Komisi X: Jangan Hanya Pulsa, Harus Ada Subsidi Smartphone

    Ilham Pratama Putra - 09 September 2020 09:09 WIB
    Komisi X: Jangan Hanya Pulsa, Harus Ada Subsidi <i>Smartphone</i>
    Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda. Foto: Dok.Pribadi
    Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan dana sebesar Rp 7,2 triliun untuk memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menilai, dana sebesar itu seharusnya tidak hanya dialirkan untuk menyubsidi kuota, namun juga subsidi smartphone.

    Huda menyebut, dana itu harusnya bisa dipecah. Salah satunya, dapat juga dimanfatkan untuk membeli gawai guna menunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

    "Kalau bisa dari Rp 7,2 triliun itu kita minta diupayakan dipecah untuk pembelian subsidi smartphone," kata Huda dalam webinar Mengawal Anggaran Kuota Rp9 Triliun.

    Apalagi, anggaran tersebut bakal menyasar siswa dan mahasiswa yang berjumlah 68 juta orang. Padahal tidak semua dari mereka memiliki permasalahan kuota internet.

    Maka dari itu, Kemendikbud juga perlu memetakan kendala apa yang terjadi di tiap daerah. Agar segala bentuk bantuan yang disediakan tidak mubazir hingga tepat guna juga sasaran.

    "Fakta di lapangan, ketika satu keluarga ada empat anak, pakai nomor hp yang sama, ketika hp sama keempatnya, dapat subsidi keempatnya itu percuma, karena itu kan bersamaan, artinya ketika ada satu hp disubdisi empat, tiga anak lain tidak bisa melaksanakskn PJJ karena tidak punya smartphone. Selain subsidi kuota, harus ada skema subsidi smartphone," ujar Huda.

    Baca juga:  Cara Mengajar Daring Monoton, Murid Jadi Generasi Rebahan

    Selain itu, Kemendikbud juga dapat membantu pengadaan protokol kesehatan. Sebab, berdasarkan survei dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dari 10 sekolah, hanya satu yang memiliki kesiapan protokol kesehatan. 

    "Dari Rp7,2 triliun tidak akan bisa mendapatkan subsidi kuota, apa yang bisa dilakukan, yaitu melakukan subsidi berupa pembelian protokol kesehatan di sekolah, survey KPAI mengatakan dari 10 sekolah, hanya satu yang siap. Ketika ini dipaksakan tatap muka, potensi terjadi klaster baru sangat besar," pungkas Huda.

    (CEU)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id