Kudeta Demokrat

    Heri Sebayang: Kenapa Moeldoko Tidak Bikin Partai Saja Seperti Prabowo?

    Misbahol Munir - 14 Februari 2021 05:40 WIB
    Heri Sebayang: Kenapa Moeldoko Tidak Bikin Partai Saja Seperti Prabowo?
    Ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Heri Sebayang. Foto: Dok/Instagram Heri Sebayang
    Partai Demokrat gerah dengan manuver Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Keterlibatannya dalam masalah internal partai berlambang bintang mercy ini dinilai bukan hanya mencoreng pribadi Moeldoko, melainkan juga telah mencederai pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Niat mantan panglima TNI itu dinilai sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap kedaulatan Demokrat.

    Moeldoko pun disebut tak tahu berterima kasih kepada mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah melantiknya sebagai Panglima TNI. Lantas bagaimana respons pengurus Demokrat di daerah terkait isu pengambilalihan kursi ketua umum dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)?

    Benarkah pengurus Demokrat di sejumlah daerah menerima kucuran dana untuk menggelar kongres luar biasa (KLB)? Dan benarkah kader Demokrat tengah bergejolak dengan kepemimpinan AHY? Bagaimana pula rumor penarikan mahar politik terhadap kader yang ingin maju di Pilkada?

    Simak wawancara khusus Head of News Production Medcom.id Indra Maulana dengan Ketua DPD Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Heri Sebayang dalam program Newsmaker. Berikut wawancara lengkapnya:

    Bisa diceritakan dari sudut pandang DPD terlebih dahulu, bagaimana kronologi pertemuan DPD Demokrat yang digalang Jhony Allen Marbun lalu dipertemukan dengan Moeldoko?

    Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Jadi kami DPD di Yogyakarta sampai hari ini tidak ada yang menelepon. Alhamdulillah kami di Yogya kompak dan solid semua. Betul kami DPD punya grup WhatsApp. Di sini seluruh ketua DPD dan di dalamnya juga ada Mas Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ada sekjen dan pengurus DPP lainnya, tapi tidak semua, Serta pengurus teras partai. Hanya beberapa orang selain ketum dan sekjen. Memang kami agak kaget, ada isu kudeta yang melibatkan eksternal, dari orang dekatnya Pak Presiden Jokowi. Pak Jenderal Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

    Alhamdulillah, DPD semua kompak dan tidak ada masalah, biasa-biasa saja. Kegiatan kami juga biasa-biasa saja. Karena musim pandemic (covid-19), kami gelar bakti sosial, kegiatan anggota DPRD kabupaten kota juga biasa saja dan tidak ada masalah.

    Kapan terdengar ada undangan ke DPD-DPD Kalimantan?

    Sewaktu Mas Ketum AHY konferensi pers. Sebelumnya kami ditelepon sekjen. Menanyakan perihal undangan via telepon untuk menghadiri pertemuan di Jakarta. Saya tanya dari siapa? Bila mereka menelepon saya, saya bilang pasti salah alamat orang-orang itu.

    Jadi sama sekali tidak ada yang telepon Pak Heri?

    Tidak ada. Kalau mereka telepon saya, mereka pasti salah alamat. Kami ini loyalis.

    Temen-temen daerah yang dipanggil ke Jakarta ada yang komunikasi di grup WA tidak?

    Nggak ada. Jadi, bentuk loyalitas kami kepada Ketum AHY dalam masalah ini dibuktikan pada saat kawan-kawan ada yang dipanggil sebagian kecil. Itu pun dipanggil mungkin karena ketidaktahuan dia. Mereka datang karena mau diberi bantuan sosial bencana alam. Informasinya ternyata bertemu dengan Pak Moeldoko.

    Bentuk loyalitas kami kepada Mas Ketum yang terpilih aklamasi itu, buktinya teman-teman cerita semua dan dibongkar semuanya. Saya mau dipanggil Pak Ketum dan Pak Sekjen. Saya mau dipanggil teman-teman DPP. Lalu diceritakan semuanya. Itu berarti kami solid dan tidak ada masalah dengan Ketum sekarang. Karena hasil Kongres Demokrat yang kelima ini sangat demokratis. 

