Sejumlah Guru Besar Dorong Revisi UU Sisdiknas

    Citra Larasati - 29 September 2020 20:55 WIB
    Sejumlah Guru Besar Dorong Revisi UU Sisdiknas
    Kampus UGM, UGM/Humas.
    Jakarta:  Sejumlah guru besar perguruan tinggi dari seluruh Indonesia mengapresiasi keputusan untuk mengeluarkan seluruh ketentuan pasal yang berkaitan dengan sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker).  Pasalnya, rancangan klaster pendidikan dalam regulasi tersebut sangat kontraproduktif dan merugikan perkembangan serta kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

    “Pemerintah dan DPR pada akhirnya masih mau mendengar berbagai aspirasi, kritik, dan masukan dari berbagai pihak terutama dari akademisi,” kata Ketua Dewan Guru Besar UGM, Koentjoro, dalam webinar Telaah Kritis Guru Besar Indonesia atas RUU Cipta Kerja Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa, 29 September 2020.

    Pasca dicabutnya klaster pendidikan dalam RUU tersebut, Koentjoro meminta kepada DPR dan pemerintah agar tetap konsisten untuk tidak lagi memasukkan substansi pengaturan pendidikan nasional.   Baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari RUU Cipta Kerja.

    Baca juga:  Akhirnya, Klaster Pendidikan Dicabut dari RUU Ciptaker

    Namun sebaliknya, ia mendorong Komisi X untuk segera menggagas dan mengeluarkan inisiatif melakukan revisi RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang baru dengan model omnibus law. Sebab, katanya, Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut sudah berlaku hampir tujuh belas tahun dan inilai kurang akseleratif dalam  merespons persoalan dan tantangan disrupsi pendidikan di masa kini dan yang akan datang.

    “Perlu penyesuaian dengan dinamika perubahan zaman dalam konteks kekinian dan masa depan,” paparnya.

    Webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UGM ini juga mengundang pembicara anggota guru besar dari perguruan tinggi lainnya, anggota DPR dan DPD RI.

    Guru Besar IPB, Ari Purbayanto mengatakan pasca dikeluarkannya klaster pendidikan dalam RUU Ciptaker ini maka akademisi dan guru besar perlu melakukan revisi Sisdiknas.  Tujuannya dalam rangka penguatan sistem pendidikan di Indonesia.

    Hal senada juga disampaikan oleh Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, menurutnya pendidikan merupakan sektor publik sehingga tidak boleh ada tujuan komersialisasi.

    (CEU)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id