Kementerian PANRB Minta 2 Hal Ini di Standar Pelayanan Kemendikbud

    Citra Larasati - 28 April 2021 13:30 WIB
    Kementerian PANRB Minta 2 Hal Ini di Standar Pelayanan Kemendikbud
    Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi



    Jakarta:  Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud akan melakukan review terhadap standar layanan pendidikan. Setikdaknya ada dua kelompok komponen yang harus diperhatikan untuk menciptakan suatu standar pelayanan, yakni service delivery dan manufacturing.

    “Komponen service delivery adalah komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Rabu, 28 April 2021.






    Sedangkan komponen manufacturing merupakan komponen standar pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan internal organisasi.  Service delivery terdiri dari enam komponen, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme, atau prosedur, jangka waktu layanan, biaya atau tarif, produk, serta penanganan pengaduan.

    sementara itu komponen manufacturing terdiri atas dasar hukum, sarpras, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

    “Sebagai catatan, komponen service delivery ini menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan langsung dengan pengguna layanan,” jelas Diah.

    Komponen service delivery wajib dipublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media publikasi yang tersedia, agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang layanan.

    Diah mengingatkan, penyusunan standar pelayanan tidak dilakukan organisasi itu sendiri. Masyarakat, atau pihak manapun yang menggunakan jasa layanan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen harus dilibatkan. Tujuannya adalah menampung aspirasi masyarakat.

    “Sekaligus sebagai ajang untuk menyelaraskan antara kemampuan penyelenggara dengan keinginan yang diharapkan masyarakat,” terang Diah.

    Baca juga:  Satu PTS di Tangerang Kedapatan Miliki 5 Prodi Ilegal

    Pernyataan Diah diamini Analis kebijakan Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbud, Suhartono Arham. Menurutnya, keikutsertaan masyarakat dalam membahas rancangan standar pelayanan bertujuan menyelaraskan kemampuan organisasinya dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, untuk mengefektifkan penyelenggaraan layanan yang berkualitas.

    “Pembahasan rancangan standar pelayanan ditujukan untuk membangun kesepakatan, kompromi antara harapan masyarakat dan kesanggupan penyelenggara pelayanan,” jelas Anton.

    Review Standar Pelayanan bertujuan untuk mereviu standar pelayanan yang ada di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dikarenakan adanya perubahan organisasi, perlu dilakukan penyesuaian standar pelayanan setiap tugas fungsi organisasi berdasarkan Permendikbud No. 45/2019 juncto Permendikbud No. 9/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemendikbud. 

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id