comscore

Riset UGM: PPKM Darurat Kurang Efektif di Jateng, Jabar, dan Banten

Arga sumantri - 16 Juli 2021 10:46 WIB
Riset UGM: PPKM Darurat Kurang Efektif di Jateng, Jabar, dan Banten
Pemaparan Fisipol UGM. Foto: Humas/Unpad.
Yogyakarta: Institute For Policy Development, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan riset terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai sejak 3 Juli. Hasilnya, tim peneliti menemukan PPKM darurat kurang efektif menurunkan mobilitas di beberapa provinsi.

"(PPKM Darurat) berjalan kurang efektif di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten," kata anggota tim peneliti, Cahyani Widi, mengutip siaran pers UGM, Jumat, 16 Juli 2021.
Ia mengatakan, secara umum PPKM darurat memang tampak berhasil mengurangi aktivitas masyarakat di ruang publik. Namun, ketika data diturunkan ke tingkat provinsi, penurunan aktivitas tersebut sesungguhnya sangat bervariasi. Bahkan, kata dia, justru terjadi peningkatan di berbagai area tertentu.

Ia menjelaskan riset big data yang mengambil sumber data dari google mobility, google trend, serta dari machine learning: similarweb, berhasil mengungkapkan bahwa peningkatan aktivitas masyarakat di area rumah paling tinggi terjadi di Jawa Timur. Sementara, peningkatan paling rendah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Baten.

Baca: Pakar UGM Bagikan Solusi untuk Menjawab Kelangkaan Oksigen

Cahyani mengungkap bahwa PPKM Darurat berhasil meningkatkan aktivitas masyarakat Jawa Timur di area rumah sebanyak 2,71 persen. Sedangkan, di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Baten, PPKM Darurat hanya berhasil meningkatkan aktivitas masyarakat di area rumah sebanyak kurang dari 1 persen.

Dengan adanya PPKM Darurat, kata dia, aktivitas masyarakat di tempat kerja juga terlihat mengalami penurunan yang cukup siginifikan. Namun, ternyata tidak semua provinsi mengalami penurunan, sebagaimana terjadi di Jawa Tengah. Aktivitas masyarakat Jawa Tengah di tempat kerja justru mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen.

Ia menyebut di Yogyakarta penurunan mobilitas masyarakat di area retail dan rekreasi memang cukup signifikan. Namun, mobilitas masyarakat di area taman justru mengalami peningkatan. Peningkatan mobilitas masyarakat di area taman ini diketahui terjadi juga di wilayah DKI Jakarta.

Baca: Peneliti asal Belanda Beberkan Solusi Pemulihan Limbah dengan Bioreaktor

Anggota peneliti lainnya, Media Wahyudi Askar, mengemukakan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil riset ini. Pertama, pemerintah perlu terus menyiapkan penambahan tempat tidur, posko, tenda, gedung darurat, ataupun selter. 

Kedua, pemerintah juga perlu menggunakan sistem rujukan bertingkat antar fasilitas kesehatan (rumah sakit dan selter) yang berbasis pada tingkat gejala pasien sehingga penumpukan pasien di fasilitas kesehatan dapat diminalkan. Ketiga membatasi arus masuk bagi orang dari luar negeri. 

Keempat, mengoptimalkan kebijakan Work From Home (WFH) dan pembatasan mobilitas masyarakat di luar rumah, terutama di Bali. Kelima, pemerintah juga perlu memastikan distribusi tabung oksigen di seluruh fasilitas kesehatan terkendali dengan baik dan merata. 

"Pemerintah melakukan konferensi pers, Bapak Luhut Pandjaitan (Menko Marves), dan sudah diberikan catatan-catatan. Tapi memang yang perlu kami sampaikan di sini adalah kondisi di lapangan jauh lebih kompleks dan rumit dari apa yang dipaparkan oleh pemerintah," ucap Media.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id