UGM Tambah 19 Paten Baru

    Ahmad Mustaqim - 10 Maret 2020 15:12 WIB
    UGM Tambah 19 Paten Baru
    Penyerahan sertifikat hak paten dari Kemenkum HAM ke para peneliti di UGM. Foto: Humas UGM
    Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima 19 hak paten hasil inovasi sejumlah peneliti yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Hak paten karya sivitas akademik UGM ini berasal dari berbagai disiplin ilmu.

    “Beberapa hasil inovasi yang mendapatkan paten tersebut di antaranya temuan pengembangan inovasi stent jantung, alat bantu pembuatan implan tulang dan pemanfaatan glukomanan dari umbi porang,” sebut Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan UGM, Djagal Wiseso Marseno saat penerimaan sertifikat hak paten dari Kemenkum HAM di Grha Sbha Pramana UGM, Selasa, 10 Maret 2020.

    Djagal berkata, hak paten ini menjadi modal dan motivasi penting bagi peneliti lain untuk terus berkarya. Menurut dia, sudah ada ratusan hak paten yang sudah dihasilkan UGM.

    “Saya ucapkan selamat kepada penerima paten, hingga saat ini UGM sudah meraih 603 kekayaan intelektual,” kata dia.

    Sebagai universitas riset, kata Djagal, UGM terus berupaya memberikan perhatian besar pada pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual. Menurut dia, semua hasil inovasi akan segera dipublikasikan dan dikerjasamakan.

    “Kita mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan pendaftaran dan perlindungan karya inovasi. Ibarat aset, hasil paten perlu menjadi kapital dengan dipublikasikan agar bisa menggandeng industri,” ucapnya.
     
    Dirjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum HAM, Freddy Harris mengatakan, banyak peneliti yang tidak mendaftarkan paten terhadap hasil temuannya. Bahkan, kata dia, ada yang menganggap proses pengurusan paten sangat lama.

    “Sebenarnya tidak lama, namun orang selalu berpikir ini soal akademik dan mendapatkan honorarium. Karena sedikit, 80 persen paten yang kita kelola berasal dari asing dan hanya 20 persen dari Indonesia,” ujarnya.
     
    Pihaknya tidak ingin anggaran yang disediakan hanya untuk mengurus paten dari asing. Ia menyebut anggaran selayaknya dialokasikan untuk paten anak bangsa sendiri.

    Minimnya jumlah paten di Indonesia, kata Freddy, dikarenakan belum terbangunnya semangat inovasi dari insan akademik. Selain itu, juga karena masih kurangnya peran universitas sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan riset.
     
    “Setiap paten yang didapat juga sebaiknya langsung dikomersialisasikan oleh pihak universitas, sebab kekayaan intelektual tanpa nilai ekonomi maka hanya menjadi hak sosial semata. Inovator jangan suruh jualan, dia sudah pusing dengan temuannya,” katanya.

    Selain penyerahan sertifikat paten ke peneliti, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan 10 perguruan tinggi di DIY dan pemerintah setempat.

    Adapun kerja sama di bidang perlindungan dan pemanfatan kekayaan intelektual ini dengan kesepuluh perguruan tinggi ini meliputi UGM, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Proklamasi 1945, Universitas Alma Ata, Universitas Janabadra, Universitas Amikom, dan Institut Teknologi Nasional. 


    (CEU)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id