    Kami ingin mengetahui mengenai kronologinya, apakah di grup itu ada yang cerita tentang pertemuan di Jakarta bersama M Nazaruddin dan Jhony Allen Marbun? Apakah teman-teman tidak ada yang cerita sebelumnya?

    Enggak ada. Jadi di grup ini enggak ada yang bercerita ataupun menelepon kepada kami. Ketahuan setelah Ketum AHY konpres. Baru di situ kami kaget. Baru ada respons di grup saling sahut menyahut. Kami loyalis Mas Ketum. Yogyakarta loyal, Kalimantan loyal, dan Banten loyal. Jadi, pernyataan teman-teman di grup semua menyatakan loyal. Begitu ada konpres Mas Ketum kaget ada yang mewacanakan pengambilalihan Partai Demokrat.

    Jadi ketika mendengar ada wacana kudeta Ketum AHY tidak mengajak teman-teman DPD untuk pertemuan?

    Tidak ada. Tapi menggelar konferensi pers dulu. Dari situ saling sahut di grup WA. Lalu semua wartawan seperti di DIY teman-teman jurnalis mengontak saya mengonfirmasi isu kudeta.

    Lalu siapa yang menginiasasi untuk menyerahkan dukungan surat loyalitas bermaterai kepada Mas AHY. Apakah itu inisiasi DPD atau DPP sendiri?

    Itu inisiatif sendiri. Setelah kami mendengar konferensi pers Mas Ketum bahwa ada yang mau mengudeta Demokrat. Ada yang kirim foto kami loyalis Ketum AHY. Misalnya, Banten loyal sama ketua umum. Yogya loyal. Semua bikin begitu. Setelah itu kami bikin surat seperti surat dukungan sewaktu kongres dulu. Ini inisiatif saya sendiri sebagai ketua DPD.

    Bagaimana dengan teman-teman DPD yang sempat datang ke Jakarta menghadiri undangan Pak Jhony Allen Marbun?

    Loyal semua. Buktinya mereka, seperti Ketua DPD Sulses Bung Ula (Ni’matullah) langsung bikin statement di kanal Youtube. Karena dia juga mendapat telepon dan tidak mau datang. Teman-teman yang hadir ke Jakarta itu hanya terjebak. Terjebak dalam suasana musim hujan. Mereka lupa kalau sekarang musim hujan.

    Teman-teman ke Jakarta itu karena diiming-imingi bantuan logistik supaya di daerah bergerak menangani bencana?

    Saya dapat informasi seperti itu dari teman-teman DPD.

    Bang Heri sempat berkomunikasi dengan teman-teman DPD di Kalimantan Tengah?

    Tidak ada. Kami dengar seperti apa yang disampaikan Ketum AHY dan seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD Sulawesi. Karena di grup juga tidak ada yang cerita masalah pertemuan di Jakarta. Karena ini di internal bisa diselesaikan dengan baik. Masalahnya adalah ini melibatkan eksternal sehingga kita semakin bertanya-tanya. Ada apa ini, kenapa sampai ada ekstenal yang ikut. Kalau internal insyaallah bisa kami selesaikan di bawah ketua umum AHY.

    Mekanisme tetap berjalan bagi teman-teman yang dipanggil dan ikut pertemuan di Jakarta?

    Ini tetap berjalan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh DPP, mekanisme tetap berjalan bagi kawan-kawan yang datang ke Jakarta ketemu dengan mereka itu. Soal keputusannya kami patuh pada keputusan DPP.

    Kami penasaran, apakah Bang Heri juga mendengar tentang posisi para ketua DPD yang datang ke Jakarta yang dipertemukan dengan sosok M Nazaruddin? Benarkah mereka digiring ke ruang lain lalu dipertemukan dengan Pak Moeldoko?

