Guru Korban Tsunami Aceh Pertanyakan Status Rumah Bantuan

    Antara - 24 Juni 2020 19:52 WIB
    Guru Korban Tsunami Aceh Pertanyakan Status Rumah Bantuan
    Para guru korban tsunami Aceh di ruang Komisi VI DPRA. Foto: Antara/M Haris SA
    Banda Aceh: Kalangan guru korban tsunami Aceh 26 Desember 2004, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Mereka mempertanyakan status rumah bantuan yang sudah diterima dan ditempati sejak belasan tahun, tapi sampai saat ini tidak ada sertifikat.

    "Kami sudah berulang kali menanyakan status rumah tersebut ke Dinas Pendidikan, namun hingga kini tidak ada jawaban," kata Irawati, guru korban tsunami di Banda Aceh, Rabu, 24 Juni 2020.

    Pernyataan tersebut dikemukakan Irawati bersama empat rekan lainnya dalam pertemuan dengan Komisi VI DPR Aceh di Banda Aceh. Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi VI DPR Aceh H Irawan Abdullah.

    Irawati menyebut ketika masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami dalam rentang waktu 2005-2009, pemerintah melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) membangun rumah guru korban tsunami. Lokasi pembangunan ada di Gampong Pango, Kota Banda Aceh dan Gampong Reuloh, Aceh, Besar, masing-masing 39 unit. Rumah tersebut diberikan kepada guru korban tsunami.

    Menurut Irawati, rumah bantuan tersebut dibangun di tanah milik Pemerintah Provinsi Aceh. Seharusnya, penyerahan rumah disertai sertifikat kepemilikan.

    "Namun hingga kini kami belum memiliki sertifikat atas rumah tersebut. Kami khawatir jika sewaktu-waktu ada permasalahan, kami tergusur. Walau sampai sekarang belum ada yang menggusur," kata Irawati.

    Baca: Kemendikbud Pastikan Semua 'Ospek' Digelar Daring

    Irawati menjelaskan, sebanyak 39 guru menempati rumah bantuan di Gampong Pango, dan 39 lainnya di Gampong Reuloh. Para guru meminta Komisi VI DPR Aceh membantu memberikan kepastian status kepemilikan rumah tersebut.

    "Kami berharap Komisi VI bisa membantu kami menyelesaikan persoalan status rumah bantuan milik kami. Rumahnya milik kami, tetapi tanahnya masih milik Pemerintah Aceh," kata Irawati.

    Ketua Komisi VI DPR Aceh H Irawan Abdullah mengatakan akan berupaya menyelesaikan persoalannya yang dialami puluhan guru korban tsunami tersebut.

    "Kami akan mengecek informasi yang disampaikan para guru tersebut. Setelah informasi didapat, kami akan memanggil dinas terkait. Permasalahan status rumah guru korban tsunami yang sampai berlarut-larut dan harus dituntaskan sesegera mungkin," kata Irawan.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id