comscore

ICMI Pastikan Nomenklatur Madrasah Sudah Masuk Kembali di RUU Sisdiknas

Ilham Pratama Putra - 08 April 2022 17:49 WIB
ICMI Pastikan Nomenklatur Madrasah Sudah Masuk Kembali di RUU Sisdiknas
Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Moh Najib. Medcom.id/Ilham Pratama Putra
Jakarta: Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Mohammad Najib, mengungkapkan nomenklatur Madrasah sudah kembali muncul di draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dia menyebut masuknya kembali nomenklatur Madrasah merupakan dorongan dari seluruh pemangku kepentingan.

"Di draf RUU yang terakhir ternyata juga sebetulnya nomenklatur Madrasah muncul lagi dalam RUU Sisdiknas ini. Terlepas dari pro kontra, yang jelas RUU Sisdiknas ini menyangkut tentang hajat hidup orang banyak, menyangkut semua kebutuhan masyarakat Indonesia, dan menyangkut sektor yang strategis, dan berorientasi jangka panjang, maka harus melibatkan banyak pihak," kata Najib dalam webinar Kajian RUU Sisdiknas, Jumat, 8 April 2022.
Dia menilai RUU Sisdiknas sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat luas dan perlu mendapatkan banyak masukan dari berbagai komponen bangsa. Terlebih, dari akademisi, guru, pelaku pendidikan, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan.

Najib mengatakan Indonesia sejatinya sudah memiliki UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Peraturan itu sudah berjalan sampai saat ini dan seluruh penyelenggara pendidikan masih mengacu pada undang-undang tersebut.

"Sebetulnya UU Nomor 20 Tahun 2003 itu masih relevan. Namun, bersamaan dengan perjalanan situasi dan perkembangan zaman, termasuk juga perkembangan digitalisasi, ahli mengusulkan ada revisi atau ada perbaikan UU Sistem Pendidikan dalam bentuk RUU Sisdiknas," beber dia.

Najib menuturkan pendidikan sebetulnya merupakan amanat dari tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidpaan bangsa. Hal itu juga menjadi amanat konstitusi, di mana disebutkan semua warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

"Saya kira itu adalah kewajiban atau amanat dari konstitusi. Namun demikian beberapa kali perubahan atau revisi tentang UU Sisdiknas ini dirasakan sangat urgen karena melihat situadi dan perkembangan," tutur dia.

Baca: Kemendikbudristek: Madrasah Ada di Tubuh RUU Sisdiknas, Hanya Nomenklatur yang Masuk Penjelasan
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id