Riset UGM: Warganet Kecewa dengan Cara Pemerintah Tangani Covid-19

    Arga sumantri - 02 Juni 2020 12:55 WIB
    Riset UGM: Warganet Kecewa dengan Cara Pemerintah Tangani Covid-19
    Ilustrasi. Medcom.id
    Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) menemukan pengguna media sosial atau warganet kecewa atas inkonsistensi dan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menangani virus korona (covid-19). Warganet juga kesal atas ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap protokol kesehatan.

    Temuan ini didapat melalui laboratorium big data analytics PolGov DPP UGM yang menganalisis perbincangan pada platform Twitter selama 14-18 Mei 2020. Peneliti PolGov UGM, Wegik Prasetyo, mengatakan dua persoalan tersebut menjadi pemantik kekecewaan sebagain besar tenaga medis. Mereka memandang kerja keras yang telah dilakukan selama ini dalam menanggulangi covid-19 tidak diikuti dengan komitmen, kedisiplinan, dan konsistensi pemerintah dan sebagian masyarakat.

    “Kekecewaan para tenaga medis yang dieskpresikan melalui media sosial pada Mei 2020 diamplifikasi oleh pubik melalui tagar #indonesiaterserah dan #terserahindonesia," kata Wegik mengutip laman UGM, Selasa, 2 Juni 2020.

    Wegik menyebut perbincangan yang ada bisa diinterpretasikan sebagai gambaran problem kepercayaan publik dan sinisme terhadap pemerintah atas penanganan covid-19 di Indonesia yang dianggap tidak konsisten. Berikutnya, kecemasan publik terhadap arah perkembangan perilaku masyarakat yang mulai mengabaikan protokol kesehatan yang ada.

    Publik di Twitter menunjukkan berbagai contoh inkonsistensi kebijakan serta tidak sinkronnya antar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya, terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang seringkali dianggap tidak selaras dengan kebijakan lain, seperti kebijakan terkait dengan mudik, transportasi, pelarangan kerumunan warga, dan lain sebagainya.

    Wegik menjelaskan, percakapan dengan tagar #indonesiaterserah dan #terserahindonesia pertama kali muncul pada Kamis, 14 Mei 2020 sebagai bentuk respons atas pembukaan penerbangan domestik yang berujung pada menumpuknya antrean calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Antrean yang padat ini dianggap mengabaikan protokol kesehatan. 

    Perbincangan di Twitter menganggap kejadian di bandara Soekarno-Hatta tidak selaras dengan kebijakan pembatasan transportasi darat antar provinsi, terutama di Pulau Jawa. Inkonsistensi kebijakan tersebut menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk tidak mematuhi protokol kesehatan.

    "Keprihatinan dan kekecewaan publik ini tergambar dalam ekskalasi frekuensi kicauan pada Jumat, 15 Mei 2020 yang mencapai 3.758. Tagar #indonesiaterserah dan #terserahindonesia yang sempat menjadi topik tren di media sosial Twitter," tuturnya.

    Analisis kedua tagar tersebut selama 14-18 Mei 2020 berhasil merekam total 10.581 kicauan. Sebagian besar cuitan teridentifikasi lokasinya dengan lima provinsi di Jawa menduduki peringkat teratas, yakni Jawa Barat (650 kicauan), Jawa Timur (590 kicauan), DKI Jakarta (570 kicauan), Jawa Tengah (420 kicauan), Yogyakarta (350 kicauan) dan disusul Banten (100 kicauan).

    Wegik menyampaikan, kepercayaan publik terhadap pemerintah memainkan peran penting agar kebijakan yang diambil terkait dengan penanganan covid-19 mendapatkan dukungan yang luas. Konsistensi dalam prinsip dasar dan sinkronisasi antar kebijakan dalam penanganan covid-19 serta dukungan publik yang kuat dibayangkan akan membantu meningkatkan efektivitas dalam menekan dan memutus rantai penyebaran virus berbahaya itu.

    Sebaliknya, inkonsistensi dan kegagalan dalam sinkronisasi antar kebijakan dan antar elemen pemerintahan tidak hanya memperlama masa pandemi. Hal ini justru berpotensi memperdalam krisis ekonomi dan kesehatan.

    Baca: LIPI Kembangkan Ozon untuk Disinfektan Covid-19

    Berdasar hasil riset tersebut, PolGov UGM mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kepercayaan publik. Pertama, pemerintah perlu merespons kritik publik dengan menghasilkan kebijakan yang terintegrasi, terarah dan konsisten terhadap prinsip-prinsip dasar tertentu. UGM menilai diperlukan satu peraturan pokok yang menjadi landasan dasar dalam penanganan covid-19. Peraturan pokok ini meletakkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan bagi seluruh aturan turunan maupun aturan sektoral.

    "Prinsip ini misalnya menyangkut keterbukaan, partisipasi publik, koordinasi, dan kebijakan berbasis data," ujarnya.

    Kedua, perlunya ruang yang fleksibel untuk evaluasi kebijakan, sehingga pemerintah bisa adaptif terhadap perkembangan terbaru. Hal ini dibutuhkan, mengingat problem yang dibawa oleh pandemi Covid-19 sangat kompleks. Meski ruang adaptasi kebijakan dibuka, namun prinsip-prinsip dasar yang ada tetap harus dipegang.

    Ketiga, perlu adaptasi kebijakan terhadap perkembangan yang ada harus didasarkan pada data yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. "Perubahan kebijakan yang ada juga perlu dikomunikasikan secara luas dan kontinu dengan argumen yang mudah dipahami publik," ungkapnya.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id