comscore

APPI: Kebijakan Terpopuler Nadiem Hanya Bersifat Belanja dan Penggelontoran Uang

Citra Larasati - 19 Juni 2022 23:27 WIB
APPI: Kebijakan Terpopuler Nadiem Hanya Bersifat Belanja dan Penggelontoran Uang
Ilustrasi: MI/Gino Hadi
Jakarta:  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merilis Temuan Survei Nasional dari Lembaga Indikator tentang Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek.  Hasil survei ini pun menuai respons praktisi pendidikan.

Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Doni Koesoema A, menanggapi hasil survei tersebut dengan skeptis. Terutama terkait efektivitas kebijakan pendidikan Era Mendikbudristek, Nadiem Makarim dalam mentransformasi pendidikan di Indonesia.
“Kebijakan Nadiem yang paling populer dan dinilai bermafaat adalah sifatnya belanja, dan penggelontoran uang,” ujar Doni Koesoema, dalam siaran persnya, Minggu, 19 Juni 2022.

“Empat program yang populer dan dinilai bermanfaat sifatnya dan masuk dalam kuadran II, yaitu diketahui publik dan dirasakan bermanfaat adalah terkait dengan penggelontoran anggaran pendidikan, seperti dana BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah, KIP Kuliah Merdeka, Bantuan Kuota data internet oleh Kemendikbudristek dan Pembelajaran Tatap Muka,” tegas Doni.

Terkait kebijakan dana BOS, Nadiem hanya melanjutkan apa yang selama ini sudah ada. KIP Kuliah dan Bantuan Kuota adalah kebutuhan nyata selama Pandemi.

Sementara terkait PTM, mengapa kebijakan ini populer karena orang tua dan siswa sudah ingin pembelajaran dilakukan secara tetap muka setelah hampir dua tahun dilanda Pandemi. "Kebijakan ini meskipun populer tidak terkait langsung dengan transformasi pendidikan di masa depan. Dana BOS dan KIP adalah kebijakan rutin,” sambung Doni.

Terkait Revisi UU Sisdiknas, kebijakan Nadiem masuk dalam kuadran 3, yaitu popularitas program lebih rendah dari 40 persen, dan kurang dari 80 persen warga menilai program tersebut bermanfaat.

“Persepsi publik menilai perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak banyak manfaatnya. Namun harus waspada bahwa justru terhadap kebijakan yang tidak dianggap bermanfaat ini, publik tidak banyak tahu. Ini yang harus diwaspadai, karena perubahan UU Sisdiknas akan memengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia,” ujar Doni.

Doni mendesak agar Kemedikbudristek menghentikan pembahasan perubahan UU Sisdiknas.  Kemudian ia juga meminta Kemendikbudristek membentuk Panitia Kerja Nasional yang terdiri dari berbagai macam pemangku kepentingan, dari akademisi sampai praktisi untuk mendesain transformasi pendidikan nasional masa depan.

“Janganlah persoalan RUU Sisdiknas ini diserahkan pada kelompok yang tidak jelas, tidak diketahui siapa yang mendesain, dan dalam prosesnya tidak terbuka kepada publik,” tegas Doni.

Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APP) merupakan aliansi para penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang terdiri dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Himpunan Sekolah dan Madrasah Nusantara (HISMINU), Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK), Majelas Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa.

(CEU)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id