Antasari Azhar: Berhentilah Meributkan Revisi UU KPK

    Abdul Kohar - 03 Oktober 2019 18:04 WIB
    Antasari Azhar: Berhentilah Meributkan Revisi UU KPK
    Mantan Ketua KPK Antasari Azhar
    Jakarta: Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diresmikan melalui persetujuan anggota parlemen di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI)  Begitu pula dengan paket pimpinan KPK yang baru, kelimanya sudah terpilih dan disahkan di DPR.

    Tapi, polemik pro dan kontra seputar kedua hal ini malah mengemuka dan menjadi bahan perbicangan di tengah masyarakat. Beberapa kalangan pihak bahkan menyebut bahwa revisi UU KPK sekaligus lima komisioner KPK yang baru merupakan upaya melemahkan KPK.

    Benarkah begitu?

    Mendcom.id berkesempatan menemui Antasari Azhar, Ketua KPK Jilid ke-II periode 2007-2009, untuk mendiskusikan performa KPK dan dampak revisi UU KPK. Tentunya Antasari memberikan pandangannya berdasarkan pengamatan dan pengalamannya selaku orang yang pernah memimpin lembaga anti rasuah ini.

    Berikut petikan wawancaranya dengan Abdul Kohar, Direktur Pemberitaan Medcom.id.

    Menurut Anda, kenapa bisa muncul keributan seputar pro kontra revisi UU KPK seperti yang terjadi sekarang ini?
    Menurut saya, hal ini tidak perlu untuk diributkan, karena revisi Undang-Undang itu hal yang biasa. Ketika usia undang-undangnya sudah cukup lama, maka perlu dilakukan pembenahan mengikuti perkembangan zaman.

    Bagi saya sendiri, keinginan revisi UU KPK itu sudah mulai ada sejak tahun 2008, pada saat itu saya masih menjabat. Ketika itu saya ingin pengawas internal mengawasi Kinerja, Kalau soal keuangan diawasi oleh BPK , untuk penyadapan diawasi oleh Menkominfo. Nah, kalau untuk kinerja memang diawasi namun dengan begitu banyaknya perkara, saya ingin pihak internal ikut serta mengawasi. Karena saya tidak ingin ada berita-berita tidak bagus, karena saat itu sudah mulai ada hal demikian.

    Maka saat saya memimpin, saya ingin semua itu terbuka dan transparan. Dari penyelidikan ke penyidikan. Contoh normatrifnya saja dari pengaduan masyarakat diterima 100 pengaduan. Dari situ ke tahap penyelidikan menjadi 50. Lalu dari  itu ke penyidikan itu menjadi 10 yang dijadikan perkara. Pertanyaannya yang sisanya  40 lagi  itu ke mana?

    Saat itu langsung saya gunakan pihak internal untuk mengawasi kinerja ini, namun beliau tidak bisa melaksanakan tugasnya karena ada resistensi pada saat itu. Kemudian pada waktu KPK melaksanakan Rakernas di Sentul, saya meminta UU Pasal 30 Ayat 22 kita revisi.

    Untuk apa itu saya revisi? Saya ingin meningkatkan fungsi pengawasan internal. Karena saya menilai UU KPK yang ada pada saat ini sudah berada di luar prosedur legal drafter. Karena Undang-undang secara umumnya diatur dan teknisnya ada di PP (Peraturang Perundang-undangan) dan UU KPK ini sudah ada di dalamnya, sehingga apabila di nomenklatur ingin diubah otomatis, UU juga ikut diubah.

    Kalau seandainya dengan alasan untuk tindakan yang istilahnya extra-ordinary, apakah boleh penegak hukum melakukan terobosan hukum?
    Namanya juga extra-ordinary ya berarti khusus, sebenarnya KPK sudah cukup di dalamnya. Karena KPK sudah bisa mencari alat bukti saat penyelidikan, sementara KUHP kan di penyidikan. Dan KPK menyadap tanpa izin pengadilan. Sebenarnya itu sudah sebuah tindakan yang extra-ordinary dan lex specialis. Nah, untuk dewan pengawas ini justru untuk memperkuat dan menghilangkan suara-suara yang tidak baik untuk KPK.

    Berarti sebenarnya revisi UU ini tidak untuk memperlemah KPK?
    Tentu tidak, karena saya juga sudah baca dan presiden juga sudah menyampaikan bahwa penyadapan masih bisa dilakukan tentunya dengan adanya pengawasan dan izin dari dewan pengawas. Dan SP3 juga dibuka untuk kepastian hukum, sehingga memperkuat KPK dan tidak ada lagi perkara yang menggantung.