    Kalau cerita langsung dari yang bersangkutan, yang berhadapan langsung dengan Pak Moeldoko atau Nazaruddin dan Jhony Allen, itu tidak. Tapi kalau informasi apa yang disampaikan oleh DPP dan berita yang saya dengar dan saya yakin itu yang dari DPP itu benar.

    Kayaknya masih ada yang harus dirahasiakan dengan jawaban-jawaban singkat ini?

    Enggak ada. Saya ini orangnya terbuka, latar belakang kita ini sama-sama di lapangan saat di mahasiswa. Saya ini orang yang terbuka, kalau bicara itu apa adanya. Insyaallah itu masih saya pegang sampai sekarang.

    Terkait masalah ini, Marzuki Alie, Sekjen Demokrat periode 2005-2010 mengkritisi kepemimpinan AHY dan menanyakan komitmen SBY soal politik dinasti. Tanggapan Anda seperti apa?

    Jadi kalau di dalam berpolitik, apalagi partai sebesar Demokrat ini, pasti ada yang merasa tidak senang atau tidak bisa menyenangkan semua kader. Mengkritik kepemimpinan AHY yang memimpin baru setahun, kita baru menghadapi pilkada. Alhamdulillah pilkada melampaui target yang diputuskan DPP. Dan ini berhasil. Lalu di mana kekurangannya? Kalau tadi yang dipersoalkan adalah tidak komunikasi, kenapa nggak datang saja ke DPP.

    DPP itu kan terbuka dan siapa saja boleh ke kantor DPP. Apalagi mereka itu pernah di Demokrat atau mungkin ada yang masih kader Demokrat, kenapa tidak datang? Mas AHY itu terbuka atau datang ke Pak SBY di Cikeas, Bogor. Datang saja ke kantor DPP dan enggak mungkin diusir sama satgas partai.

    Jadi, lebih baik para senior itu datang ke AHY saja?

    Bukan.

    Saya dapat informasi, maksudnya yang saya pahami dari Pak Marzuki adalah AHY tidak menghargai para senior karena tidak dilibatkan?

    Maksudnya kalau kritik dari para senior bikin saja tertulis atau datang ke kantor, pasti diterima. Jangan bicara seperti itu, apalagi dia kader kalau masih cinta pada Demokrat ini. Kecuali niatnya memang mencari-cari hal yang tidak jelas. Semisal ada kepentingan atau ada udang di balik batu. Tapi kalau masih sayang dengan Demokrat datang saja. Yang enggak kami pahami, ini masalah melibatkan eksternal, pejabat yang dekat dengan Istana ingin menjadi Ketum. Bahkan kita dengar ingin jadi Capres 2024. Padahal sekarang Partai Demokrat belum bicara calon presiden meskipun Demokrat memiliki kader-kader bagus.

    Sekarang kita sedang melakukan kerja-kerja sosial menghadapi pandemi. Kemarin kita bicara pilkada yang dipimpin Mas AHY, dan pelaksana hariannya soal pilkada dikoordinatori Sekjen Teuku Riefky. Setelah itu kita menunggu pelantikan dan masalah pilkada yang digugat di MK. Kita membantu itu. Lalu setelah itu kembali lagi ke tugas kita ke masyarakat. Seperti memberi bantuan, memberi solusi ke pemerintah. Ini tiba-tiba muncul ada KLB. Ini kan aneh!

    Artinya berarti semua DPD solid mendukung AHY?

    Insyaallah solid semua. Kita, para ketua DPD ini, ada di dalam grup WA, semuanya 34 DPD. Semua mengatakan loyal. Mas Ketum kadang di grup WA menanyakan kabar. Gimana kabar kalian? Sehat. Tetap jaga Kesehatan ya. Jangan lupa, anggota DPRD-nya kalau punya rezeki bantu masyarakat. Mas AHY menyapanya begitu. Kalau ada rezeki sisihkan untuk bantu warga di dapilnya yang terkena musibah. Warga yang terdampak covid-19 seperti UMKM.

    Kritik lain di zaman kepemimpinan Mas AHY bila ada yang mau maju pilkada harus ada mahar (menyetor ke DPP) agar rekomendasi keluar?

