Rektor Rangkap Jabatan Komisaris Boleh Saja, MRPTNI Beri Catatan

    Ilham Pratama Putra - 22 Juli 2021 13:08 WIB
    Rektor Rangkap Jabatan Komisaris Boleh Saja, MRPTNI Beri Catatan
    Rektor UNS Jamal Wiwoho. Foto: Dok. Humas UNS



    Jakarta: Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Jamal Wiwoho tidak mempermasalahkan jika ada rektor yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) maupun swasta. Namun MRPTNI memberikan sejumlah catatan.

    Ketua MRPTNI, Jamal Wiwoho mengatakan, catatan tersebut asalkan bidang perusahaan di mana rektor menjadi komisaris itu sejalur dengan bidang keahliannya.  

     



    "Kalau jabatan-jabatan tertentu, di mana dia itu mempunyai keahlian saya rasa tidak masalah," kata Jamal kepada Medcom.id, Kamis, 22 Juli 2021.

    Artinya, jika rektor tersebut memiliki gelar guru besar bidang teknik, maka dia bisa menjadi komisaris BUMN di perusahaan yang bergeral di bidang teknik. Ataupun jika menjadi guru besar ekonomi dia dapat menjadi komisaris di bidang yang sama.

    Baca juga:  Rektor UI Ari Kuncoro Mundur dari Wakil Komisaris BRI

    "Jadi harus punya accountability, profesionalisme, acceptability. Kalau dia punya kapabilitas dan acceptabilitas dalam bidang itu," terangnya.

    Namun Jamal juga memberi catatan, jabatan tersebut hanya sebagai komisaris. Lebih dari itu, seperti pada jajaran direksi menurutnya sudah tidak bisa.

    "Kalau direksi itu tidak bisa, itu kalau saya ya. Tapi kala komisaris itu sangat situasional," ujarnya.

    Alasan dia menyangsikan posisi direksi disebabkan oleh beban kerjanya. Ia menjelaskan, jika menjadi direksi akan sangat sibuk dan berpotensi tidak fokus dalam mengembangkan kampus.

    "Karena direksi itu kerja day by day dan rektor itu kerjanya juga 24 jam. Jadi kalau dia berkaki dua di PTNBH satu di perusahaan pasti tidak bisa. tapi kalau komisaris dalam pemahaman saya masih memungkinan itu. Karena rapat komisaris, dewan komis, itu tidak day by day. Jadi persyaratannya tentang profesionalisme kerja tadi," ungkap Jamal.

    Baca juga:  Rektor UI Rangkap Jabatan, Dirjen Dikti Akhirnya Angkat Bicara

    Dan yang paling penting, kata dia, memiliki jabatan lain itu harus tidak melanggar statuta perguruan tinggi di kampus masing-masing. "Artinya manakala kemampuan seorang rektor dalam bidang di mana dia diangkat sebagai komisaris dan di dalam statutanya boleh itu no problem," tutup Jamal.


    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id