Wawancara Khusus Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H

    Jimly: Tidak Semua Ide Bung Karno Mutlak Benar

    Misbahol Munir - 19 Juni 2020 18:46 WIB
    Jimly: Tidak Semua Ide Bung Karno Mutlak Benar
    Ketum ICMI Jimly Asshiddiqie (tengah) didampingi Ketum PA GMNI Ahmad Basarah (kiri) dan eks Ketua KPK Antasari Azhar dalam halalbihalal PA GMNI di Jakarta, Sabtu (8/6/2019). Foto: Antara/Sigid Kurniawan
    Jakarta: Kegaduhan menyeruak di tengah-tengah publik yang tengah berjuang mencegah penularan wabah pandemi virus korona (covid-19). Sumber kegaduhan itu berasal dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
     
    Sejumlah pihak menyebut RUU ini diajukan melalui pendakatan aji mumpung. Ahli Hukum Tata Negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengkritik partai pengusul RUU HIP yaitu PDI Perjuangan yang nampak menunggangi musibah covid-19 untuk buru-buru mempercepat pembahasan RUU tersebut.
     
    Padahal, menurut Jimly, UU ini bila disahkan bisa semakin meradikalisasi polarisasi masyarakat politik kita yang sedang pecah saat ini. Ditambah lagi bumbu-bumbu provokasi di media sosial (medsos) antar-haters dan lovers.
     
    “Pertentangan politik ini bisa dibungkus menjadi semakin radikal dengan UU ini,” ujar Jimly kepada Direktur Pemberitaan Medcom.id Abdul Kohar saat wawancara khusus dalam program Newsmaker baru-baru ini.
     
    Menurut Jimly, RUU ini justru banyak mereduksi Pancasila itu sendiri. “Jadi, dia berniat baik untuk menjabarkan lebih detail nilai-nilai Pancasila, tapi terjebak dalam idealisme lama,” kata Jimly yang kini menjabat senator atau anggota DPD RI periode 2019-2024.
     
    “Bukan berarti semua ide-ide dia (Bung Karno) mutlak benar, dijadikan referensi, tidak begitu. Jadi, jangan karena kita feodal sekarang keluarga almarhum Bung Karno in power, partainya sedang berkuasa maka semua orang latah, jadilah 1 Juni, 1 Juni, 1 Juni gitu loh,” imbuh mantan Ketua DKPP itu.  
     
    Karena itu, Jimly meminta semua pihak lebih terbuka berdialog dan menerima berbagai masukan agar RUU tersebut tidak memperuncing polarisasi masyarakat dan semakin terpecah belah.
    “Saya senang ada pro-kontra. Tapi jangan buru-buru, misalnya ada yang mengusulkan agar didrop/dibatalkan, jangan jadikan rancangan UU atau sebaliknya ini harus terus dilanjutkan dan harus diputuskan sekarang. Jangan begitu. Kita harus saling mendengar. Saya rasa ini penting supaya jangan terjebak pada masa lalu. Minimal punya referensi soal masa lalu,” katanya.
     
    Berikut wawancara lengkap Medcom.id bersama Jimly Asshiddiqie:
     
    Duduk persoalaan Rancangan Undang-Udang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) itu bagaimana Prof Jimly?
     
    Undang-Undang (UU) ini punya dua mata. Satu segi dia bisa meradikalisasi polarisasi yang sedang terjadi di masyarakat kita. Masyarakat politik kita saat ini sedang pecah. Kemudian dibumbui oleh medsos (media sosial)antar-haters dan lovers. Semuanya benar menurut sisi yang satu dan semuanya salah menurut sisi yang lain. Pertentangan politik ini bisa dibungkus menjadi semakin radikal dengan UU ini.
     
    Jadi, dia punya fungsi untuk menjustifikasi secara ideologis terhadap perpecahan yang ada. Tapi, bisa juga sebaliknya, kalau bisa dikelola dengan baik dan benar, dia menjadi bahan, sarana untuk diskusi, bertukar pikiran, dan deliberasi substantif tentang ide-ide kebangsaan. Memperkuat komintmen dan konsensus kebangsaan yang sudah ada.
     
    Kalau ini bisa dipakai malah bagus. Di dalamnya ada pertarungan ide-ide dan itu bisa dijelaskan secara terbuka, kenapa begini, kenapa begitu. Apa penyebab munculnya Trisila dan Ekasila dalam RUU tersebut. Ini kan ide yang hidup. Tapi sebelah sana penolakannya hidup juga. Jadi saya sarankan RUU ini dijadikan bahan untuk dialog ide-ide dari pada kita membiarkan ruang publik kita diisi oleh dialog kebencian dan kepentingan.

