Forum Rektor Indonesia Berdialog dengan Menaker Soal UU Ciptaker

    Antara - 12 Oktober 2020 11:27 WIB
    Forum Rektor Indonesia Berdialog dengan Menaker Soal UU Ciptaker
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan dialog dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) membahas substansi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Forum virtual ini dihadiri 24 rektor universitas negeri dan swasta.

    "Dengan RUU Cipta Kerja kita harapkan adanya perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," jelas Ida melalui keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020.

    Ida melanjutkan, ada 7,05 juta pengangguran pada 2019 dan 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus korona (covid-19). "Mari kita gotong royong mengatasi ini semua," kata dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Ida juga menjelaskan empat alasan diperlukan UU Cipta Kerja. Antara lain, perpindahan lapangan kerja ke negara lain dan daya saing pencari kerja Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain.

    Undang-undang yang telah disetujui DPR itu juga disebut memiliki urgensi. Sebab, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi serta Indonesia terjebak dalam middle income trap. Ia juga memaparkan hal-hal yang selama ini salah dipahami masyarakat tentang UU Cipta Kerja.

    Baca: Tujuh Sikap Forum Rektor Indonesia Respons Omnibus Law

    Ketua FRI sekaligus Rektor IPB University Arif Satria menyambut positif dialog dan silaturahim FRI dengan pemerintah. Dialog itu, menurut Arif, penting penting untuk memperkuat komunikasi dan silaturahim sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang substansi UU Cipta Kerja.

    "Ini kesempatan sangat baik juga bagi para rektor untuk memberi masukan kepada pemerintah, baik tentang substansi maupun aspek hukum UU Cipta Kerja," kata Arif.

    Dalam forum itu, anggota Dewan Penasihat FRI sekaligus Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Asep Saefuddin, menyampaikan apresiasi atas upaya sosialisasi pemerintah yang cukup masif. Namun, ia mengatakan untuk hal-hal yang sensitif dalam UU Cipta Kerja diseminasi informasi dirasakan masih kurang.

    "Untuk itu, ada baiknya pemerintah memperluas dan mempersering sosialisasi dengan stakeholder seperti Serikat Pekerja, organisasi masyarakat seperti NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah, organisasi mahasiswa seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), Kelompok Cipayung, dan juga tentunya FRI," kata dia.

    Dalam dialog itu, hadir di antaranya rektor dari IPB University, Universitas Gadjah Mada (UGM), UTI, Perbanas, Unand Padang, Untan, Ketua STIKES Mitra Keluarga, UNG, UNP, Unimal, ITB-AD, ISBI Bandung, UNP Padang, Telkom University, Direktur Poltek Pos, UIN Jakarta, Rektor Unsrat, Universitas Brawijaya Malang, Unila, Universitas Al Ghifari Bandung, dan Universitas Pertamina.

    (AGA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id