Pendidikan Kedinasan Dinilai Masih Diperlukan

    Arga sumantri - 26 Juni 2020 15:12 WIB
    Pendidikan Kedinasan Dinilai Masih Diperlukan
    Ilustrasi. Pamong Praja Muda (PPM) di Kampus IPDN Jatinangor. Foto: Biro Pers Istana
    Jakarta: Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Akmal Malik menegaskan pendidikan kedinasan masih diperlukan. Ini merespons adanya suara agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) jadi lembaga pendidikan swasta karena dianggap membikin boros anggaran negara. 

    Akmal mengatakan alasan yang menyebut IPDN cukup membebani negara karena menyedot anggaran Rp539 milyar dan tanpa hasil, tidak tepat. Kritikan itu perlu diuji dari segala sisi.

    "Pertama, kami berpendapat bahwa pendapat tersebut hanya berbasis asumsi karena kurangnya pemahaman tentang sejarah pembentukan IPDN," kata Akmal di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2020.

    Menurut dia, lulusan IPDN tidak hanya mahir dalam administrasi, tapi juga cakap dalam kepemimpinan. Selain itu, para lulusan IPDN diharapkan jadi perekat persatuan dan kesatuan. Setiap organisasi memerlukan kader inti militan dan terorganisir yang siap digerakkan untuk mencapai tujuan organisasi,termasuk pemerintahan.

    "Itu juga yang melatarbelakangi banyak negara membangun sekolah kadet dan kader," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu. 

    Bagi Akmal, sekolah kepamongprajaan telah memberikan kontribusi besar terhadap penyelenggaraan negara. Lulusan IPDN pun telah mendedikasikan diri dalam penugasan di seluruh Indonesia, mulai dari pedesaan, perbatasan dan dalam jabatan.

    "Mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPRD, DPR bahkan menteri hingga duta besar," ujarnya.

    Baca: Unair Potong Biaya UKT Dokter PPDS yang Tangani Covid-19

    Ia menambahkan, saat ini para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, bahkan para kepala daerah, banyak yang memberikan kepercayaan lebih kepada lulusan IPDN. Banyak pula alumni IKAPTK yang memiliki jenjang karir cukup cemerlang di pemerintah pusat maupun daerah. Ini membuktikan banyak kepala daerah yang mengakui kinerja para alumni IPDN.

    "Tidak hanya berhasil dalam jabatan, setiap tahun, kita menyaksikan bahwa lurah dan camat terbaik adalah lulusan dari IPDN," ujarnya. 

    Menurut dia, reformasi secara menyeluruh justru diperlukan dalam sistem pendidikan. Saat ini, ia menilai sistem pendidikan lebih condong pada aspek kognitif dan pengajaran. Masih sedikit menyentuh aspek yang bersifat pembentukan karakter. 

    Akibatnya, kata dia, indeks produktivitas masih cukup rendah dibandingkan negara lain. Bagi banyak perusahaan maupun organisasi pemerintahan, etos kerja, kemauan kuat bekerja dan loyalitas menjadi aspek penting dan utama dalam menentukan produktivitas, baru unsur kemampuan lainnya.

    " Maka negara tidak perlu pelit untuk berinvestasi untuk memperbanyak institusi  institusi Pendidikan yang bersifat khusus dengan kurikulum yang menggabungkan pengajaran dan pelatihan dengan pembentukan karakter agar pemerintahan berjalan lebih efektif," tuturnya. 

    Namun, dia tak memungkiri kritikan itu bagian dari ekspektasi pemerintah dan negara terhadap lulusan IPDN yang sangat tinggi. Pembenahan diperlukan dalam pengelolaan IPDN. 

    "Maka pengelolaan pendidikan di IPDN harus dilakukan secara modern dan transparan harus menjadi komitmen bersama," ujarnya.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id