Gaudensius Suhardi
    Gaudensius Suhardi Anggota Dewan Redaksi Media Group

    Berburu Booster Mengabaikan Moral

    Gaudensius Suhardi - 30 Agustus 2021 05:20 WIB
    Berburu <i>Booster</i> Mengabaikan Moral
    Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. MI/Ebet



    TANPA etika dan moral, meminjam istilah Hobbes, setiap orang merupakan serigala bagi orang lain. Tabiat serigala tampak dalam masa pandemi covid-19. Misalnya, pejabat dapat dosis ketiga vaksin covid-19 pada saat mayoritas masyarakat belum divaksin.

    Kehadiran etika dan moral sejatinya diperlukan serupa dengan kehadiran pemerintah yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Memang, tingkat ketaatan pada etik dan moral ditentukan tingkat kesadaran pribadi.

     



    Eloknya, pejabat negeri ini merenungkan potongan tembang puisi Emha Ainun Nadjib, “Kita telah memboroskan anugerah Tuhan ini melalui cocok tanam ketidakadilan dan panen-panen kerakusan.”

    Ketidakadilan dan kerakusan persoalan mendasar vaksin dosis ketiga bagi pejabat. Sama sekali tidak ada keteladanan serta lemahnya rasa keadilan dan kesetaraan dalam merespons pandemi.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pesan yang sangat tegas kepada para pemburu vaksin ketiga. Ia mengingatkan soal moral dan etika. Pesan itu disampaikan Budi dalam jumpa pers virtual, Senin (2/8).

    Kata dia, masih banyak penduduk belum mendapatkan vaksin covid-19 dosis pertama. Karena itu, secara etika, tak sepantasnya warga nontenaga kesehatan meminta vaksin ketiga.

    Vaksinasi ialah cara bermartabat mendapatkan kekebalan kelompok. Disebut bermartabat karena kekebalan bisa juga didapatkan secara alamiah, membiarkan beberapa orang menjadi korban agar sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap virus korona.

    Menuntut kesadaran etik dan moral pejabat sama saja mengharapkan matahari terbit di barat. Moral dan etik itu pergi kian menjauhi para elite. Moralitas itu mestinya dibangun melalui keteladanan para tokoh bangsa dan elite. Jujur dikatakan bahwa inilah era yang tidak malu-malu lagi mempertontonkan miskin keteladanan.

    Miskin keteladanan itulah menjadi salah satu penyebab bangsa ini mengalami krisis. Diagnosis miskin keteladanan itu tertuang dalam Tap MPR VI/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa.

    Etika politik dan pemerintahan yang diamanatkan Tap MPR itu mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati.

    Imbauan moral dan etika tidak mempan. Kementerian Kesehatan pun menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

    Inti dari surat edaran itu ialah vaksinasi dosis ketiga saat ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan ataupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin covid-19.

    Kementerian Kesehatan menegaskan peruntukan booster tidak untuk khalayak umum mengingat keterbatasan pasokan vaksin dan masih ada mayoritas penduduk sasaran vaksinasi yang belum mendapatkan suntikan.

    Vaksinasi yang dimulai Januari hingga 28 Agustus, total penerima vaksin dosis pertama lebih dari 61 juta orang. Sementara itu, penerima vaksin dosis kedua mencapai 34,7 juta orang. Padahal, pemerintah menargetkan 208,26 juta masyarakat menerima vaksin sebagai upaya untuk mengendalikan pandemi covid-19.

    Sungguh ironis, ada pejabat yang ikut-ikutan menerima vaksin booster. Bangga pula. Sudah tak punya etika, aturan diterobos suka-suka. Fakta itu terungkap dari rekaman video obrolan sejumlah pejabat dengan Presiden Joko Widodo. Video yang sebelumnya diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden itu kini telah disunting.

    Rekaman video pada 24 Agustus itu menampilkan pengakuan sejumlah pejabat kepada Presiden Jokowi bahwa mereka telah mendapatkan vaksin dosis ketiga. Saat itu Presiden Jokowi meninjau vaksinasi covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

    Meski sudah disunting, video utuh telanjur beredar luas. Sebagian pejabat mengaku telah mendapat booster dari vaksin Nusantara. Pejabat lainnya mengaku mendapat booster vaksin Moderna, sementara Presiden Jokowi mengaku baru mendapatkan dua dosis vaksin.

    Tepat kiranya ilustrasi Prof Tjandra Yoga Aditama. Ketika kapal mau tenggelam dan semua orang butuh pelampung, mereka yang menggunakan vaksin dosis ketiga ibarat mengambil dua jatah pelampung, sementara banyak yang lain tidak kebagian pelampung. Para pejabat mengabaikan nasihat Plato, bukanlah keunggulan intelektual yang membedakan antara pejabat dan masyarakat, melainkan keunggulan pemahaman atas moral.

    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id