    Enggak ada itu mahar. Kalau di DIY dan kebetulan ada pilkada, kami kencrengan (sumbangan) juga calonnya. Setelah itu kami beli bendera, lalu pasang billboard, spanduk. Sumbangan itu untuk kebutuhan itu. Beli ribuan bendera dan dipasang di dapilnya masih-masing pilkada dan buat sosialisasi calon.

    Berarti tidak ada permintaan mahar?

    Tidak ada. Bagi saya itu bukan mahar tapi kencrengan (urunan). Sang calon urunan wajar untuk operasional kampanye. Urunan itu dikembalikan ke daerah yang pilkada. Bagi kami di Demokrat iuran itu untuk kegiatan. Semisal mengumpulkan orang, kami beli minum dan snack. Mahar itu tidak ada, tapi lebih ke urunan untuk biaya operasional politik. Itu sah-sah saja.

    Tapi menurut Pak Marzuki untuk mendapat rekomendasi dari DPP harus bayar atau memberi mahar?

    Itu tergantung pemikiran dia saja. Kalau memikirkan sesuatu dan pikiran kita kotor jadinya kotor. Coba kita berpikir positif, hasilnya jadi positif.

    Berarti Pak Marzuki berpikir buruk?

    Makanya itu tergantung niat kita memaknai sesuatu. Apalagi senior (Marzuki Alie) tadi pernah jadi pimpinan partai. Tanya saja ke dia, apakah ada aneh-aneh enggak di partai.

    Ada catatan tidak dari Anda?

    Saya tidak tahu karena saya baru di partai. Tapi ikut Pak SBY sudah lama sejak capres. Kalau kami melihat, partai ini bagus dan sedang naik daun. Jadi banyak yang melirik. Seperti anak muda yang gagah.

    Artinya partai ini banyak yang melirik?

    Ya. Buktinya ada yang mau ambil alih. Kalau mau masuk Partai Demokrat kami terima. Atau daftar ke DIY, saya keluarkan KTA-nya (kartu tanda anggota). Siapa pun itu. Mau purnawirawan jenderal, mantan menteri, mantan polisi, mantan wartawan atau siapa pun dia. Kalau mau masuk parpol bikin KTA dulu. Kalau di DIY daftar dan KTA-nya gratis. Kalau sudah jadi anggota, kader baru diskusi soal mengembangkan partai. Itu baru bagus. Jangan ujuk-ujuk mau mengambil partai orang. Itu aneh. Apalagi ada senior-senior yang terlibat di dalamnya.

    Mereka tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi yuniornya. Sebagai yunior saya hormat kepada mereka. Tapi berikan contoh yang baik kepada kami. Ini karena melibatkan eksternal jadi ramai. Pak Moeldoko terlibat di dalamnya jadi kompleks. Kalau hanya internal insyaallah bisa selesai.

    Kami yakin Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai dan Mas AHY sebagai Ketum DPP bersama struktur lainnya di DPP, insyaallah bisa menyelesaikan bila ada konflik di internal kami. Kalau internal itu dinamika biasa. Kami berdebat itu biasa setelah itu ketawa-tawa lagi. Karena berdebat itu untuk mempertahankan gagasannya demi kebaikan partai. Bukan mempertahankan gagasan untuk kepentingan pribadinya. Ini bicara soal semuanya bukan pribadi Heri Sebayang atau lainnya. Seperti Andi Arief, Rachland Nashidik, atau Jansen Sitindaon.

    Apa yang kami lakukan ini demi kepentingan partai. Bagi senior-senior, kalau mau partai ini lebih baik, sampaikan masukan-masukannya kami pasti terima. Jangan yang aneh-aneh gitu, masak ujuk-ujuk mau kudeta. Mau ambil alih partai dan melibatkan orang luar. Orang luar itu penguasa lagi. Saya sayangkan. Kalau mau masuk partai dan ngajak orang luar silakan daftar dan bikin KTA. Di DIY buka kok.

    Pak Moeldoko sendiri dekat dengan Demokrat enggak?