    Saya sarankan RUU ini dijadikan bahan untuk dialog ide-ide dari pada kita membiarkan ruang publik kita diisi oleh dialog kebencian dan kepentingan.

     
    Sekarang ada kesempatan untuk dialog ide, kan bagus ini. Jangan terlalu cepat. Kayak UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) kemarin. Mumpung lagi covid-19 langsung disahkan hanya atas nama prosedur formal. Tidak boleh begitu. Kita jadikan ini sebagai momentum untuk pendidikan politik lebih luas. Bila perlu, misal tidak sempat tahun ini jadikan RUU ini disahkan tahun depan. Why not? Jangan di tengah covid-19 ini. Karena situasi saat ini ada keterbatasan.
     
    Misalnya UU Ciptaker (Cipta Kerja), bagaimana buruh mau demo? Bukan enggak boleh demo, tapi karena ada PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) jadi partisipasi publik sangat terbatas. Apalagi deliberasi subtantif. Syarat demokrasi prosedural itu sudah terpenuhi tapi demokrasi substansial masih jauh. Jadi, kualitas demokrasi kita, kalau sekadar formalistik mengambil keputusan, apalagi pakai Zoom (sidang daring), waduh ini merusak.
     

    Kualitas demokrasi kita, kalau sekadar formalistik mengambil keputusan, apalagi pakai Zoom (sidang daring), waduh ini merusak.


    Saran saya, UU ini diperlakukan lebih khusus. Dan saya senang dengan adanya perdebatan, kemarahan, lalu ada respons. Bahkan, PDI Perjuangan sebagai inisiator RUU sendiri membuat pernyataan setuju memasukkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI. Pemerintah pun, melalui Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyatakan menjamin tidak akan memasukkan Ekasila. Namun, dalam RUU-nya ada (tertulis). Jadi intinya sudah ada ruang dialog untuk saling mendengar. Ini bagus.
     
    Apakah UU ini secara substansi perlu?
     
    RUU ini disiapkan sudah lama. Saya dua sampai tiga kali diundang. Cuma saya melihat dari segi yang lain. Saya sudah mengusulkan, semua memuji-muji dan antusias. Tapi pas saya baca di RUU-nya enggak ada. Saya usulkan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sejak awal berdirinya dulu sudah saya sarankan tapi enggak dimuat. Tapi sesudah bikin RUU begini sekaligus memperkuat basis hukum alasan dari keberadaan lembaga ini yang hanya Perpres (Peraturan Presiden) ditingkatkan ke UU.
     
    Maka saya bilang, bagusnya BPIP ini ditingkatkan, jangan kayak eselon satu, jadikan dewan saja yaitu Dewan Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila. Syaratnya harus tambah satu kewenanganannya dan itu harus dengan UU. Ialah diberi legal standing untuk JR (judicial review). Jadi saya mengusulkan nilai-nilai Pancasila itu jangan hanya dipidatokan dan dididikkan semata. Kalau lembaga pendidikan kita sudah punya. Ada Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) untuk leadership training, enggak perlu lagi lembaga pendidikan.
     
    Yang diperlukan satu badan yang mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik yang tecermin dalam UU dan peraturan perundang-undangan. Tapi, tidak usah memutuskan sendiri. Biar hakim yang memutuskan. Tapi dia (lembaga) punya legal standing menilai UU, menilai peraturan-peraturan di bawah UU untuk diajukan ke MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi). Biar hakim yang netral yang memutuskan. Tapi ada usaha penataan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD. Jangan biarkan satu per satu, kasus per kasus, orang per orang mengajukan JR, orang entah dari mana begitu. Jadi, kapan kita selesai menata sistem hukum berdasarkan Pancasila dan UUD?
     
    Maka saya sarankan dengan UU ini, badan yang saya usulkan ditingkatkan jadi dewan itu dikasih status untuk mengajukan JR. Sambil mengevaluasi menyeluruh produk hukum kita. Kalau begitu, badan pelaksana pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) ini jelas ada gunanya dan efektif. Di samping berkoordinasi, substansi pendidikan, koordinasi upaya pembinaan, itu semua oke-oke saja. Tapi, jangan konvensional seperti zama Orde Baru BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Ada evaluasi bersengaja terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD sebagaimana tercermin dalam public policy yang termuat dalam bentuk perundang-undangan.
     

