FSGI Minta Nadiem Tegas Pada Sekolah

    PPDB Jalur Prestasi Rawan Disalahgunakan

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 01 Januari 2020 19:52 WIB
    PPDB Jalur Prestasi Rawan Disalahgunakan
    Ilustrasi PPDB. Foto: MI/Angga Yuniar
    Jakarta:  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengaku khawatir dengan penyesuaian kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim terkait aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di 2020.  Terutama pada aturan kelonggaran alokasi maksimal 30 persen untuk jalur prestasi.

    Wakil Sekjen FSGI, Satriwan Salim menyampaikan kekhawatirannya, bahwa pada 2020 nanti kelonggaran kuota jalur prestasi PPDB yang mencapai maksimal 30 persen ini berpotensi disalahgunakan sekolah dan daerah.  Bukan tanpa sebab, Satriwan mengatakan, dengan menambah kuota menjadi maksimal 30 persen, maka sekolah dapat menerima siswa dari dalam maupun luar zonasi dengan pertimbangan nilai Ujian Nasional sebagai jalan pintas.

    Padahal jalur prestasi tidak hanya hasil UN, melainkan juga prestasi nonakademik tingkat kabupaten, provinsi, nasional hingga internasional.   “Kekhawatiran kami di  2020 sekolah-sekolah itu akan menerima siswa dengan jalur prestasi dengan menilai hasil UN 2020. Padahal bagi kami 30 persen untuk prestasi Itu bukan prestasi UN. Tapi prestasi bisa nonakademik, misal pintar menyanyi, juara debat, berpidato, olahraga, musik levelnya kabupaten, kota, provinsi, nasional itu seharusnya dianggap sebagai prestasi,” kata Satriwan saat dihubungi Medcom.id, Jakarta, Rabu, 1 Januari 2020.

    Ia menyebut, dengan menggunakan nilai UN untuk menerima jalur prestasi merupakan jalan pintas, karena mudah dan praktis. Sekolah tinggal input hasil UN.

    “Kami khawatir sekolah daerah akan mengambil jalan pintas, prestasi yang dimaksud adalah UN yang tinggi, karena computerize, tinggal ketik,” ujarnya.

    Lebih lanjut Satriwan mengatakan, keputusan memang sudah diambil dan akan diberlakukan pada 2020. Untuk itu, Satriwan berharap Nadiem bisa tegas kepada sekolah, agar jalur prestasi tidak hanya hasil UN. Tetapi juga prestasi nonakademik lainnya.

    “Kami berharap Mas Nadiem dan daerah-daerah jujur. UN rendah tapi punya prestasi yang lain harus dianggap prestasi juga, jangan hanya UN. UN kan selesai di 2020.  Kami juga agak kecewa karena Nadiem menurunkan kuota untuk zonasi menjadi 50 persen, ini bisa disalahgunakan oleh daerah,” tegasnya.

    Nadiem sendiri telah memutuskan untuk mengubah komposisi kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi. Jika sebelumnya jalur prestasi hanya 15 persen, maka mulai tahun depan kuotanya ditambah menjadi maksimal 30 persen.

    "Jadi arahan kebijakan ke depannya adalah sedikit kelonggaran kita berikan di zonasi, yang tadinya prestasi 15% sekarang 30%," kata Nadiem saat menyampaikan Empat Kebijakan Pendidikan "Merdeka Belajar", di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id