dengan sendirinya virus TBC-nya keluar. Nah, akhirnya terpaparlah dia.
     
    Tapi kalau covid cuma 5-7 hari. Kalau semuanya kena, idealnya dalam 7 hari begini, 1 orang kena ke 3 orang, dari 3 orang itu masing-masing menularkan ke 3 orang. Jadi baris pertama 3, baris kedua 9, dan baris ketiga 27. Jadi 27 ditambah 9 dan 3. Dari 39 orang, satu positif dan 38 orang lainnya harus dites. Ini yang penting kita hitung. Makanya kita ingin daya tular (R0) itu kita turunkan.
     
    Kalau Indonesia 2,6 lalu bisa kita turunkan menjadi 1 supaya daya tularnya di bawah 1 atau 0,75 atau 0,9. Artinya daya tularnya hanya ke dia sendiri. Caranya bagaimana, belum ada virus.
     
    Untuk menyampaikan herd immunity cuma ada dua caranya, ada obatnya dan vaksin. Dua-duanya belum ada. Maka caranya adalah melakukan PSBB, stay at home dan menghindar supaya orang tidak bersentuhan, tidak kena dan sebagainya. Itu untuk membuat hingga hari ke-5 dan 7 tidak terkena.
     
    R0 di hari pertama dari satu orang masih tetap satu, kemudian di hari ketiga, 3 orang di tes 3. Hari ketiganya lagi 9 orang, hari keempatnya 27, dan seterusnya. Itu yang berbahaya. Tapi kalau tiga orang ini tidak ke mana-mana hanya satu yang kena, mudah dihitung. Secara matatematis bisa dihitung. Kenapa dari pendekatan itu WHO meminta bila satu orang terkena, minimal 20 orang dites.
     
    Kelaziman baru ini adalah bentuk kombinasi antara kebutuhan ekonomi dengan kondisi riil sekarang sambil menunggu vaksin antivirus itu muncul. Apakah demikian?
     
    Sekarang ini kita masuk era 4.0. Kalau industrinya dan society-nya 4.0 itu ICT-nya tinggi sekali. Google membuat sesuatu yang baru. Cara kerjanya itu sudah tidak ada lagi kantor berdinding, sekat-sekat, tapi terbuka lebar. Orang hanya disekat di ruang-ruang virtual. Di depan komputer masing-masing dia bicara dengan si A, B dan C. Cara kerjanya tidak lagi dalam ruangan tapi di kenal dengan co-working space. Itu sekarang yang terjadi. Kerjanya tidak gerudukan lagi tapi santai dan luas. Kalau crowdead orang pasti enggak nyaman. Tapi itu lebih teratur.
     
    Saya beberapa waktu lalu ke Eropa sebelum terjadi out-break (wabah covid-19) ini. Saya diundang ke sebuah kantor, bertemu direksi dan CEO-nya tidak ada ruangan khusus untuk dia. Jadi saya masuk ke ruang terbuka, ini chairman-nya kami dibawa ke satu ruangan untuk mendengarkan presentasinya. Ya, seperti ruang teater. Jadi santai saja, enggak lagi diajak masuk ke berbagai ruangan. Cukup di ruangan itu dan semua orang bisa pakai. Kata saya, berarti kayak gini kantor masa depan nanti. 
     
    Bappenas sendiri sejak 2019 lalu sudah mengenalkan kerja seperti itu. Kita sebut dengan flexi work atau work vacation, bekerja sambil berlibur. Sehingga teman-teman bisa bekerja di mana saja dengan cara-cara suasana liburan. Terpenting objektifnya tercapai, goal-nya tercapai, dan dia mengirimkan assessment-nya. Tugas-tugas yang dikirimkan ke dia dengan cepat dialirkan kembali, apakah dia berkoordinasi dengan siapa dan seterusnya. Saya dengan mudah melihat lalu lintas aktivitas dan seberapa besar frekuensinya. Saya juga bisa melihat siapa di hari itu yang paling aktif dan yang sama sekali tidak bergerak.
     
    Jadi dunia sudah berubah. Bukan berubah akan datang tapi hari ini sudah berubah. Buktinya Bappenas memiliki flexi work itu. Bagi kami tidak persoalan, tidak bekerja di kantor tidaklah masalah. Beberapa ruangan di Bappenas kita bikin co-working space. Jadi ruangan itu longgar-longgar. Ke depan saya berpikir gimana deputi-deputi itu satu ruangan saja, jadi tidak lagi struktural dan vertikal terus.
     
