comscore

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, BEM UI: Mahasiswa Kritis Minim Perlindungan

Ilham Pratama Putra - 20 Oktober 2021 20:56 WIB
2 Tahun Jokowi-Maruf, BEM UI: Mahasiswa Kritis Minim Perlindungan
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia turut memberikan catatan dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Salah satunya, terkait kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

Ketua BEM UI Leon Alvinda menyampaikan, pada awal pemerintahannya, Jokowi-Ma'ruf menjamin kemerdekaan berpendapat, terlebih di lingkungan akademik. Namun, selama dua tahun ini, kata dia, pemerintah seolah diam terhadap banyaknya 'serangan' kepada mahasiswa yang bersuara lantang.
"Nyatanya, ucapan tersebut bertolak belakang dengan realitas yang terjadi bila melihat absennya pemerintah menanggapi serangan terhadap kebebasan akademik yang semakin marak dalam dua tahun ke belakang," kata Leon dalam keterangannya kepada Medcom.id, Rabu, 20 Oktober 2021.

Leon mengatakan, selama dua tahun ini, mahasiswa yang kritis malah kerap mendapat sanksi dari kampus, bahkan hingga drop out (DO). Terjadi pula kriminalisasi, pembubaran diskusi mahasiswa, ancaman atau intimidasi, dan bentuk represi lainnya, seperti imbauan untuk tidak mengikuti demonstrasi.

Baca: BEM UI Nilai Nadiem Cuek terhadap Aspirasi Mahasiswa

Ia mencontohkan, pada Desember 2019, empat mahasiswa Universitas Khairun Ternate menjadi korban drop out secara sepihak karena terlibat dalam aksi demonstrasi. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang juga terkena sanksi  akademik setelah melaporkan rektornya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi, pada 2020.

"Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya yang diancam sanksi akademik akibat menerbitkan karya jurnalistik berupa karikatur yang mengkritik isu UKT (Uang Kuliah Tunggal) di kampus pada 2021, dan lain-lain," tuturnya.

Menyikapi berbagai peristiwa tersebut, kata dia, aliansi mahasiswa pun sudah berkali-kali melakukan demonstrasi, membuat kajian, serta policy brief sebagai upaya mendapat perhatian pemerintah. Akan tetapi, lanjutnya, pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, tidak menggubris aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

"Artinya dukungan pendidikan yang dijanjikan Jokowi nyatanya tidak meliputi dukungan terhadap hak atas pendidikan rakyatnya, serta hak atas kebebasan berpendapat di lingkungan kampus sebagai manifestasi dari hak atas pendidikan
tersebut," tutupnya.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id