Wawancara Khusus Waketum Gerindra Habiburokhman

    Habiburokhman: Jangan Jadikan Pandemi Komoditas Politik

    Misbahol Munir - 01 Februari 2021 18:34 WIB
    Habiburokhman: Jangan Jadikan Pandemi Komoditas Politik
    Waketum sekaligus Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburokhman. Foto: MI/Adam Dwi
    Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis meminta Anies Baswedan mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Kritik itu diluncurkan akibat wacana yang dilempar Pemerintah Provinsi DKI agar pusat mengambil alih penanganan covid-19 untuk Jabodetabek.
     
    Kritik Ali Lubis pun menuai reaksi dari sesama partai pengusung, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Langkah Ali dinilai keluar dari konteks. Bahkan kritik yang disampaikan dianggap tak beretika.
     
    Benarkah sanksi yang dikenakan kepada Ali Lubis adalah sanksi berat atau hanya sekadar gimik? Simak wawancara lengkap Head of News Production Medcom.id Indra Maulana bersama dengan Ketua Mahkamah Partai sekaligus Waketum DPP Gerindra Habiburokhman beberapa hari lalu.
     
    Berikut wawancara selengkapnya:
     
    Apa yang sebenarnya terjadi di Gerindra, tiba-tiba Ali Lubis, Ketua DPC Jakarta Timur meminta Gubernur Anies mudnur. Padahal kita tahu Wagub DKI A. Riza Patria juga dari Gerindra?
     
    Kami sudah menyampaikan teguran langsung ke Pak Ali Lubis. Karena saya Ketua Mahkamah Partai sekaligus Waketum Gerindra. Begitu ada pernyataan tersebut kita langsung kirim petugas untuk membawa Pak Ali Lubis ke kantor partai dan menanyakan masalahnya. Kita berikan teguran. Teguran itu keras seperti kartu kuning. Kita ingatkan, mengkritik dan berpendapat itu boleh, tapi ada adab dan etikanya. Apalagi kita partai pengusung. Seharusnya dalam konteks organiasi, komunikasi itu bisa dilakukan di internal terlebih dulu.
     
    Kita bisa ketemu Pak Ahmad Riza bisa anytime. Kemudian dalam konteks lebih luas, kami ingin mendorong kekompakan dalam menghadapi bencana pandemi covid-19 ini. Kami harus kompak, jangan jadikan masalah pandemi ini ajang serang secara politik. Pusat dan daerah punya porsi yang sama. Tidak bisa pusat salahkan daerah begitu juga sebaliknya.
     
    Menurut Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mengenai perlindungan kesehatan, jelas mengatur porsi yang sama besarnya antar-pemeirntah pusat dan daerah. Apalagi persoalaan ini baru pertama kali dihadapi manusia. Pandemi sebesar ini enggak bisa dijadikan komoditas politik. Kita harus sama-sama cari solusinya.
     
    Ada sanksi keras bagi Pak Ali Lubis atau hanya teguran biasa?
     
    Teguran itu bukan teguran biasa, bukan seperti menegur kepada kawan. Ini teguran resmi di forum mahkamah partai. Saya yang menyampaikan teguran itu secara langsung.
     
    Apakah teguran itu bisa mencopot posisi Pak Ali Lubis dari Ketua DPC Gerindra?
     
    Itu nanti. Tapi ini adalah teguran keras.
     
    Etika yang dimaksud Gerindra seperti apa dalam menyampaikan suara arus bawah atau suara masyarakat yang ditampung, sementara Pak Ali Lubis ini adalah garda terdepan dalam menampung suara masyarakat?
     
    Saya pikir banyak mekanismenya. Kalau kritikan menyampaikan bahwa penanangan covid belum maksimal tidak ada masalah. Tapi meminta mundur, itu bernuansa politis yang enggak bener. Dapil saya ini Jakarta Timur. Lingkup kerja Pak Ali Lubis sama dengan saya. Kami, saya dan Pak Ali hampir setiap hari keliling-keliling setidaknya seminggu tiga kali bertemu masyarakat. Memang persoalan-persoalaan di masyarakat terkait pandemi yang harus dipecahkan bersama. Ini kan jadi masukan. Kalau bagi kami ini autokritik. Apalagi Gerindra ini partai pemerintah di DKI maupun pusat.
     
    Bagi kami ini autokritik. Misalnya Pasal 8 dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Rakyat itu jangan dijejali kewajiban semata, seperti wajib masker, wajib jaga jarak dll. Haknya apa? Haknya adalah memperoleh pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ketika menjalani karantina. Termasuk karantina rumah.
     
    Karantina rumah itu isoma. Isolasi mandiri yang di rumah. Kalau teman-teman media isolasi mandiri di rumah masih enak. Pemenuhan kebutuhannya masih bisa. Tapi bayangkan orang yang tadi pekerjaannya tukang ojek, isoma sekeluarga, enggak bisa ngojek, dapat bantuan dari Kemensos dan Pemda DKI cukup paling 2 minggu untuk makan. Jadi enggak bisa makan sehari 3 kali. Cek saja, banyak sekarang makan sehari cuma 2 kali, atau bahkan sekali.
     
