comscore

68% Sekolah Sudah Bisa Gelar PTM 100 Persen

Antara - 19 Januari 2022 19:13 WIB
68% Sekolah Sudah Bisa Gelar PTM 100 Persen
Ilustrasi PTM 100 persen. Foto: MI/Andri Widiyanto

Jakarta:  Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti menyebut, 68 persen satuan pendidikan sudah bisa melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen dengan durasi maksimal pembelajaran di kelas enam jam.  Hanya satu persen satuan pendidikan yang masih harus Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Sisanya yakni 31 persen satuan pendidikan melaksanakan 50 persen PTM terbatas dengan durasi maksimal empat jam pembelajaran di kelas," kata Suharti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang dipantau di Jakarta, Rabu, 19 Januari 2022.


Suharti mengatakan, pembelajaran tatap muka (PTM) harus dihentikan sementara jika ditemukan klaster penularan covid-19.

“Berdasarkan SKB empat menteri, PTM terbatas dihentikan sementara jika sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi klaster penularan covid-19 di satuan pendidikan tersebut, lalu angka positivity rate di atas lima persen, dan warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas lima persen,” ujarnya 

Jika setelah dilakukan surveilans dengan hasil bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity rate di bawah lima persen, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi covid-19.

Baca juga:  Vaksinasi Anak Lampaui Target, Boyolali Masih Enggan PTM 100%

Selanjutnya, jika angka surveilans perilaku di satuan pendidikan di bawah 80 persen, maka dilakukan asesmen ulang kesiapan daftar periksa dan penerapan protokol kesehatan.  PTM di satuan pendidikan itu dapat dihentikan sementara hingga dinyatakan siap untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Protokol kesehatan harus dijaga karena merupakan bagian dari upaya menjaga diri infeksi covid-19,” kata dia.

Dalam SKB empat menteri yang terbaru, lanjut dia, vaksinasi menjadi syarat dalam penyelenggaraan PTM. Guru dan tenaga kependidikan yang belum divaksinasi maka dapat mengajar secara PJJ.

Sementara PTK yang menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia dan memenuhi syarat vaksinasi dapat diberikan sanksi yang mengacu pada Peraturan Presiden 14/20221 berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan juga denda.

Orang tua atau wali murid diminta untuk mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk segera divaksinasi, namun tidak menjadi persyaratan PTM terbatas.



(CEU)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id