    Sebenarnya selama ini kenapa ada perkara di KPK yang menggantung?
    Sebenarnya itu karena tidak bisa diberhentikan, kan tidak diperbolehkan undang-undang. Dan karena tidak adanya bukti yang kuat.

    Misalnya saja nih contoh perkara, tidak usah disebutkan perkaranya  ya, pada saat itu perkara ini sedang lagi hangat-hangatnya. Ditetapkanlah satu orang tersangka, tapi dalam dakwaannya ada lagi tiga orang. Kemudian disidanglah yang berperkara ini sampai keluar keputusan kasasi bahwa memang yang satu orang ini bersama-sama dengan yang tiga orang. Artinya ketiganya juga harus ditindaklanjuti, tetapi hal tersebut masih menggantung sampai seumur hidup. Apalagi sudah pra peradilan dan KPK meneruskan hal tersebut. Apabila tidak ada SP3, maka akan terus menggantung seumur hidup. Nah, setelah nanti UU ini di revisi maka akan mempermudah.

    Karena SP3 itu ada tiga syarat. Pertama, tidak cukup alat bukti. Kedua, bukan merupakan perbuatan pidana. Dan ketiga, demi hukum seperti sudah meninggal dan sakit permanen.

    Berarti tidak bisa melakukan terobosan ya walaupun ini adalah lembaga super-body?
    Ya tidak bisa lah, karena jangan sampai kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, tidak boleh seperti itu.

    Bagaimana tanggapan Anda mengenai kemarin ada pimpinan KPK yang sempat ingin mengembalikan mandat kepada presiden?
    Saya juga kaget itu. Waktu itu, sebelum presiden setuju (revisi UU), mereka minta sikap presiden. Nah, setelah presiden akhirnya bersikap setuju namun dengan catatan lalu mereka menolak. Lantas ambil sikap mau mundur (dari jabatan). Lho, saya bilang berarti ini tindakan cengeng nih. Baru juga dihantam dengan kondisi begitu sudah mau mundur.

    Seharusnya ke depan Undang-Undang KPK itu direvisi tentang komisioner. Bagi seorang komisioner yang mundur atas kemauannya sendiri sebelum habis masa jabatan itu harus ganti rugi pada negara. Kecuali, dia mundur karena sakit, karena masalah hukum, dan lain-lain.

    Tapi, kenyataannya saya lihat kan tidak jadi mundur. Karena sebenarnya mereka masa tugasnya kan sampai Desember, dan itu tinggal dua bulan lagi. Ya mending ini diselesaikan dulu lah. Dan pada akhir jabatannya, mereka wajib membuat laporan kepada presiden. Ada aturannya di undang-undag seperti itu.

    Dulu sewaktu Anda menjabat Ketua KPK, apakah Wadah Pegawai KPK sudah ada?
    Ada. Tentu saja ada. Itu dibentuk pada masa saya, saya ingat waktu itu ketuanya yang pertama adalah Johan Budi SP. Wadah itu perlu, dibentuk untuk menyambungkan pegawai dengan pimpinan. Di dalamnya menyuarakan soal kesejahteraan dan segala macam. Itu fungsinya. Untuk internal, bukan keluar.

    Saya saat ini menghimbau kepada rekan-rekan Wadah Pegawai KPK, bekerjalah saja seperti dulu. Saya salut lho dengan mereka. Mereka ini kan orang-orang terpilih  dan militan kerjanya. Tidak pandang jam dalam bekerja.  Itu bagus. Nah, kalau sekarang ada perubahan seperti sekarang ini, ya ikuti saja lah. Karena (revisi UU) ini kan kemauan presiden dan DPR atau istilahnya negara lah. Kita ini kan pengguna undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Ya sebagai pengguna undang-undang, bagaimanapun undang-undangya ya kita jalankan.

    Bagaimana pandangan Anda mengenai pimpinan KPK yang baru?
    Untuk pimpinan KPK yang terpilih atau Pak Firli dkk, terimalah keadaan ini dengan lapang dada. Berjiwa besar. Memang dalam era demokrasi seperti sekarang ini ya pro dan kontra pasti ada. Nah, tinggal bagaimana menyikapi dengan cara tunjukkan kinerja anda. Paling tidak, pertama selesaikan tunggakan perkara yang ada di KPK.

    Maksud diselesaikan ini bagaimana?
    Ya diproses  sampai pengadilan. Sampai uang negara kembali.

    Konteks uang negara yang kembali itu bagaimana? KPK ini sebenarnya bertujuan untuk menindak saja atau kemudian juga harus menyelamatkan uang negara?
    Saya melihat ada pendapat publik yang mengatakan KPK itu kan mestinya menangani perkara yang nilai nominalnya Rp1 miliar, lho kok masih OTT menangkapi yang Rp100 juta?