    Tidak isoma saja kemampuan ekonomi mereka lemah, apalagi isoma. Selama ini rakyat saling membantu. Tapi pemerintah dan kami partai mempunyai keterbatasan. Itu PR yang harus disampaikan. Kritik perlu secara terbuka tak masalah. Saya juga menyampaikan kritik seperti soal pemakaman. Soal sentralisasi pemakaman. Kami punya ambulans. Kalau ada ornag meninggal memakai ambulans kami, itu hampir tak mungkin dari seluruh Jakarta disentralisasi di satu tempat. Pasti langsung penuh. Kenapa enggak semua pemakaman saja tapi memakai prokes covid.
     
    Artinya Pak Ali Lubis ini bukan tidak boleh mengkritik pemerintah pusat atau daerah, tapi lebih pada perimntaan muntur yang membuat Anda geram?
     
    Iya, permintaan mundur itu yang sudah kelewatan melamapui rambu-rambu, adab dan etika. Kita yang usung kok minta mundur di tengah jalan. Banyak sekali isntrumen untuk menyampaikan kritkik, bisa via medsos, bertemu langsung, lewat DPRD, DPR RI dan banyak sekali cara lainnya. Enggak elok mempolitisasi pandemi dan dijadikan serangan. Siapa pun pemerintahnya, misalnya Pak Ahok pun yang memimpin, saya tidak akan menyerang. Persoalaan ini sangat besar, enggak akan bisa sempurna menjalankan atau memitigasi persoalaan ini.
     
    Apakah di Gerindra sendiri ada pembahasan untuk mengembalikan penanganan covid-19 ke pusat seperti disampaikan Wagub A Riza Patria?
     
    Saya sebagai Waketum Gerindra sekaligus wakil legislatif dari dapil DKI berpijak pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 4, berbunyi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
    Ini menurut saya secara spesisifik spiritnya itu. Kenapa ini disebut pemeirntah pusat dan daerah, kalau UU yang lain, hanya pemerintah semata. Tapi ini disebut pemerintah pusat dan daerah artinya ada penekanan bagi pusat dan daerah. Dalam kondisi seperti ini memang perlu penanganan maksimal antara pusat dan daerah. Tak bisa diserahkan ke pusat atau ke pemda saja.
     
    Dalam hal ini Gerinda juga mengkritisi?
     
    Saya mengkritisi karena enggak sesuai UU.
     
    Apa jawaban Pak Riza Patria terkait kritik legislatif ke eksekutif ini?
     
    Itu belum jadi kebijakan, baru wacana. Saya belum diskusi detail soal ini, tapi saya akan sampaiakan ke Pak Riza Patria dan Pak Anies Baswedan. Ini kita harus bersama-sama. Jangan takut dibilang gagal. Pusat dan Pemda juga jangan takut rakyat bilang gagal. Butkinya korban meninggal jatuh terus. Negara maju juga. Abaikan saja dibilang gagal yang penting bekerja maksimal. Kita lupakan itu. Yang penting cari effort, kita cari solusi-solusi terbaik untuk menangani pandemi dan efeknya.
     
    Meski Gerindra sudah menegur, PKS ikut bersuara terkait kritik yang dilontarkan Pak Ali Lubis. Bagaimana Gerindra menyikapi hal itu?
     
    PKS bukan pengkhianat tapi juga jangan ngurusin dapur orang, Bos. Urus dapur ente sendiri, kita enggak ngurusin PKS. Jadi PKS jangan ngurusin Gerindra gitu saja.
     
    Bila ada teguran dari PKS dan menyatakan Gerindra tidak bisa merimakah atau bagaimana?
     
    PKS jangan ngurus dapur orang urus dapur sendiri.
     
    Artinya pernyataan PKS itu politis juga?
     
    Tak beretika mengomentari partai orang. Sudahlah, kami enggak serang-serang PKS kok. Kalau ada kader kami bermasalah kami tindak, kami terbuka, kami tegakkan etika. Kami bisa urus kami sendiri.
     
    Tanggung jawab pusat dan daerah terkait pemaksimalan penanganan covid di DKI seperti apa?
     
    Saya pikir yang pelaing penting adalah pemetaan, baik di dataran pandeminya maupun dampak ekonominya. Pemetaan itu sangat penting, tak bisa di sapu rata. Contoh angka 3.000 perhari itu di DKI, angka itu terbanyak di sektor mana, dan muncul di mana, serta bagiamana situasi daerah tersebut. Sehingga tak main pukul rata, lalu semua mal ditutup. Kita tak melihat karakteristik masing-masing tiap tempat.
     