    Ada evaluasi bersengaja terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD sebagaimana tercermin dalam public policy yang termuat dalam bentuk perundang-undangan.


    Jadi sekali lagi bukan putuskan sendiri, biar pengadilan yang memutuskan. Ini satu per satu dikoreksi. Sehingga semua regulator berhati-hati membuat peraturan. Termasuk menteri, belum tentu peraturan-peraturan yang mereka buat sesuai dengang UUD dan Pancasila. Itu saran saya waktu diundang Baleg DPR. Di BPIP saya diundang, senang semua, tapi pas saya baca di RUU tidak ada.
     
    Justru yang beredar di masyarakat adalah pasal-pasal terkait Pancasila itu sendiri yang menjadi Trisila dan Ekasila. Lalu masuk lagi ke Tap MPRS terkait Partai Komunis. Orang berkonsepsi UU ini menggerus dan men-downgrade Pancasila itu sendiri?
     
    Iya. Jadi dia berniat baik untuk menjabarkan lebih detail nilai-nilai Pancasila itu tapi terjebak dalam idealisme lama. Jadi kan begini, ini bagian dari dialog sebaiknya didengar oleh semua pihak. Pancasila versi pertama adalah versi Moh Yamin 29 Mei, tapi ada persoalan sejarah. Sejarawan tidak mengakui dan Bung Hatta pun semasa hidup mempersoalkan itu, tapi belum ketahuan kesimpulannya benar enggak Moh Yamin itu pernah ngomong begini dan begitu. Tapi intinya ada versi yang lain.
     
    Terus ada versi 1 Juni dan itulah yang dicatat pertama kali dan para ahli berpendapat itulah yang pertama. Dan Bung Karno pidato. Tapi pidato Bung Karno itu pendapat pribadi belum mengikat. Sebagai negara itu pendapat pribadi (Bung Karno), tidak mengikat.
     
    Kedua, yang mengikat itu adalah keputusan panitia 9, itu 22 Juni. Dan itulah Piagam Jakarta. Status Piagam Jakarta itu lebih kuat dari pidato 1 Juni. Kenapa? Karena 1 Juni itu pendapat pribadi. Yang disepakati kemudian oleh tim resmi adalah 22 Juni. Tapi yang 22 Juni pun belum berlaku mengikat, dalam konteks hukum secara konstitusional yang disahkan adalah 18 Agustus 1945. Yang kita terima sekarang ini adalah yang 18 Agustus, itulah yang kita jadikan pegangan.
     
    Jadi jangan lagi kembali ke Piagam Jakarta dan jangan lagi kembali ke 1 Juni. Tapi yang jadi masalah dalam sejarah, Bung Karno itu diperlakukan tidak baik/adil oleh Orde Baru. Bahkan peran Bung Karno semasa itu hilang, maka itu yang perlu diluruskan kembali tentang sejarah 1 Juni itu.
     
    Maka, sewaktu merancang sejak awalnya kita kukuhkan kembali Bung Karno sebagai pahlawan nasional bersama Bung Hatta. Tadinya kan dwi-tunggal, tidak berdiri sendiri. Pada 1985 itu dibuat presiden pahlawan proklamator padahal tidak ada dalam UU istilah pahlawan proklamator. Baru pada 2003 pahlawan proklamator itu dikukuhkan masuk dalam pengertian pahlawan nasional dalam UU. Tapi, supaya tidak ada trauma sejarah kita kukuhkan lagi menjadi pahlawan nasional sendiri-sendiri. Bung Karno sendiri dan Bung Hatta sendiri. Ini maksudnya mengembalikan tempatnya Bung Karno dalam sejarah.
     
    Termasuk Keppres 1 Juni menjadi hari libur, itu juga bagian dari upaya menempatkan Bung Karno dalam sejarah. Bukan berarti semua ide-ide dia (Bung Karno) mutlak benar, dijadikan referensi, tidak begitu. Jadi jangan karena kita feodal sekarang keluarga almarhum Bung Karno in power, partainya sedang berkuasa maka semua orang latah, jadilah 1 Juni, 1 Juni, 1 Juni gitu loh.

    Bukan berarti semua ide-ide dia (Bung Karno) mutlak benar, dijadikan referensi, tidak begitu.

