Reorganisasi Kemendikbud Perlu Dikaji Ulang

    Legislator: Reorganisasi di Kemendikbud Berpotensi Langgar UU

    Antara - 16 Januari 2020 19:45 WIB
    Legislator: Reorganisasi di Kemendikbud Berpotensi Langgar UU
    Unjuk rasa menuntut dikembalikannya direktorat pendidikan masyarakat di Kemendikbud. Foto: Antara
    Jakarta:  Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Reorganisasi di tubuh Kemendikbud berpotensi melanggar UU di atasnya.

    "Reorganisasi di Kemendikbud menurut aturan tersebut berpotensi melanggar undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta.

    Ia menambahkan, Perpres 82/2019 memuat perubahan organisasi di bawah Mendikbud Nadiem Anwar Makarim yang merupakan gabungan dua kementerian, yakni Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

    "Memang itu hak prerogatif presiden, tapi kami cermati ada tupoksi baru, namun juga ada yang hilang, padahal ada amanat undang-undang lain yang harus dipenuhi Mendikbud sebagai wakil pemerintah yang membawahi pendidikan," kata politikus PKS itu.

    Fikri menyinggung soal hilangnya Direktorat Jenderal Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), meski kemudian PAUD berada di bawah Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah.

    "Namun, pendidikan masyarakat yang mewakili pendikan nonformal dan informal menjadi hilang nomenklaturnya," kata dia.

    Ia mengingatkan, ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat kewajiban pemerintah memfasilitasi pendidikan nonformal dan informal. Sebelumnya, urusan itu berada di bawah Ditjen PAUD dan Dikmas.

    "Biasanya yang dikhawatirkan, urusan pendidikan nonformal dan informal menjadi kehilangan induknya di Kemendikbud," kata dia.

    Selain itu, penggabungan seluruh urusan dalam Kemenristekdikti, termasuk Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti, serta Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti, menjadi satu Ditjen Pendidikan Tinggi berpotensi memicu polemik baru.

    Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi disebutkan bahwa kewajiban perguruan tinggi yang disebut Tridarma, adalah menyelenggarakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

    Fikri juga mengingatkan soal alokasi anggaran yang mesti disediakan pemerintah untuk memenuhi fungsi fungsi tersebut, sesuai amanat undang-undang.  "Jangan sampai niat untuk menghemat anggaran di sektor pendidikan ini malah melanggar konstitusi yang harus 20 persen APBN," kata dia.

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id