FSGI Dorong Satu Kurikulum Darurat untuk Semua Saat Pandemi

    Ilham Pratama Putra - 26 Oktober 2020 10:45 WIB
    FSGI Dorong Satu Kurikulum Darurat untuk Semua Saat Pandemi
    Ilustrasi. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta:  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menetapkan satu kurikulum untuk seluruh sekolah di masa pandemi ini. Yaitu Kurikulum darurat dalam situasi khusus karena kondisi bencana.  

    "Meski di wilayah zona hijau sekalipun, jam tatap muka harus dikurangi, tidak bisa normal. Sehingga, ketika waktu pembelajaran sudah dikurangi, maka kurikulumnya juga harus menyesuaikan," kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, Senin, 26 Oktober 2020.

    Heru juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim untuk memperhatikan permasalahan dunia pendidikan secara lebih detail. Penyelesaian masalah pendidikan harus dilakukan secara terperinci.

    Baca juga: Rapor Pendidikan: PJJ Nilai 55, Penghapusan UN Dapat 100

    Terlebih dunia pendidikan saat ini juga terdampak akibat dari pandemi covid-19. Untuk masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) misalnya, FSGI meminta Kemendikbud untuk memetakan permasalahannya terlebih dahulu.

    "Melakukan pemetaan permasalahan PJJ dengan data terpilah, misalnya masalah hambatan PJJ secara daring dan luring per sekolah, per kecamatan, per kabupaten, per provinsi, dan secara nasional," kata Heru.

    Menurutnya, data ini diperlukan untuk melihat permasalahan pendidikan secara spesifik. Sehingga intervensi pemerintah menjadi tepat sasaran dan tepat manfaat.

    Lebih lanjut, di sisi kebijakan Nadiem yang juga harus dilakukan pemecahan masalahnya adalah Asesmen Nasional sebagai pengganti kebijakan Ujian Nasional yang telah dihapuskan di awal kepemimpinannya.

    Baca juga:  FSGI Usul, Sisa Anggaran Subsidi Internet Dialihkan untuk Wifi RT

    FSGI dalam hal ini mendorong persiapan Asesemen Nasional melibatkan pemangku kepentingan terkait, terutama guru dan sekolah harus dilakukan.

    "Pemerintah harus membuka ruang publik untuk mengawasi persiapan, uji coba dan  pelaksanaan Asesmen Nasional," ujar dia.

    Di samping itu untuk Program Organisasi Penggerak (POP) juga harus dievaluasi. POP yang sempat menjadi polemik tak boleh menjadi sumber masalah baru di dunia pendidikan.

    "POP dievaluasi menyeluruh, jika ternyata berpotensi mubazir dan merugikan keuangan negara, sebaiknya POP dibatalkan, alihkan untuk program lain yang jauh lebih bermanfaat," pungkasnya.


    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id