    Kalau saya lihat, misalnya mal penerapan prokesnya sangat ketat. Makan direbus di air panas, harus dicek dulu tinggi enggak penularan di mal dibanding tempat-tempat lain. Jangan dibikin semua sama. Harus per sektor jelas. Begitu juga dampak ke eknomi. Enggak bisa disamaratakan. Enggak boleh, ujug-ujug semua harus WFH (work from home) harus jelas sekotr-sektornya.
     
    Misalnya kalau pusat perkantoran yang bisa beri percontohan penanganan prokes yang bagus, harusnya enggak ada masalah. Karena itu bukan buat ekonomi sendiri tapi buat ekonomi ornag per orang dan kantor perkantor sehingga berdampak ke ekonomi daerah
     
    itu yang jadi evaluasi kami sebagai partai pendukung pemerintah di DKI maupun di pusat.
     
    Evaluasi di dalam apakah pernah dirapatkan dengan PKS terkait penanganan covid di DKI?
     
    Kalau secara teknis saya enggak tahu teman-teman di DPRD. Tapi mikanisme di DPRD berjalan. Kader-kader kami selalu memberi masukan. Pengusung itu waktu sebelum pemilihan. Seteleh terpilih sudah menjadi guebenur kita semua. Kita mendiskuikan bukan hanya dengan partai pendukung tapi semua stakeholder yang ada di DKI.
     
    Artinya PKS dan Geirndra di DKI masih solid?
     
    Kami tidak mengurusi PKS solid apa tidak. Yang penting Gerindra komitmen mendukung Pak Anies lima tahun. PKS ya bergerak sendiri.
     
    Partai lain siap menampung Pak Ali Lubis bila mendapat teguran keras dari Geridnra. Bagaimana Anda melihat ini?
     
    Itu gimik saja. Bagi kader Gerindra hukuman itu adalah edukasi. Kader dihukum itu adalah edukasi dan dia senang. Pak Ali Lubis itu kader kami. Saya sendiri yang mendidik dan minta ke Prabowo Subianto untuk menjadikan Pak Ali Lubis ketua DPC Gerindra Jaktim.
     
    Dia enggak akan sakit hati, karena hal ini biasa sebagai proses belajar anak muda. Kalau anda track record-nya ke belakang, Ali Lubis adalah orang pertama yang menantang Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) bertinju. Kemudian saya juga yang mengajak bergabung AVTA (Advokat Cinta Tanah Air). Dia banyak berkeringat menjadikan Anies-Sandi jadi gubernur-wakil gubernur DKI. Itu tak diragukan lagi dia bersusah payah, pagi, siang, dan malam berjuang melawan politik uang. Kami ke Pulaua Seribu. Tapi kalaupun melakukan kesalahan tetap kita tegur dan edukasi.
     
    Anda memiliki ikatan pribadi dan yakin Ali Lubis tak mungkin sakit hati dengan teguran ini?
    Ia tak akan sakit hati.
     
    Kesiapan partai lain menampung Ali Lubis menurut Anda adalah gimik semata?
     
    Iya, itu jadi gimik saja.
     
    Apa Geirndra setuju pilkada dimajukan ke 2022 dan 2023. Bila dikaitkan ke Pilakda DKI Gerindra cenderung ke Pilkada tahun berapa?
     
    Belum tahu dan belum dibahas serta belum boleh ngomong. belum ada kecendrungan. Karena opsi hanya dua. Tenang saja tinggal tunggu tanggal mainnya.
     
    PKS lebih condong Pilkada digeser ke 2023 demi Anies. Kalau Pilkada 2022 Anies tak punya panggung karena bentrok dengan Pilpres di 2024. Apakah sikap Ali Lubis ada berkaitan dengan itu?
     
    Enggak. Kami enggak sedangkal itu. Partai kami tidak terbiasa begitu. Kami support Pak Anies. Kami keluar duit miliaran, duit ratusan juta perorangan untuk biaya Pilkada DKI, juga keluar tenaga dan segala macam. Kami ikhlas demi kebaikan DKI. Ngapain kami main poilktik picisan begirtu. Kami partai besar. Kalau mau bersikap kami tidak akan seperti itu, tidak pakai gimik-gimik. Langsung, jelas dan tegas.
     
    Kalau Anies benar-benar menyerahkan ke pusat terkait penanganan covid-19 apa langkah-langkah Gerindra?
     
    Saya pikir kita akan berikan masukan. Kita tak akan beasumsi. Kita menyampaikan terbuka, itu tidak pas dengan UU Kekarantinaan Kesehatan. Kita bernegara patokannya UU. Selain itu juga kita juga ada logika, ada nalar dan berpikir wajar. Pasti tanggung jawab baik pusat maupun daerah.
     
    Apakah wacana itu muncul sebagai kesulitan DKI karena daerah penyangga tak dispilin dalam menjalankan prokes covid-19?
     
    Itu dinamika dan harus kita cari solsuinya. Tapi bukan menyarahkan ke pusat, urgensinya tetap pada Pasal 4 UU Nomo 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tadi yakni melibatkan pusat dan daerah. Dituntut berkoordinasi dengan baik.

    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id