    Menurut saya begini, merujuk saja Undang Undang Tipikor itu pada Pasal 2 dan Pasal 3. Itu untuk yang nilainya Rp1 miliar ke atas. Tapi kalau OTT atau tertangkap tangan, itu berapa saja nilainya bisa. Dulu istilahnya di era saya tertangkap tangan, bukan OTT.

    Jadi tertangkap tangan ini maksudnya tidak dalam kegiatan operasi, ya?
    Saya memita operasional prosedurnya di era saya dulu penyadapan harus didasari surat perintah penyelidikan. Katakanlah ada laporan ada dugaan satu orang menerima suap. Itu bisa langsung saya keluarkan surat perintah penyelidikan. Selidiki, apa benar itu dia terima suap, dari mana, dan dari siapa.

    Kemudian diturunkanlah tim untuk menyelidiki. Andai kemudian laporannya sulit menemukan bukti, namanya juga peristiwa sudah berlalu kan, nah barulah kita keluarkan surat perintah penyadapan. Ini untuk melihat apa saja interaksi mereka (target) selama ini.

    Jadi, perintah penyadapan atau hasil penyadapan itu sebenarnya hanya untuk menambah alah bukti. Ini bukan berdiri sendiri.

    Dan dulu saya juga minta agar Tertangkap Tangan itu dilakukan setelah ada surat perintah penyelidikan dan sudah prosedur. Ada prosedurnya.

    Jadi, pada masa Anda dulu yang ada itu Tertangkap Tangan untuk melengkapi bukti. Nah, bagaimana pandangan Anda terhadap OTT yang dilakukan belakangan ini?
    Ya itu tadi. Perlu diawasi. Nah, soal bagaimana dewan pengawas ini, siapa personelnya, kedudukannya di mana, itu kita serahkan saja kepada DPR dan presiden.

    Apakah keberadaan dewan pengawas ini nanti malah tidak tumpag tindih dan membuat kerja komisioner menjadi tidak maksimal?
    Tidak… Komisioner bekerja saja. Jangan merasa terganggu dengan dewan pengawas. Dewan pengawas kan mungkin bisa semacam dewan penasihat yang sekarang, tapi mereka nanti bisa melihat bagimana kinerja mereka (komisioner). Nah, kalau ada misalnya kritikan, sentimen negatif,  atau lain-lain dari luar sana, mungkin pengawas ini bisa ajak bicara komisioner bahwa ada ini kondisi seperti ini lho. Kan bisa seperti itu. Tapi ini bukan berarti mereka (pengawas) mencampuri.

    Oh, jadi dewan pengawas itu bukan hanya mengawasi pimpinan KPK tapi juga secara keseluruhan kinerja pegawai KPK?
    Iya.  Dan dewan pengawas tidak masuk ke dalam substansi KPK. Dewan pengawas hanya mengamati proses. Misalnya seperti, lho perkara ini  kok rasanya sudah dua tahun di KPK tapi tidak selesai-selesai. Ada apa? Nah, ini diajak bicara komisioner. Sebenarnya, dengan keberadaan dewan pengawas ini komisioner mestinya merasa terbantu.

    Dulu waktu Anda mengusulnya agar kinerja penyidik diawasi lantaran ada rumor tidak mengenakknya dari luar saja, sudah ada resitensi dari penyidik untuk diawasi. Nah, apalagi sekarang. Apakah tidak malah tambah resisten dengan kehadiran pengawas?
    Tidak. Makanya, dengan adanya revisi itu, akan terbuka nanti. Dengan ada dewan penhawas kan nanti mereka bersama komisioner bisa rapat dan bicara kan. Supaya nanti tidak ada lagi suara-suara yang sumbang ditujukan kepada KPK.

    Apakah betul isu mengenai di dalam KPK ada blok-blok di internal? Ada yang bilang bahwa di KPK ada blok Taliban dan Non-Taliban. Benar ada seperti itu?
    Tidak lah. Kalau dulu di era saya tida ada itu. Dulu saya hanya membentuk BAIK (Badan Amal Islam KPK). Gunanya untuk ketika ada hari besar keagamaan merekalah yang bertugas untuk menyelenggarakan acaranya di KPK. Hanya itu saja. Jadi tidak ada blok-blok begitu. Mereka itu kompak kok.