    Saya enggak tahu. Tapi sama Pak SBY dekat, wong yang melantik jadi Panglima TNI ketika zamannya Pak SBY. Karena dia dari Pangkostrad, KSAD, kemudian Kasdam. Mungkin dari bintang satu hingga bintang empat itu diangkat oleh tangan presiden semua dan itu di zamannya Pak SBY. Itu saja bagi saya, seorang jenderal seharusnya punya rasa terima kasih kepada Pak SBY yang mengangkat dia. Jadi jenderal saja melalui tanda tangan presiden dan yang melantik Pak SBY. Tapi tiba-tiba menikam. Ya, itu terserah dan langkah dia. Ini tentu contoh tidak baik bagi yunior-yunior di TNI.

    Kalau mau berkuasa bikin partai sendiri saja seperti Pak Prabowo Subianto, Tri Sutrisno, dan Edi Sudradjat. Kami hormat untuk mereka. Tapi Pak Moeldoko malah mau ambil alih partai orang. Enak sekali padahal tidak pernah berdarah sama sekali di partai. Sementara kami berdarah-darah. Harus ada proses dong.

    Menurut Pak Moeldoko, pertemuan itu hanya ngopi-ngopi saja. Bagaimana menanggapi hal itu?

    Kalau minum kopinya tidak masalah. Cuma isi pembicaraannya yang bermasalah. Materi atau menu yang disajikan bukan “goreng pisang”. Menunya adalah bicara ambil alih Demokrat. Ya kami tentu sangat marah.

    Apakah ada cerita pengucuran uang ke DPD untuk menggelar KLB?

    Saya enggak tahu. Kalau mendengar dari DPP dan berita-beritanya memang ada dana yang akan dikucurkan. Kalau di grup WA, tidak ada.

    Mengenai kritik terhadap Pak SBY yang ingkar dengan komitmen menolak politik dinasti, tanggapan Anda seperti apa?

    Ini prosesnya demokratis dan aklamasi karena tidak ada calon yang lain. Kenapa Pak Marzuki Alie tidak mencalonkan diri saja kemarin? Dia kader dan masih punya KTA. Kenapa Jhony Allen Marbun tidak mencalonkan ketum saja kemarin? Dia juga punya KTA. Kalau Nazaruddin tidak mungkin karena sudah keluar. Mantan narapidana koruptor. Kalau yang lain mau mencalonkan diri silakan. Kenapa kemarin tidak mencalonkan lalu sekarang bicara soal politik dinasti.

    Sewaktu Pak SBY di kongres Bandung, masih sebagai presiden dan pendiri partai, beliau masih “berkuasa” tidak mau mendeklarasikan dukungan kepada calon si A atau B. Kemudian menanglah Anas Urbaningrum, tapi apa yang dilakukan terhadap Demokrat sekarang ini? Imbasnya adalah sekarang. Orang lain dulu sudah kami kasih kesempatan. Jadi kurang demokratis apa Pak SBY sebagai pendiri partai, penguasa ketika itu? Sebagai kepala pemerintahan dan negarawan.

    Semua kader bebas maju, Pak Marzuki Alie juga maju waktu itu. Serta Andi Alfian Mallarangeng. Pak SBY waktu itu dalam posisi tidak mendukung salah satu calon. Pak SBY sendiri mengatakan, biarkan saja, ini demokrasi. Sewaktu Pak SBY tidak jadi Presiden lagi, ada kader mengungkapkan baik secara terbuka maupun tidak, mengusulkan almarhum Ibu Ani Yudhoyono maju sebagai capres. Pak SBY justru bilang jangan. Kalau dia mau, pasti ngomong iya calonkan ibu saja. Ini demokratis.

    Jadi pemilihan AHY demokratis?

    Iya, demokratis. Tidak ada intimidasi. Kecuali ada intimidasi, itu tidak demokratis. Semisal mengancam agar memilih AHY atau Pak SBY sebagai ketum waktu itu mengancam agar memilih AHY. Sementara pemilihan AHY tidak ada ancaman. Kami-kami tidak menerima ada ancaman. Ini sangat demokratis.

