Unej Kukuhkan Hakim Agung MA Jadi Guru Besar

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 16 Januari 2020 18:35 WIB
    Unej Kukuhkan Hakim Agung MA Jadi Guru Besar
    Pengukuhan Dr. HM. Hary Djatmiko, SH., MS sebagai guru besar bidang hukum perpajakan Fakultas Hukum Unej. Foto: Unej/Dok. Humas
    Jakarta:  Universitas Jember (Unej) mengukuhkan Hakim Agung Mahkamah Agung, Dr. HM. Hary Djatmiko, SH., MS sebagai guru besar bidang hukum perpajakan Fakultas Hukum Unej.  Pengukuhan ini menjadikan Hary Djatmiko, SH sebagai satu-satunya guru besar hukum perpajakan di Indonesia.

    Dalam sambutan pengukuhannya, Rektor Universitas Jember, Mohammad Hasan menyampaikan kebanggaannya atas pengukuhan Hary Djatmiko sebagai guru besar di Kampus Tegalboto.  Ia berharap dikukuhkannya Hary, akan menjadikan Fakultas Hukum Unej sebagai pusat keunggulan di bidang hukum perpajakan di Indonesia.

    “Saya percaya kepakaran yang dimiliki oleh Prof. Hary Djatmiko di bidang hukum perpajakan akan mendorong semakin banyak kajian dan penelitian di bidang hukum perpajakan. Terutama bagi dosen, dan mahasiswa jenjang magister dan doktoral di Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga fakultas terkait lainnya," papar dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2020.

    Dengan begitu, kata Hasan, akan lahir para ahli hukum pajak yang kompeten. "Pasalnya beliau bukan hanya akademisi saja, tapi sekaligus sebagai praktisi yang benar-benar menguasai hukum perpajakan selaku hakim agung di Mahkamah Agung,” tutur Hasan.

    Tidak hanya dihadiri sivitas akademika Universitas Jember, pengukuhan Prof. Dr. HM Hary Djatmiko, SH., MS., dihadiri para koleganya dari Mahkamah Agung RI, termasuk Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali.

    Ditemui seusai acara pengukuhan, Hatta Ali memberikan apresiasi atas keberhasilan Hary sebagai guru besar.  “Mahkamah Agung bangga, dalam tiga bulan ini ada tiga orang hakim agung yang meraih gelar profesor termasuk Pak Hary,": kata Hatta.

    Hatta menambahkan, pencapaian ini luar biasa mengingat di sela-sela kesibukan memeriksa dan mengadili perkara, para hakim masih mampu membagi waktu dengan berkiprah di kegiatan akademis sehingga berhasil menjadi guru besar. "Untuk diketahui, di tahun 2019 ada kurang lebih sepuluh ribu perkara pajak yang masuk ke Mahmakah Agung,” ungkap Hatta.

    Dalam orasi ilmiah berjudul Peranan Asas Iktikad Baik dalam Pembangunan Hukum Perpajakan Melalui Putusan Mahkamah Agung, Hary Djatmiko menjelaskan posisi pajak yang sangat penting dalam sebuah negara.  Pajak merupakan kewajiban konstitusional yang memiliki implikasi hukum maupun ekonomi.

    Namun dalam perjalannnya, bisa saja terjadi sengketa pajak yang terjadi. Oleh karena pentingnya pajak tersebut, maka lembaga peradilan pajak diberi kewenangan dalam menegakkan hukum pajak. "Di sini hakim perlu mempertimbangkan iktikad baik pihak yang bersengketa," terangnya.

    Dalam mekanisme penyelesaian sengketa pajak, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan istimewa sebagai pengadilan pertama dan sekaligus terakhir dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pajak.  Oleh karena itu dalam memutus sebuah perkara sengketa pajak, maka hakim Pengadilan Pajak perlu mempertimbangkan asas iktikad baik selain kebijakan hukum sebagai instrumen hukum tanpa meninggalkan asas kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

    "Artinya dalam penyelesaian sengketa pajak memungkinkan penerapan asas ultimum remedium yang bisa berupa sanksi administratif dibandingkan penerapan asas primum remedium yang berupa sanksi pidana,” jelas hakim agung kamar tata usaha negara ini.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id