     
    Pancasila versi 1 Juni itu jangan dijadikan referensi hukum karena akan menimbulkan masalah. Bagi versi yang menolak 1 Juni tidak akan diterima. Karena dialog ini terbuka, dialogkan kenapa ini begini, kenapa ini begitu? Jadi saya senang ada pro-kontra. Tapi jangan buru-buru, misalnya ada yang mengusulkan agar didrop/dibatalkan, jangan jadikan rancangan UU atau sebaliknya ini harus terus dilanjutkan dan harus diputuskan sekarang. Jangan begitu! Kita harus saling mendengar. Saya rasa ini penting supaya jangan terjebak pada masa lalu. Minimum punya referensi soal masa lalu.
     
    Persoalannya, sekarang sudah ada yang siap-siap jihad konstitusi. Seolah-olah ini peperangan yang sangat luar biasa. Menyikapi hal ini seperti apa?
     
    Kalau kita berusaha untuk saling mendengar itu akan penting. Orang berbeda pendapat itu perlu. Saya rumuskan ada empat hal perbedaan itu terjadi. Pertama karena perbedaan data. Berbeda pendapat karena datanya berbeda. Kalau datanya beda gampang meluruskannya. Kalau datanya diadu, mana yang benar atau tidak, kita jadi satu pendapat. Jadi perbedaan data mempengaruhi perbedaan pendapat.
     
    Kedua, orang beda pendapat karena kepentingan. Kalau kepentingannya lain ya pendapatnya lain atau berbeda. Tapi jika didudukkan pada kepentingan lebih luas, bisa jadi sama pendapatnya.
     
    Kemudian ketiga yang agak repot adalah persoalan sudut pandang. Sudut pandang itu condong pada sudut pandangnya sendiri. Ya, benar menurut dia, tapi dari sudut pandang orang lain itu keliru banget. Itulah perdebatan antar-haters dan lovers sekarang ini. Hanya larut pada pikirannya masing-masing. Karena itu harus saling mendengar dulu. Dengar dulu dong posisi orang.
     
    Kemudian yang keempat, adalah orang berbeda pendapat karena dalam dirinya ada motif reasoning, kebencian yang sudah tertanam, permusuhan yang enggak bisa diubah lagi. Itu yang sangat repot bagi kita.
     
    Saya rasa empat perbedaan ini harus dijembatani untuk memanfaatkan suasana perubahan zaman sekarang. Karena kita ini memasuki atau menghadapi tata dunia baru, cara berpikir baru sesudah wabah covid-19 ini. Maka di new normal ini kita hidup dengan cara lebih kreatif.
     
    RUU ini kita bahas terbuka, DPR dan pemerintah saya sarankan memanfaatkan momentum ini untuk dibahas dengan keterlibatan lebih luas, melibatkan semua kelompok masyarakat. Sebab ini menyangkut pasal-pasal yang sifatnya sangat ideologis dan semua orang punya kepentingan. Sehingga tanpa biaya pun orang akan datang sendiri. Dikelola dengan baik menjadi bagian pendidikan politik yang lebih luas. Dan semua orang bersedia berpartisipasi.
     
    Sebagian mengatakan ini justru langkah mundur? Kita merdeka sudah sekian puluh tahun tapi masih berkutat di persoalaan ideologi yang sebenarnya sudah final?
     
    Problemnya ideologi yang kita bayangkan itu hanya lima kalimat. Kita tiba saatnya sering mempersoalkan bagaimana Pancasila itu jangan hanya formalistik dipidatokan. Dia harus dijabarkan dan dibumikan. Sekurang-kurangnya seperti yang saya jelaskan tadi yaitu tecermin dalam public policy.
     
    Jadi, bagaimana public policy yang dituangkan dalam bentuk hukum itu. Supaya jangan hanya retorika. Itulah kira-kira kesepakatan umumnya. Cuma ketika mau dituangkan, idealnya memang semua kalangan terlibat makanya Tap MPR bukan UU. Tapi Tap MPR tidak ada lagi sekarang. Maka pilihannya dibuat dalam bentuk UU. Cuma penjabaran substansinya jangan terlalu rinci dan tebal. Maka harus dibedakan, satu substansi penjabaran nilai-nilai Pancasilanya.
     