    Apalagi Pak Marzuki Alie sebagai senior di partai, coba renungkan lagi apa yang dilakukan ketika itu. Kalau kita mencari-cari kekurangan, pasti setiap manusia ada kekurangan termasuk saya. Jangan ujuk-ujuk ini dinasti politik. Lalu di mana dinasti politiknya? Kenapa baru bicara sekarang dan kemarin-kemarin kemana? Coba bicara pas jelang kongres kemarin, kenapa baru sekarang? Kalau mereka tidak setuju waktu kongres, datang saja mereka bareng-bareng ke kongres.

    Geruduk saja tempat kongres. Paling hanya berhadapan dengan kami. Jadi sebagai senior seharusnya berpikir yang baik, sejuk, dan damai. Ini sudah senior atau orang tua semua, seharusnya menjadi contoh. Biar bisa dicontoh sama junior-juniornya. Semisal mau bilang ini begini, ini buruk dan semacamnya tinggal datang saja ke DPP. Kantor DPP di Jalan Proklamasi sangat terbuka.

    Terpilihnya AHY secara aklamasi itu memang natural atau ada pengkondisian?

    Natural saja karena kami menginginkan itu. Pak SBY kita dukung tapi tidak mau. Karena enggak mau lalu siapa lagi? Sementara orang luar sudah pernah dikasih kesempatan. Namanya Anas Urbaningrum.

    Apakah karena hal itu lalu menjadikan AHY pilihan satu-satunya?

    Saya enggak tahu. Yang pasti Anas Urbaningrum mencoreng partai kita. Mohon maaf saya bicara seperti ini karena imbasnya sekarang ke parati kami. Sekarang ada kesempatan, ada anak muda cerdas, cara berbicaranya santun, tidak egois, orangnya cool.

    Komunikasi dengan DPD berjalan?

    Berjalan. Buktinya punya grup. Kalau kami butuh apa-apa komunikasi di grup. Pak Ketum kami butuh ini. Saya kira yang kami lakukan adalah komunikasi langsung. Dan Mas AHY langsung respons dan diminta langsung komunikasi ke handphone-nya. Handphone-nya harus nyala terus 24 jam. Karena kami selalu bilang ke kader-kader di bawah handphone kalian harus nyala 24 jam. Kalau sewaktu-waktu perlu bicara, atau di sebuah tempat ada longsor atau bencana, ya saya harus siap. Jangan sampai orang lain telepon saya.

    Berarti ini pelajaran bagi Demokrat. Apakah ada langkah-langkah yang akan diambil oleh DPD-DPD?

    Tidak ada. Enggak ada langkah apa-apa karena kami solid. Kecuali tadi teman-teman DPD yang sudah menemui Pak Moeldoko karena itu mekanisme di partai. Bahkan mereka yang mengaku sendiri, itulah loyalitas teman-teman kami di daerah. Mereka langsung lapor ke DPP. Lalu kenapa orang-orang bilang Ketum AHY lebay dan lain-lain. Kalau kami diam, jangan-jangan itu berjalan keinginan mengambil alih partai. Kalau sesuatu itu harus disampaikan wajar karena ini internal, dan kami bisa selesaikan.

    Silakan sampaikan kepada Ketum kami karena dia terbuka. Kami juga begitu. Kalau DPD rapat dengan DPP lalu ada sesuatu yang mau disampaikan, tapi enggak enak. Kami telepon langsung ke Ketum atau Sekjen atau pengurus DPP lainnya. Ketum kami terbuka. Dia anak muda, saya salut sama Mas AHY. Muda, lincah, dan mau berkomunikasi dengan kami. Memang harus begitu sebagai pemimpin. Kami mengharapkan pemimpin seperti itu.

    Demokrat akan melakukan proses politik lanjutan terkait masalah ini?

    Di daerah menunggu keputusan DPP. Apa pun keputusan DPP kami laksanakan. Sekarang menunggu arahan DPP.
     

    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id