Sisi Positif RUU Cipta Kerja Bagi Dunia Pendidikan

    Al Abrar - 05 September 2020 14:30 WIB
    Sisi Positif RUU Cipta Kerja Bagi Dunia Pendidikan
    ilustrasi Medcom.id
    Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dinilai dapat menjadi hal yang positif bagi dunia pendidikan. Salah satunya adalah kewajiban bagi lembaga pendidikan asing untuk menambah muatan Bahasa Indonesia bagi peserta didiknya.

    Pengamat pendidikan tinggi, Edy Suandi Hamid mengatakan, pada Pasal 65 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Aturan itu mewajibkan lembaga pendidikan asing pada tingkat dasar dan menengah memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi anak didik Indonesia.
     
    "Namun memang perlu diperjelas kata muatan dan mata pelajaran. Di samping itu, adanya standar nasional penelitian dan standar pengabdian masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi dalam RUU Cipta Kerja juga merupakan amandemen yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas riset dan kualitas pengabdian masyarakat (Pasal 35)," kata Edy, Sabtu, 5 September 2020. 

    Dirinya menjabarkan, hal yang positif selanjutnya adalah memberikan kepastian atas berbagai kebijakan atau regulasi yang ada. Selama ini kata Edy, sangat sering didengungkan bahwa dalam pengelolaan pendidikan sangat tergantung selera siapa yang menjadi menterinya.

    "Sehingga muncul adagium 'ganti menteri, ganti kebijakan'," kata mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) ini.

    Hal ini juga terjadi sekarang ini, yang mengajukan berbagai konsep yang sebagian mengubah drastis kebijakan terdahulu. Dalam beberapa pasal, misalnya, untuk penetapan kebijakan harus melalui Peraturan Pemerintah (PP).

    Dengan naungan PP maka siapapun yang menjadi Menteri tidak bisa serta merta atau seenaknya membuat suatu kebijakan tertentu.

    Misalnya, dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 33 tentang Program Studi yang kewenangannya diatur dalam Permen, dalam RUU Cipta Kerja Pasal 33 pengaturan program studi ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

    Hal ini bisa bermakna positif karena lebih ada kepastian, dan menteri tidak bisa semaunya dalam mengatur program studi, seperti mengubah kurikulum, pemberian izin, serta pencabutan izin prodi.

    Selain itu pengubahan Pasal 60 dengan penegasan bahwa 'PTN didirikan oleh Pemerintah Pusat' juga amendemen yang tidak menimbulkan multi tafsir. Karena dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tidak disuratkan dalam pasal tentang pengertian siapa yang dimaksud Pemerintah tersebut, sehingga bisa diartikan Pusat atau Daerah. 

    Edy juga memberikan masukan supaya perguruan tinggi asing yang masuk Indonesia bekerja sama dengan perguruan tinggi  lokal dan kewajiban mendayagunakan dosen dosen lokal.

    "Jadi menurut Saya ini UU Cipta Kerja menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sebelum covid-19 di Indonesia ada tujuh juta jiwa tidak bekerja sama sekali, lulusan perguruan tinggi juga banyak. Lantas kalau PT masuk sini apa enggak bertentangan dengan spirit UU Cipta Kerja. Saya kira dalam konteks berdiskusi, kita ingatkan saja," kata Edy.

    Dirinya juga mengapresiasi dasar pemikiran dibentuknya RUU Cipta Kerja yang punya tujuan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

    "Sebagai akademisi berpikir saya open minded saja, positifnya banyak negatifnya bisa diperbaiki. Kalau masih banyak yang perlu dikaji, kalau mau bersabar mari diskusikan lebih lanjut," kata Edy.

    (ALB)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id