    Kedua adalah haluan pembinaannya. Kalau dijabarkan, ada haluan ideologi Pancasilanya, ada haluan pembinaannya. Haluan pembinaannya lebih programatis. Jadi harus tercermin juga di UU ini tentang haluan pembinaannya. Antara lain, tadi seperti yang saya usulkan soal JR, itu haluan pembinaannya. Substansinya umum saja. Biarkan hakim nanti yang menilai. Ketuhanan Yang Maha Esa, jabarannya gimana? Bahan sebetulnya sudah banyak. Tap MPR Orde Baru kan masih ada, walaupun tidak berlaku tapi itu jadi referensi. Jangan karena zaman Orde Baru lalu kita anggap salah semua. Tidak boleh begitu.
     
    Jadi itu bisa kita diskusikan tapi jangan terlampau detail. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan, keadilan sosial. Nah ini ada problem-problem ketika dijabarkan. Misalnya kritik Yudi Latif. Dia mengkritik konsep keadilan sosial di RUU ini dikacaukan antara keadilan sosial sila kelima dengan adil dan beradab di sila kedua. Itu perlu didengar suara mantan Kepala BPIP.

    Jimly: Tidak Semua Ide Bung Karno Mutlak Benar
    Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie memberikan ceramah yang dihadiri mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Ahmad Basarah, Ketua Dewan Pakar PA GMNI Theo L Sambuaga dan anggota Dewan Pakar Soekotjo Soeparto dalam halalbihalal PA GMNI di Jakarta, Sabtu (8/6/2019). Foto: Antara/Sigid Kurniawan

    Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial itu memang konsepnya berbeda. Satunya keadilan dalam perspektif struktural, struktur masyarakat, satu keadilan dalam perspektif prilaku individual. Sikap batin adil dan beradab. Itu beda, tapi kata Yudi Latif, menyebut kacau konsep itu. Itu perlu kita dengar. Pendapat pribadi tidak apa-apa. Tapi ketika dimuat dalam UU jadi masalah.
     
    Apakah perlu ada target waktu terkait perampungan RUU HIP ini?
     
    Kalau saya, kuncinya covid-19 ini selesai Juli. Sidangnya sudah bisa lancar seperti biasa, enam bulan mendiskusikan RUU ini sampai Desember lumayan waktunya. Tapi, seandainya ini lama saya rasa tahun depanlah jangan tergesa-gesa. Karena ini sangat strategis. Sekali ini salah, panjang ini urusan. Tapi sepanjang ini sekali bisa mendudukkan perbedaan ini, saling mendengar ini bagus sekali dampaknya untuk masa depan.
     
    Kecurigaan soal sikap anti-PKI, itu kan sekelompok orang bilang ini hoaks, tidak ada PKI lagi. Tapi mayoritas rakyat yakin bahwa PKI ada. Ditambah lagi simbol palu arit makin banyak. Lalu disweeping oleh petugas, dimarahin oleh pejabat, tapi sweeping terhadap bendera La Ilahillah dibiarin. Ini ada sikap yang dirasa tidak adil.
     
    Di lain segi pembelaan terhadap tenaga kerja dari Cina semakin kuat dan sikap anti-Cina makin kuat juga. Jadi, kita terpecah belah kan. Padahal kita tidak tahu. Jangan-jangan sikap anti-Cina yang berlebihan itu adalah mainan CIA (Badan Intelijen Pusat AS-The Central Intelligence Agency). Ini kan lagi panas atau perang antara Cina vs Amerika Serikat (AS).
     
    Jadi, kita ini bisa terjebak oleh permainan orang lain. Tapi kita tidak boleh saling mengabaikan. Iya kan? Dalam politik itu bukan persoalaan salah benarnya dalam berpendapat ilmiah. Bukan juga soal jumlah tapi soal persepsi. Politik ini kadang-kadang soal persepsi. Persepsi tentang adanya PKI itu luas. Soal dia tidak ada iya, tapi satu segi persepsinya ada atau hidup. Ini harus dikelola. Secara faktual susah dibuktikan tapi itu hidup dalam pikiran. Itu dia.
     
    Saya sendiri pernah mengalami. Saya diundang kuliah umum di Universitas Moskow, Rusia. Jadi begitu saya tiba, saya melihat di atas kampus ada lambang palu-arit. Waktu tiba saya tanya sambil bercanda ke rektor. Tapi lama-lama saya jadi kesal nanya. Sekarang sudah demokrasi, kenapa masih ada lambang palu-arit di atas sana. Rektor itu pun heran kepada saya. Saya menyesal menanyakan hal itu.
     
