Statuta Baru UI Buka Pintu Bagi Politikus Jadi Anggota MWA

    Arga sumantri - 24 Juli 2021 12:46 WIB
    Statuta Baru UI Buka Pintu Bagi Politikus Jadi Anggota MWA
    Kampus Universitas Indonesia (UI). Dok Humas UI.



    Jakarta: Permasalahan statuta baru Universitas Indonesia (UI) yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 rupanya bukan sekadar aturan rangkap jabatan rektor. Ada sejumlah pasal lain yang dinilai berbahaya bagi kampus 'yellow jacket'.

    Salah satunya, terkait ketentuan anggota Majelis Wali Amanat (MWA). Guru Besar Fakultas Hukum UI Sulistyowati Irianto mengungkapkan statuta baru UI menghapus syarat anggota MWA unsur masyarakat tidak boleh sebagai anggota partai politik (parpol).

     



    "Menghapus syarat anggota MWA unsur masyarakat tidak boleh anggota parpol. Dengan PP ini, (anggota MWA) boleh masuk dari partai politik. Ini jadi kerisauan kami para sivitas, padahal ini penting untuk menjaga UI sebagai lembaga otonom," kata Sulistyowati dalam webinar 'Menilik Statuta UI yang baru', Sabtu, 24 Juli 2021.

    Baca: Statuta Baru UI Menghapus Sejumlah Kewenangan Guru Besar

    Sulistyowati menambahkan, statuta baru UI juga memberikan kewenangan kepada anggota MWA kehormatan untuk mengusulkan anggota MWA unsur masyarakat yang berakhir masa jabatannya sebelum waktunya. Aturan ini berpotensi jadi ajang bagi-bagi kursi MWA. 

    "Sepertinya ada sembilan kursi yang akan diberikan kepada orang-orang dengan kriteria yang tidak terlalu jelas. Seperti bagaimana kompetensinya, komitmennya, itu tidak dirumuskan," jelasnya.

    Menilik pemaparan Sulistyowati, syarat dan kriteria anggota MWA UI unsur masyarakat diatur dalam Pasal 27 ayat 3 PP Nomor 75 Tahun 2021. Bunyinya: 

    Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dipilih oleh SA yang memiliki reputasi baik, berkomitmen, berkemampuan, berintegritas, memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi serta mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan baik antara pemerintah, masyarakat, dan UI serta tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat merugikan UI.

    Baca: Nadiem Siap Tampung Masukan Sivitas Akademika Terkait Statuta UI

    Sedangkan, dalam statuta sebelumnya, syarat dan kriteria anggota MWA UI unsur masyarakat diatur dalam Pasal 23 ayat 3 PP Nomor 68 Tahun 2013. Bunyinya:

    Anggota MWA yang mewakili unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dipilih oleh SA yang memiliki reputasi baik, komitmen, kemampuan, integritas, visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi, tidak memiliki konflik kepentingan, serta bukan anggota partai politik.

    Dapat disimpulkan, klaim Sulistyowati kalau statuta UI yang baru membuka jalan bagi anggota partai politik adalah benar adanya.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id