Kenormalan Baru, Pemerintah Diminta Perhatikan Pesantren

    Medcom - 30 Mei 2020 19:43 WIB
    Kenormalan Baru, Pemerintah Diminta Perhatikan Pesantren
    Pesantren di Serpong. Foto: MI/Galih Pradipta
    Jakarta: Pemerintah Pusat diminta memberi perhatian khusus terhadap lingkungan pesantren dalam menangani masa kenormalan baru (new normal) covid-19. Sebab ada sekitar 28 ribu pesantren di Indonesia dengan jumlah santri 18 juta dan 1,5 juta pengajar.

    “Bahkan, di antara jumlah total santri itu setidaknya ada lima juta santri yang 'mondok'. Artinya, sangat krusial bagi kesehatan dan keselamatan para santri dan tenaga pengajar jika ini diabaikan,” kata Anggota DPR Muhammad Kadafi, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 Mei 2020. .

    Menurut Kadafi, para santri dan para pengajar ini juga sering saling berkunjung dan berguru di antara sesama pesantren dalam sebuah sistem saling berbagi ilmu. Selain itu, mereka juga berada dalam tata kehidupan komunal. 

    “Bisa kita bayangkan bagaimana nasib mereka jika tidak dipedulikan,” ujar Kadafi. 

    Baca: NU: Pemerintah Jangan Paksakan Kenormalan Baru di Pesantren

    Menurut Kadafi, kondisi sarana dan prasarana pesantren, sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan, terlebih protokol covid-19 untuk menjalankan konsep kenormalan baru. Di antaranya belum memiliki Pusat Kesehatan Pesantren beserta tenaga medis, sarana mandi cuci kakus (MCK) yang memenuhi protokol covid-19, westafel portabel, dan penyemprotan disinfektan, APD, alat rapid test, hand sanitizer, dan masker. Juga belum memiliki ruangan untuk karantina, isolasi mandiri, runa asrama, dan ruang kelas berstandar penerapan physical distancing. 

    Sebelumnya, Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU), Rabthah Ma'ahid Islamiyah (RMI) meminta pemerintah tidak memaksakan kenormalan baru (new normal) di pesantren jika tidak siap. RMI menilai pemerintah belum memiliki kemampuan untuk melihat bagaimana pendidikan di pesantren berjalan saat pandemi virus korona (covid-19).

    "Terhadap Pesantren, pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani covid-19. Namun, tiba-tiba pemerintah mendorong agak terlaksana new normal dalam kehidupan pesantren," kata ketua pengurus pusat RMI, Abdul Ghofarrozin dalam keterangannya, Sabtu, 30 Mei 2020.

    Menurut Ghofarrozin, hal ini sangat mengkhawatirkan. Kembalinya santri ke pondok pesantren untuk tatap muka akan lebih baik jika dihindari.

    "Alih-alih untuk menyelematkan pesantren dari covid-19, pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi covid-19," ujar Ghofarrozin.

    Kekhawatiran pihaknya datang dari jumlah dan pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia yang kini masih tinggi. Menurutnya penyebaran virus ini di Indonesia pun semakin luas.
     



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id