Komisi X Minta Kemendikbudristek Buat Landasan Hukum MBKM

    Ilham Pratama Putra - 10 November 2021 14:14 WIB
    Komisi X Minta Kemendikbudristek Buat Landasan Hukum MBKM
    Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Zoom.



    Jakarta: Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah berjalan selama satu tahun. Namun, Kementerian Pendidikan Kebudayaann Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dinilai belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan MBKM.

    "Kami dengan semangat terus meminta MBKM ini ada landasan hukum yang lebih kuat," kata Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda dalam webinar 'Menciptakkan Insan Indonesia Unggul Setahun Implementasi MBKM', Rabu, 10 November 2021.

     



    Huda mengatakan, landasan hukum itu tetap diperlukan meskipun mplementasi MBKM pada level Undang-Undang (UU) relatif berjalan balik. "Relatif pada level UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU Pendidikan Tinggi (PD Dikti) tidak ada yang sifatnya menabrak regulasi," tuturnya.

    Selain itu, Huda juga mendorong Kemendikbudristek untuk membuat peta jalan MBKM. Hal ini agar seluruh pemangku kebijakan dunia pendidikan tahu arah kebijakan endidikan ke depan.

    "Pada level ini kita masih menunggu, bagaimana regulasi terkait kebijakan MBKM ini, sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama," ungkapnya.

    Huda mengakui hadirnya MBKM membuat ruang transisi dalam dunia pendidikan. Ia juga mengaku kerap berbeda pandangan dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait konsep MKBM.

    "Kami sering kali ada perbedaan cara pandang dengan Nadiem, dengan Kemendikbudristek, karena dalam masa transisi ini kami membayangkan semua kebijakan harus ada masa transisi sebelum sepenuhnya dilaksanakan," ujarnya.

    Baca: Prodi Masih Minim, MBKM Diyakini Bakal Dongkrak Jumlah SDM Bidang AI

    Menurut Huda, salah satu cara menyelesaikan perbedaan cara pandang, adalah dengan merangkul seluruh stakeholders pendidikan. Menurut dia, sejauh ini beda cara pandang itu terjadi karena pihak Kemendikbudristek belum merangkul semua pihak.

    "Menyangkut soal institusi pendidikan kita baik negeri maupun swasta, perguruan tinggi negeri maupun swasta, mengajak dan merangkul mahasiswa, dosen, guru dan seterusnya. Ini yang sebenarnya masih menjadi catatan yang terus kami sampaikan kepada Nadiem," tutur dia.

    Huda berharap tidak ada kesan eksklusif dari apa yang disusun Kemendikbudristek. Menurutnya tak ada satupun stakeholders pendidikan yang disingkirkan guna membangun MBKM.

    "Jadi kami merekomendasikan untuk semua stakeholders diajak, dirangkul, dalam rangka untuk menyukseskan MBKM," tutupnya.


    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id