comscore

Wacana Identitas Digital, Pakar Unair: Prinsip Cyber Security Harus Diperhatikan

Arga sumantri - 21 Januari 2022 15:25 WIB
Wacana Identitas Digital, Pakar Unair: Prinsip <i>Cyber Security</i> Harus Diperhatikan
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana memperbaharui e-KTP menjadi identitas digital. Kemendagri melakukan uji coba identitas digital pada 58 Kabupaten/Kota sejak 2021. 

Pakar Universitas Airlangga (Unair) Badrus Zaman mengungkapkan pembaharuan KTP digital merupakan inovasi yang bagus dari pemerintah. Ia menyampaikan, identitas digital tersebut merupakan mandatory yang layak diterapkan pada lingkungan serba digital dan terintegrasi saat ini. 

 



"Hal ini termasuk dalam rangka mendukung era 4.0 dan 5.0. Era di mana teknologi bukan lagi sekadar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dengan kata lain, teknologi merupakan bagian dari teknologi itu sendiri," tutur Badrus mengutip siaran pers Unair, jumat, 21 Januari 2022.

Ia juga menyampaikan informasi yang tertera pada identitas digital sangat krusial. Sebab, menjadi bukti identitas untuk melakukan transaksi. Maka dari itu, kebocoran dan penyalahgunaan data patut diwaspadai sejak dini.  

"Kebocoran data dapat terjadi dengan siklus data itu sendiri. Saat menyimpan data, mengirim data, maupun saat data diproses. Teknologi yang digunakan tentu dapat mengacu pada siklus data tersebut. Misalnya, teknologi enkripsi, penyimpanan, perlindungan, dan integritas data," jelasnya.

Baca: 2024, BRIN Targetkan 20% Periset Indonesia Bergelar S3

Badrus menyebutkan ada tiga prinsip keamanan dalam cyber security yaitu kerahasiaan (confidentiality), integrasi (integrity), dan ketersediaan (availability). Pemerintah harus fokus memperhatikan ketiga aspek tersebut, baik dari sisi mekanisme maupun teknologi agar semua dapat berjalan dengan baik.

"Pemerintah harus memastikan data hanya dapat diakses oleh orang yang berhak saja. Pemerintah juga perlu menjamin integritas dan kualitas data, serta memastikan data selalu tersedia," tutur Pakar Teknologi Unair itu.

Ia menambahkan kerentanan teknologi tidak selalu menjadi penyebab kebocoran data. Individu sebagai pengguna juga perlu menegakkan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Menurutnya, ketika terjadi kebocoran data, pihak yang paling merugi adalah pemilik data pribadi tersebut. 

"Konsep paranoid dapat menjadi opsi yang diterapkan dalam rencana realisasi e-KTP digital ini. Informasi dan aplikasi di dalam ponsel bersifat pribadi, sehingga pemilik ponsel menjadi penanggung jawab sepenuhnya terhadap informasi dan dampak dari penggunaan ponsel," tuturnya. 

Ia mengimbau masyarakat menggunakan kunci ganda untuk mengakses ponsel, misalnya biometric atau mekanisme lainnya. Penggunaan double authentication juga perlu dilakukan pada setiap transaksi penting. Misalnya, ke nomor ponsel dan e-mail. 

"Selalu memperbaharui OS atau aplikasi juga perlu menjadi pertimbangan. Terpenting adalah berhati-hati, jangan mudah meminjamkan ponsel kepada siapa pun," ungkapnya.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id