Subsidi Kuota, Disdik DKI Tak Paksa Gunakan Provider Tertentu

    Ilham Pratama Putra - 09 September 2020 20:19 WIB
    Subsidi Kuota, Disdik DKI Tak Paksa Gunakan Provider Tertentu
    Ilustrasi. Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menegaskan tidak pernah memaksa satuan pendidikan untuk menggunakan provider tertentu untuk mendapatkan subsidi kuota gratis. Pihak Disdik DKI hanya meminta kepala satuan pendidikan untuk menyerahkan data nomer telepon seluler murid dan guru yang bakal jadi penerima subsidi.

    "Sudah jelas itu (tidak pernah mengarahkan dan memaksa), menggunakan provider tertentu. Jadi kepala satuan pendidikan diharapkan segera melengkapi nomor handphone peserta didik yang aktif melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik)," kata Humas Disdik DKI Jakarta, Sony Juhersoni kepada Medcom.id, Rabu, 9 September 2020.

    Dia juga mengatakan agar kepala sekolah bertanggung jawab atas penyaluran subsidi tersebut. Penyaluran bantuan diminta dipastikan berjalan maksimal.

    "Para pengawas atau penilik pengawal pengisian data tersebut harus dengan penuh tanggung jawab agar berjalan optimal, agar PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) semakin lancar," tambah Sony.

    Baca: Komisi X: Jangan Hanya Pulsa, Harus Ada Subsidi Smartphone

    Sebelumnya, Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menyebut ada potensi penyimpangan dalam program subsidi kuota untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kepala sekolah bisa saja memaksa warga satuan pendidikan untuk mengganti nomor handphone guna mencari keuntungan dari pihak provider atau operator penyelenggara jasa telekomunikasi.

    "Ini kan memang kewenangannya ada di kepala sekolah, jadi menurut saya kalau ada unsur paksaan ini jelas melanggar hak guru dan anak, ini jelas. Tapi kalau ada unsur paksaan loh ya," kata Satriwan kepada Medcom.id, Rabu, 9 September 2020.

    Dia berharap Inspektorat Jendral Kemendikbud bisa mengawasi penyaluran subsidi kuota. FSGI tidak ingin kepala sekolah memaksakan warga pendidikan mengganti nomor karena iming-iming hadiah dari provider.

    Menurut Satriwan, ada potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power. Utamanya, kalau kepala sekolah tergiur dugaan iming-iming hadiah dari provider.

    "Hak siswa itu menggunakan nomor apapun. Apalagi mungkin dia (siswa) sudah lama berlangganan dengan nomor tersebut, dan mana tahu di rumahnya sinyalnya lebih bagus yang nomor dia punya," terang Satriwan.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id