    Ada yang menggembar-gemborkan tentang KPK perlu merekrut penyidik independen. Menurut Anda, apakah ini memang perlu? Dengan jumlah anggota KPK sekarang sebenarnya cukup atau tidak?
    Saya tidak bisa menilai era sekarang. Tapi era saya dulu, selama Mabes Polri bisa menyuplai penyidik, itu cukup kok.

    Lantas bagaimana Anda menanggapi munculnya ide kebutuhan ini?
    Memang di Undang Undangnya memungkinkan untuk KPK mengangkat penyidik independen. Dan ada keputusan MK juga untuk itu, boleh.  Tapi kebijakan tetap ada pada pimpinan. Kalau pimpinan merasa cukup penyidik dari Polri ya sudah tidak perlu angkat penyidik inependen.

    Apa risikonya jika ada penyidik independen?
    Mungkin antara lain mereka akan berinteraksi yang kurang baik dengan penyidik aktif yang dikirim Polri. Mungkin di sini bisa beda analisa hukum dan lain-lain. Ya tetap tinggi risikonya. Bagaimana orang tidak berpengalaman kok kita berikan beban penyidkan. Apalagi ini KPK. Nah, KPK ini kan mesti menjadi triger untuk bagaimana turut membesarkan kejaksaan dan kepolisian. Lho kalau di dalam KPK sendiri ternyata tidak ada pengalaman, bagaimana (jadi triger)? Tapi, saya melihat dan berharap tidak ada di KPK yang seperti itu. Minimal, penyidik di KPK itu sudah berpengalaman. Bahaya kalau tidak berpengalaman.

    Sebenarnya berapa lama pak sebuah kasus itu bisa di katakan menggantung, biasanya berapa lama tahapnya untuk diangkat dari penyelidikan ke selanjutnay sampai pengadilan?
    Dari penyelidikan itu biasanya tiga bulan melihat dari situasionalnya. Setelah itu ke penyidikan. Di sini masa penahanan sudah dihitung, dan sebelum masa penahanan selesai sudah harus dilimpahkan ke pengadilan. Ini soal kebijakan pimpinan. Sebelum suatu perkara ini habis masa tahanannya, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Bisa tiga bulan penyelidikan, empat bulan penyidikan, empat bulan masa tahanan.

    Berarti, idealnya tidak sampai setahun sudah masuk pengadilan ya?
    Iya. Dan itu pun sudah termasuk lama.

    Nah, bagaimana dengan yang menyandang status tersangka di KPK setahun bahkan lebih?
    Makanya, itulah perlunya SP3. Untuk apa revisi ini kita khawatirkan.

    Bagaimana jika juga SP3 ini dicurigai jadi bahan “mainan”?
    Dulu ketika saya diangkat menjadi ketua KPK saya punya motto yaitu berikan saya sepuluh penegak hukum yang baik, walaupun aturannya tidak baik saya siap menegakkan hukum. Artinya, yang penting orangnya. Walaupun peraturannya tidak sempurna, tetapi kalau penegak hukumnya berintegritas saya siap menegakkan hukum. KPK itu harus profesional, disiplin dan kompeten, berkomitmen dan konsisten. Jangan nanti bilang “akan ada tersangka”. Baru mau tersangka jangan diumumkan. Nanti ketika mau kita giring ke tahanan baru kita informasikan bahwa itu kita tahan karena perkara ini, ini, ini, dan ini. Jadi, setoplah kita berpolemik mengenai undang-undang ini. Kalau undang-undang ini sudah dikeluarkan, kalau tidak suka kan ada mekanisme uji materi di Mahkamah Konstitusi.    

    Dan sekarang bicara mengenai polemik penindakan dan pencegahan. Menurut Anda sendiri bagaimana?
    Dulu penindakan dan pencegahan berjalan bareng dan hal tersebut terletak pada kajian sistem. Pada era saya dulu sempat kita mengembalikan uang negara sebanyak Rp5 triliun. Ini yang tidak diekspos media. Padahal ada acaranya kita bikin di KPK. Tapi wartawan sepi. Memang media senangnya berita penangkapan.

    Dan menyikapi pro kontra yang terjadi sekarang apa yang harus dilakukan?
    Percayalah Presiden Jokowi tidak akan melemahkan KPK, Beliau justru mencari modul bagaimana agar memperkuat KPK. Mungkin inilah cara dan modulnya. Kalaupun revisi ini saat ini sementara ditolak mungkin hanya sekarang. Suatu ketika nanti sudah berjalan dan KPK sudah menunjukkan kiprahnya, mungkin ini akan bisa diterima oleh semua. Ini hanya soal waktu saja. Dan jangan matikan KPK, karena KPK tak boleh mati lembaganya. Tapi sistemnya mesti kita perbaiki.
     
     
     



    (ADM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id