Statuta Baru UI Menghapus Sejumlah Kewenangan Guru Besar

    Arga sumantri - 24 Juli 2021 12:15 WIB
    Statuta Baru UI Menghapus Sejumlah Kewenangan Guru Besar
    Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia SUlistyowati Irianto. Foto: Zoom



    Jakarta: Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto mengungkap sejumlah kejanggalan dalam statuta UI yang baru disahkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021. Salah satunya, statuta tersebut mencabut sejumlah kewenangan guru besar dalam pengambilan keputusan penting kampus.

    "Mencabut kewenangan dewan guru besar, untuk memberikan atau mencabut gelar kehormatan dan gelar akademik," kata Sulistyowati dalam webinar 'Menilik Statuta UI yang Baru', Sabtu, 24 Juli 2021.

     



    Ia mengatakan, aturan ini akan menyulitkan. Sebab, situasi yang ada di UI, proporsi guru besar dalam senat akademik ada 40 persen. Sedangkan, 100 persen guru besar masuk dalam jajaran dewan guru besar.

    "Pasti akan ada kesulitan. Awal mula dari persoalan ini adalah tidak ada komunikasi kepada dewan guru besar," ujarnya.

    Baca: Nadiem Siap Tampung Masukan Sivitas Akademika Terkait Statuta UI

    Ia mengatakan, beberapa tahun lalu Rektor UI pernah memberikan gelar kehormatan kepada Raja Arab Saudi, dan menimbulkann kehebohan di masyarakat. Saat ini, kata dia, tren yang terjadi pada universitas di Indonesia yaitu mudah memberikan gelar kehormatan kepada orang-orang yang kompetensinya masih dipertanyakan.

    "Dengan adanya aturan baru ini, akan lebih mudah (gelar kehormatan) diberikan rektor," ungkapnya.

    Ia menambahkan, statuta baru UI juga menghapus kewenangan dewan guru besar untuk memberikan masukan kepada rektor tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang akademik. Padahal, tiga poin yang disebutkan itu merupakan hal penting bagi keberlangsungan UI.

    "Ini penting sekali, mengapa dihilangkan kewenangan guru besar untuk memberikan masukan? Ini merupakan penghilangan esensi dari prinsip check and balance," ungkapnya.

    Ia mengatakan, ada banyak pasal lain yang statuta baru UI yang juga bermasalah. Ia menilai PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI cacat secara substansi dan materil.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id