Sentralisasi Tata Kelola, Pola Pelatihan Guru Harus Berubah

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 28 Juni 2019 19:55 WIB
    Sentralisasi Tata Kelola, Pola Pelatihan Guru Harus Berubah
    Guru sedang mengajarkan siswa di muka kelas, MI/Panca Syurkani.
    Jakarta:  Pemerintah perlu mengkaji wacana sentralisasi tata kelola guru secara komprehensif. Penerapan sistem sentralisasi tata kelola guru perlu mempertimbangkan banyak hal, misalnya saja pelatihan, kompetensi, perekrutan, hingga penempatan.

    "Belum lagi terkait anggaran untuk membayar gaji mereka," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra, di Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

    Ia mengatakan, pemerintah perlu mematangkan koordinasi antara pusat dan daerah terkait tata kelola guru. Hal ini penting karena isu ini sudah menyentuh ranah otonomi daerah.

    Nadia menjelaskan, secara teori, apabila tata kelola guru dilaksanakan secara terpusat, maka pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih besar terkait kualitas guru dan juga persebarannya di seluruh wilayah Indonesia.

    "Pemerintah pusat dapat mengetahui daerah mana saja yang memiliki banyak guru berkualitas dan daerah mana saja yang kekurangan guru-guru berkualitas," terangnya.

    Baca:  Ketum PGRI Dikukuhkan Sebagai Guru Besar UNJ

    Dengan demikian, pemerintah dapat mengirim guru-guru tersebut ke daerah yang
    membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).  Selain itu, pemerintah
    pusat memiliki sumber daya yang lebih baik untuk melakukan pelatihan dan upaya-upaya
    peningkatan kompetensi guru daripada pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki
    kapasitas yang berbeda-beda.

    Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan jika pemerintah daerah juga merupakan pihak yang paling mengetahui permasalahan guru yang ada di wilayahnya. Pengalaman dan kajian terkait permasalahan guru dari pemerintah daerah tidak dapat diabaikan begitu saja.

    “Pemerintah sebaiknya juga menyadari bahwa sentralisasi tata kelola tanpa diimbangi dengan
    perubahan pola pelatihan dan peningkatan kompetensi guru akan mengurangi efektivitas dari
    wacana kebijakan ini.," terang Dia.

    Oleh karena itu, jika regulasi ini akan dilakukan di masa depan, maka sebelumnya pemerintah harus sudah memiliki strategi tepat untuk dapat meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan insentif seperti apa yang cocok untuk meningkatkan kualitas guru.

    "Berdasarkan beberapa riset yang ada, peningkatan gaji guru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelas Nadia.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id