Pakar Beberkan Cara Mengurus Sertifikasi Halal

    Arga sumantri - 19 Oktober 2021 15:06 WIB
    Pakar Beberkan Cara Mengurus Sertifikasi Halal
    Pakar IPB Khaswar Syamsu. Foto: Dok Humas IPB.



    Bogor: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, semua produk yang diperdagangkan, termasuk produk UMKM, harus memiliki sertifikasi halal, kecuali barang atau produk haram.

    Sementara itu, sertifikasi halal UMKM memiliki sejumlah kendala. Antara lain, ketersediaan anggaran, serta pengetahuan dan pemahaman tentang halal serta proses sertifikasinya.

     



    Menurut Kepala Pusat Kajian Sains Halal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Khaswar Syamsu, langkah awal dalam melakukan sertifikasi halal adalah memahami persyaratan dan regulasi sertifikasi halal. Cara memahami persyaratan tersebut adalah membaca standar serta mengikuti pelatihan penyelia halal.

    "Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem manajemen terintegrasi yang mengatur bahan, proses produksi, produk, sumberdaya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal. SJH bertujuan untuk menjaga kesinambungan status halal produk yang dihasilkan," ujar Khaswar dikutip dari siaran pers IPB, Selasa, 19 Oktober 2021. 

    Baca: Psikolog Bagikan Tips Pengembangan Karier dengan Konsep Ikigai

    Kepala Laboratorium Divisi Bioindustri IPB University ini menjelaskan, dokumen manual halal merupakan dokumen berisi aturan dan prosedur perusahaan dalam melaksanakan produksi sesuai dengan 11 kriteria SJH. Terdapat tiga jenis manual halal, yaitu manual halal format bebas, manual halal format template dan manual halal format kuesioner.

    "Tahapan audit terdiri dari pertemuan pembukaan, audit dan pertemuan penutup. Pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi fasilitas, observasi pekerja dan pengambilan sampel merupakan bukti-bukti audit yang dikumpulkan auditor. Selama pandemi covid-19, audit dilakukan secara online," paparnya.

    Guru Besar Rekayasa Bioproses IPB University ini juga menjelaskan, dokumen permohonan sertifikat halal mencakup data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, serta dokumen sistem jaminan halal.

    "Ada perubahan format untuk sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Format baru digunakan untuk mempublikasikan hasil keputusan Komisi Fatwa mulai 2 Januari 2020," ungkap dosen Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB University ini.

    Ia menyebutkan penilaian SJH berdasarkan pada kelemahan implementasi SJH saat audit dan tindak lanjut setelah audit. Output penilaian berupa status nilai SJH.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id