    Rektor menjelaskan. ‘Kenapa? ini kan sejarah. Kenapa musti tidak ada. Memang Partai Komunis di sini tidak laku lagi, pemilu yang lalu hanya 3 persen yang memilih dan menurut survei yang memilih itu usianya di atas 70 tahun semua.’ Jadi, tidak laku lagi Partai Komunis. Tapi palu-arit yang di atas gedung itu untuk apa harus dihancurkan kan tidak perlu. Ini saya katakan soal tingkat peradaban. Iya kan? Coba di kita, palu-arit di baju orang, bisa bermasalah besar. Orang-orang belum bisa terima. Ini soal tingkat peradaban kita belum sampai. Sehingga bisa menerima. Sebetulnya dalam sejarah Islam ketika zaman jahiliah, begitu Nabi Muhammad menceritakan Nabi Ibrahim menghabisi berhala-hala.
     
    Ini tingkat peradaban sudah begitu maju sehingga ini dipahami dan dilihat sebagai seni. Jadi bukan soal keimanan dan sebagainya. Ini soal tingkat peradaban kita masih kayak begini. Kita harus terima kenyataan itu sampai suatu saat nanti tidak lagi mempersoalkan soal hal-hal begini ini. Tapi menuju kesana membutuhkan enlightenment (pencerahan).
     
    Sewaktu saya dulu ketua MK, ada UU Pemilu melarang eks PKI menjadi caleg. Pasal itu kami batalkan. Tahu enggak yang datang? Banyak ulama dan kiai-kiai menangis di depan saya. Mereka heran kenapa saya (MK) menghapus pasal itu? Saya bilang ini soal keadilan.

    Jadi, organisasi dilarang, ajarannya dilarang tapi manusianya tidak dilarang, waktu jadi anggota dia bukan penjahat. Kecuali setelah dilarang dia masih terus. Hal yang sama terjadi sekarang sepeti organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). HTI dibubarin, lalu ada persekusi, bahkan Mendagri membuat edaran kayak litsus (penelitian khusus), mantan-mantan radikal HTI. Tidak boleh begitu.
     
    Anggota HTI waktu itu masih resmi, masih halal, bukan kejahatan, tapi mantan anggota itu bukan kejahatan. Kecuali setelah dibubarkan dia melawan itu hal lain. Jadi membangun keadilan yang benar, jangan persekusi, jangan perlakukan orang sebagai musuh, kecuali perilakunya yang melanggar hukum. Jadi, jangan membuat labeling dan stigmatisasi. Pengalaman Orde Baru dengan PKI harus jadikan pelajaran juga sekarang, jangan ditiru. Sekali lagi ini soal tingkat peradaban.

    Pengalaman Orde Baru dengan PKI harus jadikan pelajaran juga sekarang, jangan ditiru.

     
    Saya sarankan untuk membuka ruang dialog itu. Jangan cepat-cepat membuat keputusan baik menerima atau menolak, baik di forum DPR atau pemerintah. Menko Polhukam juga sudah membuat pernyataan akan memastikan pasal yang memeras ekasila dan trisila itu tidak akan disetujui oleh pemerintah.
     
    Kedua, Tap MPRS soal larangan PKI akan dimuat. Jadi, sudah bagus statement-nya. Hanya menurut saya baiknya itu hasil dari sebuah dialog. Jadi pemerintah tampil mengumpulkan orang-orang berbeda ini, karena kita punya keperluan untuk merekonsiliasi potensi perpecahan sekarang ini. Saran saya ke pemerintah dan DPR dibikinlah suatu proses yang kadang-kadang proses itu sama bahkan lebih penting dari kesimpulan dan keputusan.
     
    Keputusan itu tarik dulu. Tapi dahulukan prosesnya dulu sehingga bila perlu siapkan meja untuk digebuk/digebrak untuk melampiaskan ganjalan-ganjalan tersebut. Karena kita ingin semua orang tulus memikirkan kepentingan bersama untuk masa depan. Bukan soal kalimatisasi, titik koma Pancasila, titik komanya Tap MPR. Misalnya ada ide, yang mengingatnya bukan tentang Tap MPR pelarangan PKI tapi Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003 sehingga semuanya ketetapan MPR. Sehingg mengakali supaya enggak kelihatan PKI-nya. Padahal makna dari Tap PKI simbolik penting bagi yang menolak RUU ini. Jadi, intinya dialog sangat diperlukan oleh bangsa kita. Jadikan RUU ini sarananya. 



    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id