Sosiolog Unsoed: Harus Ada Pengawasan Ketat Selama PTM

    Antara - 16 Juni 2021 07:07 WIB
    Sosiolog Unsoed: Harus Ada Pengawasan Ketat Selama PTM
    ilustrasi PTM Terbatas. Foto: ANT/Aprilio Akbar



    Purwokerto:  Sosiolog pendidikan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Nanang Martono mengingatkan perlunya pengawasan secara ketat sebelum dan juga selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

    "Harus ada pengawasan ketat sebelum pelaksanaan dan juga selama pelaksanaan PTM guna memastikan protokol kesehatan telah terlaksana dengan baik," kata, Nanang di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juni 2021.

     



    Dia menjelaskan, dengan adanya pengawasan yang ketat dan dilakukan secara berkala maka diharapkan seluruh pihak khususnya sekolah akan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan.  "Tujuannya untuk menjaga kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, jangan sampai lengah karena tidak ada kontrol yang ketat," katanya.

    Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan sarana dan prasarana masing-masing sekolah sebelum pelaksanaan PTM terbatas.

    "Jika PTM terbatas dilakukan secara serentak maka perlu memastikan kesiapan seluruh sekolah," katanya.

    Sementara itu dia juga menambahkan, bahwa kebutuhan terhadap PTM terbatas memang cukup mendesak karena dinilai lebih optimal bila dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh secara virtual.

    Baca juga:  Kasus Covid-19 Meningkat, PTM di Kota Bogor Dihentikan

    "Kendati demikian beberapa upaya mitigasi  memang perlu dilakukan agar PTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik," ujar Nanang.

    Menurut dia, wacana PTM terbatas secara serentak perlu diapresiasi agar tidak ada ketimpangan hasil pembelajaran, dengan catatan harus dipersiapkan dengan matang, terutama terkait dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.

    Sebelumnya, pemerintah mengizinkan dibukanya kembali Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani empat menteri. Yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Agama (Menag).

    Dalam SKB tersebut, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan pada tahun ajaran baru 2021/2022.
    SKB juga mengatur sejumlah pertimbangan seperti tingkat risiko penyebaran covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai yang dipersyaratkan dalam daftar periksa lalu akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah dan psikososial peserta didik.

    Pelaksanaan PTM harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dilakukan dengan sistem bergantian atau sif.

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id