Pengamat: Rangkap Jabatan Bisa Ganggu Kinerja Rektor

    Ilham Pratama Putra - 21 Juli 2021 14:48 WIB
    Pengamat: Rangkap Jabatan Bisa Ganggu Kinerja Rektor
    Kampus UI. Foto/Dok. UI.



    Jakarta:  Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Edy Suandi Hamid mengusulkan agar pengangkatan rektor mesti disertai kontrak politik.  Usulan ini disampaikan Edy guna menghindari agar kasus rangkap jabatan yang melanggar statuta perguruan tinggi dapat dihindari dan tidak terulang kembali di masa mendatang.

    Pernyataan Edy disampaikan merespons polemik rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) yang juga menjadi wakil komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI).  "Bisa saja saat mengangkat rektor, mereka membuat kontrak politik atau pakta integritas bahwa tidak akan merangkap jabatan," kata Edy kepada Medcom.id, Rabu, 21 Juli 2021.

     



    Menurutnya, tugas rektor sangat berat. Dengan merangkap jabatan, kinerja rektor bisa tidak optimal.  "Merangkap jabatan bisa ganggu kinerja rektor," tegas dia.

    Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro juga menjadi wakil komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Alih-alih diminta mengundurkan diri dari jabatan wakil komisaris, rangkap jabatan rektor UI tersebut justru mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Dengan aturan baru, yakni PP 75 tahun 2021 pasal 39, terdapat perubahan terkait rangkap jabatan bagi rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan.

    Baca juga:  Sangat Elegan Jika Rektor UI Mundur dari Komisaris BRI
     
    Kini dalam aturan baru yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi tersebut, pada pasal C, merangkap jabatan dilarang (hanya) untuk posisi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah (BUMD) maupun swasta. Pasal tersebut menambah kata "direksi" dari aturan sebelumnya.

    Artinya, merangkap posisi lain di luar direksi pada BUMN/BUMD maupun Swasta diperbolehkan. PP tersebut telah diteken oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2021 dan telah beredar di media sosial, meskipun belum diunggah secara resmi di laman Sekretariat Negara.

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id