    Lalu bagaimana dengan pekerja informal?
     
    Tadi saya bilang ekonominya adalah ekonomi digital. Tentu ada yang jadi the winner dan the loser kalau kita tidak berbenah. Jadi yang informal itu adalah home work kita. Pertama soal ketertinggalan mereka soal ICT harus dibantu. Mereka sudah punya mobile phone mungkin belum smart phone, mereka punya smart phone tapi memakainya belum smart.
     
    Sama seperti dulu tahun 1960 ketika sepeda motor masuk desa. Saya masih ingat sekali. Orang tidak tahu bagaimana cara menggunakan motor yang benar. Dia main ngebut saja di desa, sementara orang-orang asyik melihat sembari bergumun (ada apa ini?) Lebih hebat dari sepeda.
     
    Kira-kira sama dengan sekarang ada smart phone di tangan, tapi dia lihat hp-nya bisa begini. Menurut saya ke depan di balai-balai desa warga harus diajarkan dan sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk petani. Sekarang petani sudah masuk di dunia itu. Bisa jadi mereka tidak lulus SD tapi bisa mengoperasikan itu. Ini kan luar biasa.
     
    Ada juga talenta-talenta seperti itu tapi juga dibutuhkan sosialisasi kepada mereka dan dibantu untuk masuk ke dunia seperti itu. Kita tidak bisa underestimate juga ke mereka, seperti kota-kota kecil di Jawa Barat ini pergerakannya sudah cukup lumayan. Mereka sediakan nomornya, apa bedanya dengan aplikasi. Tapi mereka batasi kalau pesan dari jam sekian ke jam sekian. Mereka hanya belum blast ke nomor yang ada di hp mereka. Tapi setidaknya artinya sudah ada langkah menuju masyarakat digital. Seperti desa digital di Banyuwangi. Tinggal nanti apa yang akan mereka jual dan seterusnya. Mereka dikenalkan dengan market place yang semakin banyak dan memudahkan mereka untuk berdahapan dengan konusmen.
     
    Ke depan saya kira petani penggarap akan punya langganan sendiri. Misal saya minta beras Cianjur, tapi yang organik, rasanya seperti beras Jepang, dan kandungan seratnya seperti beras-beras mati. Dia bikin lalu dikirim dan kita yang beli. Itu akan terjadi menurut saya. Jadi bukan hanya mobil yang bisa dipesan tapi juga makanan. Tinggal bagaimana caranya mengirim, maka di sinilah PR kita soal logistik ke depan. Ke depan apa yang dikatakan Alfin Tofler beberapa puluh tahun lalu mengatakan soal consummation and production dan itu sudah terjadi juga di sebagian Eropa.
     
    Sebenarnya orang tua kita dulu mengajarkan di taman-taman kita atau kalau tidak punya taman dan lahan buat pot saja. Kemudian kita bisa menanam tomat, cabe, jamuan-jamuan dan lain-lain. Memproduksi untuk dikonsumsi sendiri. Kita hanya beli sekali tanaman, lalu buahnya kita ambil secukupnya buat kebutuhan kita dan sebagainya.
     
    Yang dulu buat kita sesuatu terlalu kecil, tidak ekonomis, tapi untuk ukuran rumah tangga atau kebutuhan sendiri, siapa yang memikirkan untuk hari-hari ini hampir bisa dibilang tidak masuk akal. Tidak bicara lagi soal variability, visibility, dan secara ekonomi memenuhi atau tidak.
     
    Kita enggak pernah membayangkan kalau punya tiga pohon tomat, dalam tiap hari atau dua hari sekali kita punya tomat. Kecuali kalau nanti pohon tomatnya sudah tidak bisa berproduksi baru kita ganti dengan pohon tomat baru. Begitu juga dengan cabe. Tapi dikonsumsi secukupnya bukan orientasi untuk dijual atau lainnya. Itu nanti ekonomi rumah tangga yang akan kita lakukan.
     
    Ke depan saya kira akan seperti itu. Makan juga polanya berubah, size-nya juga tidak besar. Cara menyajikan dan cara memasaknya mungkin akan lebih hemat energi dan sebagainya.
     
    Intinya kita jangan terlalu risau dengan masa depan, apakah masa depan ekonomi, apakah masa depan interaksi sosial kita. Meskipun, kita berada dalam ketidakpastian kapan vaksin segera ditemukan.



    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id