BRIN Butuh Perpres untuk Integrasikan Belanja Riset

    Antara - 30 Maret 2021 13:35 WIB
    BRIN Butuh Perpres untuk Integrasikan Belanja Riset
    Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro. Zoom.



    Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak bisa mengintegrasikan belanja riset yang saat ini masih tidak terorganisasi dan tercecer di berbagai kementerian/lembaga. Sebab, terkendala belum adanya pengundangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang BRIN.

    "Keberadaan Perpres BRIN ini menjadi strategis dan penting untuk memenuhi apa yang menjadi kegundahan bapak Presiden (Joko Widodo) mengenai belanja riset yang tidak terorganisasi sama sekali dan cenderung kecil-kecil menyebar," kata Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa, 30 Maret 2021.






    Bambang mengatakan, tugas BRIN juga cukup penting, khususnya dalam menghadapi pandemi. BRIN dituntut berkontribusi pada percepatan penanganan pandemi covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

    Meskipun dengan kapasitas terbatas, kata Bambang, pihaknya tetap bisa melakukan atau membentuk konsorsium yang sudah melahirkan berbagai produk.

    Baca: LIPI: Perlu Data Ilmiah Efikasi Vaksin Sinovac pada Anak-anak

    Bambang mengatakan BRIN selama ini berjalan dengan ketiadaan dan tanpa kejelasan dasar hukum yang menaungi seluruh unit organisasi yang diperlukan guna menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, akuntabel, dan optimal.

    Keberadaan dan kejelasan dasar hukum pengaturan mengenai BRIN sangat strategis dan penting dalam rangka memenuhi mandat konstitusi, dan mendukung perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo. Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta mengoptimalkan peran riset dan inovasi dalam pembangunan nasional.

    "Bapak Presiden, dari waktu ke waktu selalu mengatakan beliau peduli dengan belanja riset yang kecil-kecil tersebar, tidak terkonsentrasi, tidak terorganisasi hingga akhirnya hanya berupa penyerapan anggaran tanpa output yang jelas, karena itu beliau berharap ada integrasi melalui BRIN untuk memperbaiki kualitas belanja riset," tuturnya.

    Kondisi ketiadaan dasar hukum Perpres BRIN juga berdampak pada tidak efektif dan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek). Sebab, kelembagaan Kemenristek dibentuk menjadi satu kesatuan dengan BRIN.

    Baca: RT Lamp Resmi Diluncurkan, Alat Deteksi Covid-19 Menggunakan Air Liur

    "Tentunya ketiadaan dasar hukum ini berdampak pada tidak efektif dan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, sehingga sulit sekali bagi kami untuk mencoba memenuhi apa yang menjadi key performace index dari Kemenristek/BRIN," katanya.

    Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Kemristek/BRIN saat ini hanya berpedoman pada Perpres Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi yang diundangkan pada 31 Maret 2020. Pengundangan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sementara Perpres tentang BRIN belum diundangkan hingga saat ini.

    Menristek menuturkan sejak April 2020 hingga saat ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk pengundangan Perpres tentang BRIN, tetapi belum berhasil.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id