Arti Memulai Tahun Ajaran Baru yang Sering Keliru Dipahami

    Citra Larasati - 30 Mei 2020 10:10 WIB
    Arti Memulai Tahun Ajaran Baru yang Sering Keliru Dipahami
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Citra Larasati
    Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada 13 Juli 2020.  Namun dimulainya tahun ajaran baru tersebut tidak serta merta disama artikan dengan dibukanya sekolah untuk kegiatan tatap muka.

    Belakangan, makna dimulainya tahun ajaran baru ini sering keliru dipahami oleh masyarakat.  Tidak sedikit masyarakat yang menganggap itu sama artinya dengan dibukanya sekolah untuk tatap muka.  Kekeliruan inilah yang kerap memunculkan reaksi dan kepanikan di kalangan orang tua di saat pandemi ini.

    Untuk itu, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad meluruskan, bahwa ada perbedaan antara istilah dimulainya Tahun Ajaran baru dengan tanggal dimulainya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk tatap muka. 

    “Tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru, tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Metode belajar akan tergantung perkembangan kondisi di daerah masing-masing,” jelas Hamid dalam keterangannya, Jumat, 29 Mei 2020.

    Lebih lanjut, Hamid mengatakan, bahwa kalender pendidikan di Indonesia dimulai pada minggu ketiga bulan Juli dan berakhir pada akhir bulan Juni di tahun berikutnya. “Dengan dimulainya PPDB ini sebenarnya sudah jelas, bahwa kami tidak memundurkan kalender pendidikan ke bulan Januari. Kenapa tidak memundurkan? Karena kalau memundurkan maka akan ada konsekuensi yang harus kita sinkronkan lagi,” ungkap Hamid.
     
    Hamid menambahkan, konsekuensi pertama adalah peserta didik untuk tingkat SMA dan SMP yang sudah dinyatakan lulus. “Kelulusan siswa SMA dan SMP sudah diumumkan, sebentar lagi akan diumumkan untuk kelulusan siswa SD. Artinya kalau sudah lulus kemudian diperpanjang, anak yang lulus ini mau dikemanakan? Termasuk juga perguruan tinggi juga sudah melakukan seleksi,” ujar Hamid.

    Baca juga:  Ratusan Kabupaten/Kota Tak Bisa Gelar PPDB Daring

    Sejalan dengan itu, Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang menambahkan, hal yang mungkin menjadi masalah adalah dalam PPDB metode luring. Karena pada metode ini akan membutuhkan kehadiran fisik orang tua dan siswa di sekolah.

    Sejumlah sekolah di 293 kabupaten/kota tidak dapat menggelar PPDB secara daring, karena beberapa alasan ketidaksiapan.

    “Tentu saja sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa dalam pelaksanaan PPDB jika tidak dapat menghindari pertemuan langsung, maka untuk metode luring harus memperhatikan protokol kesehatan seperti penyediaan masker dan hand sanitizer, menjaga jarak, dan tidak melakukan kerumunan,” tegas Chatarina.

    Oleh karena itu, dalam metode luring diharapkan kesiapan pemerintah daerah sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.  "Terutama menyampaikan teknis pelaksanaan PPDB secara luring, sehingga dapat membagi waktu pendaftaran agar tidak terjadi kerumunan yang akan menyulitkan pendaftar untuk menjaga jarak,” imbuhnya.


    (CEU)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id