Guru Besar Moestopo Soroti Rendahnya Kesejahteraan Insan Pers

    Intan Yunelia - 10 Desember 2019 21:31 WIB
    Guru Besar Moestopo Soroti Rendahnya Kesejahteraan Insan Pers
    Guru Besar Tetap Universitas Prof. Dr. Moestopo, Rajab Ritonga. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia
    Jakarta:  Guru Besar Tetap Universitas Prof. Dr. Moestopo, Rajab Ritonga dalam orasi ilmiahnya memaparkan persoalan pendidikan dan upah wartawan yang menjadi faktor munculnya permasalahan dalam kehidupan pers nasional. Tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya penyalahgunaan profesi kewartawanan.

    “Wartawan yang tidak sejahtera, berpendidikan tinggi tetapi tidak kompeten sebagai wartawan profesionalisme harus segera dibenahi melalui Triple Helix, yakni pemerintah, dunia pendidikan dan industri media massa,” kata Rajab dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai guru besar, di Wisma Antara, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

    Penghasilan wartawan, menurutnya, tidak sebanding dengan strata pendidikannya. Padahal dewan pers telah mengatur standar perusahaan pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 4 Tahun 2008 berisi 17 ketentuan yang salah satunya mengatur upah wartawan minimal sesuai upah minimum provinsi.

    “Ini adalah anomali. Informan LL, seorang wartawan yang sudah bekerja 20 tahun di Jakarta mengatakan dalam satu bulan dia bisa memperoleh pendapatan minimal Rp2,5 juta dari komisi iklan yang dia peroleh dari berbagai narasumber.  LL mengatakan pendapatannya itu tidak cukup untuk hidup di Jakarta namun dia bisa mengatasi permasalahan itu dengan berbagai cara,” jelasnya.

    Kondisi wartawan yang tidak sejahtera hampir merata di berbagai daerah seperti Semarang, Surabaya, Lampung, Palembang, Kuningan, Belitung, Jambi, dan Musi Banyu Asin.

    “Wartawan yang bergaji rendah harus mencari tambahan penghasilan dengan menjadi pedagang atau menggantungkan hidup pada istrinya yang bekerja,” imbuhnya.

    Ia melanjutkan, pembenahan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) wartawan yang terdidik dan kompeten merupakan sebuah keharusan. Pemerintah hendaknya mengeluarkan regulasi terkait pendidikan profesi wartawan dan kompetensinya.

    Begitu juga pada sisi lain, industri media haruslah mematuhi semua regulasi yang ada.  Namun pada akhirnya, wartawan sepatutnya bekerja secara profesional, di antaranya dengan menaati kode etik dan berbagai peraturan perundang-undangan, serta memiliki kompetensi sebagai jurnalis porfesional.

    (CEU)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id