Komisi X Kritisi Porsi Kewenangan Menteri dalam Pilrek

    Intan Yunelia - 07 Agustus 2019 11:47 WIB
    Komisi X Kritisi Porsi Kewenangan Menteri dalam Pilrek
    Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati. Foto/Dok.Metro TV.
    Jakarta:  Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati mengkritisi, adanya regulasi yang mengharuskan kewenangan 35 persen suara menteri dalam pemilihan rektor (pilrek) berpotensi menyebabkan rektor terpilih bukanlah pilihan terbaik yang diharapkan sivitas akademika.  Sebab dari kewenangan menteri tersebut, kerap kali sarat dengan kepentingan politis, dan tidak lagi mengedepankan pada kualitas.

    Kondisi itulah kata Reni yang menghambat peningkatan kualitas di sebagian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.  “Karena adanya regulasi yang mengharuskan pemilihan itu ada 30 persen kewenangan Menteri (Menristekdikti) menyebabkan kemudian rektor yang terpilih itu not the best seperti yang diharapkan sivitas akademika,” kata Reni di OPSI Metro TV, Senin 5 Agustus 2019.

    Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, menteri memiliki hak suara 35 persen dan Senat/Majelis Wali Amanah (MWA) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki 65 persen suara dalam proses pemilihan rektor,

    Alih-alih untuk fokus pada tugas akademik, seorang rektor PTN di Indonesia justru kerap mengerjakan sesuatu yang administratif. Padahal hal itu di luar konteks tugas dan kegiatan akademik. 

    “Posisi rektorat ini memang menyedihkan terus terang saja. Memang ada kebijakan yang membelenggu tugas dan fungsi rektor. Mohon maaf, rektor itu kan seorang CEO, seharusnya tugas dia melakukan kerja sama dengan dunia luar,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

    Baca:  Pengamat: Rektor Asing Harus Terbukti Kompetensinya

    Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menambahkan selama ini kampus masih diikat oleh kepentingan politik. Padahal perguruan tinggi merupakan Lembaga akademis yang berdiri sendiri dan terbebas dari urusan partai politik.

    “Ini enggak beres, karena kampus itu nuansa politiknya sangat kental dan saya setuju dengan pemerintah kalau pemerintah kita katakan habiskan dan kita kecilkan nuansa politik di kampus dan kembali ke lembaga akademis,” ucap Hikmahanto.

    Kata dia, tugas rektor hanya bersifat administratif. Rektor tak perlu memikirkan tugas menggalang dukungan atau massa demi mempertahankan posisinya.  “Rektor itu bukan administrator, rektor itu bukan panglima TNI, tidak punya pasukan. Yang punya pasukan adalah dekan fakultas,” pungkasnya.




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE
    MORE

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id