Gagal di PPDB, Ramai-ramai Kembali ke Domisili Asal

    Antara - 11 Juli 2019 20:06 WIB
    Gagal di PPDB, Ramai-ramai Kembali ke Domisili Asal
    ilustrasi PPDB. MI/Bary Fathahilah.
    Pontianak:  Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak meningkat seiring diberlakukannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.  Namun setelah anaknya tidak diterima di sekolah tujuan, orangtua berbondong-bondong mengembalikan Kartu Keluarga (KK)-nya ke domisili asal.

    Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, Suparma di Pontianak, Kamis, mengatakan, peningkatan keadministrasian tersebut karena warga sengaja memindahkan catatan administrasi domisili agar anaknya bisa masuk dalam zona tertentu di PPDB.  Dengan masuk zona tertentu, anak akan lebih mudah masuk ke sekolah yang diinginkan.

    Namun Suparma tidak merinci besaran peningkatan pindah domisili tersebut. "Terjadi peningkatan dibandingkan hari biasanya, hanya sekian persen saja," ungkapnya.

    Ia menambahkan, apa yang telah dilakukan warga itu tidak membuat anaknya bisa lolos dalam program PPDB jalur zonasi, karena pada PPDB 2019, batas waktu domisili berdasar alamat kartu keluarga diterbitkan minimal setahun sebelumnya.

    "Sehingga ketika tidak bisa karena ada batas waktu KK (kartu keluarga) setelah kepindahan, maka mereka (masyarakat) berinisiatif mengembalikan lagi domisili mereka ke alamat asal," kata Suparma.

    Suparma menambahkan, pengurusan administrasi untuk kepindahan domisili itu mulai meningkat sejak tiga bulan sebelum program PPDB dibuka.  "Dalam hal ini kami ikutkan
    saja dan sekarang mereka kembali lagi ke alamat asalnya karena tidak diterima dalam PPDB tersebut," ujarnya.

    Baca:  Pemprov Jateng Perketat Peengecekan Keterangan Domisili Dalam PPDB

    Menurut dia, pengajuan pindah domisili itu tidak hanya terjadi saat program PPDB pada jenjang
    pendidikan SMA, tetapi juga di tingkat SMP. "Untuk program PPDB tingkat SMA, terjadi pengajuan pindah domisili dari kabupaten ke kota, sementara di PPDB tingkat SMP terjadi pengajuan pindah domisili dari kecamatan ke kecamatan lain.

    "Dalam satu hari ada sekitar 30-40 pengurusan administrasi pindah domisili atau meningkat dibanding hari biasanya," ujarnya.

    Menurut Suparma, terkait kepindahan domisili tersebut tidak ada masalah dari aspek administrasi kependudukan, sepanjang ada tenggat waktunya minimal satu bulan. "Bahkan pindah hari ini dan mengurus kepindahan hari ini juga bisa, hanya saja operator yang repot
    harus memindahkan data itu," tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, dia membantah jika pemberlakuan zonasi pada PPDB membuka peluang munculnya penduduk siluman. "Tak mungkin penduduk siluman, kecuali membuat KTP atau KK secara ilegal dan meniru, karena ada registrasi administrasi di pusat, sehingga akan ketahuan jika data ganda," kata Suparma. 



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id