Mendikbud Pernah Tegur DKI untuk Patuhi Aturan Zonasi

    Citra Larasati - 26 Juni 2019 15:10 WIB
    Mendikbud Pernah Tegur DKI untuk Patuhi Aturan Zonasi
    Mendikbud, Muhadjir Effendy saat raker dengan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia, Medcom.id/Citra Larasati.
    Jakarta:  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir mengatakan sudah pernah memanggil DKI Jakarta terkait juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)-nya yang tidak mematuhi aturan zonasi yang tertuang dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB.  Namun tahun ini, aturan zonasi yang diberlakukan secara nasional itu pun belum juga dipatuhi oleh DKI Jakarta.

    Dalam rapat kerja (raker) Mendikbud dengan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia beberapa waktu lalu, Muhadjir menegaskan bahwa DKI Jakarta sudah sejak lama diperingatkan untuk mematuhi aturan zonasi yang tertuang di Permendikbud nomor 51 tahun tahun 2018, namun ketidaksesuaian kuota zonasi masih berulang di PPDB tahun ini.  
    "DKI sudah pernah kita panggil, waktu itu janji mau disesuaikan. karena kuota zonasi DKI tidak mematuhi aturan, kalau DKI melangar nanti dicontoh oleh daerah lain,.  Saya minta perhatiannya untuk DKI untuk diatur lebih lanjut," tegas Muhadjir.

    Pendekatan PPDB dengan zonasi menurut Muhadjir akan membuat pengaturan daya tampung dengan pendaftar menjadi lebih fleksibel.  Tidak seperti rayon, yang menggunakan pendekatan batas administratif seperti kelurahan, kecamatan dan sebagainya.

    "Kalau digunakan patok administratif akan kaku.  Kita gunakan zonasi, bukan rayon, karena lebih fleksibel, jadi kalau ada suatu daerah jumlah sekolahnya dikit, bisa terus diperluas hingga hingga jumlah sekolahnya cukup untuk menampung populasi siswa," tandas Muhadjir.

    Baca:  DKI Abaikan Aturan Zonasi

    Zonasi juga akan lebih fleksibel melayani siswa yang berada di perbatasan kabupaten atau provinsi.  Misalnya, kata Muhadjir, jika ada siswa yang lebih dekat ke sekolah yang beda provinsi maka anak tersebut bisa dilayani di sekolah tersebut meski beda provinsi, sepanjang ada perjanjian bilateral antarprovinsi terkait.

    "Ada anak Pacitan lebih dekat ke sekolah di Wonogiri dariapa ke Madiun, silakan ke Wonogiri. Asal ada perjanjian bilateral antar pemprovnya," papar Muhadjir.

    Dengan sistem zonasi juga, kata Muhadjir, persebaran zonasi juga tidak terpaku pada jarak yang ada di Google Map.  "Google Map juga tidak bisa dipakai patokan mutlak. Dibuat fleksibel, disesuaikan keadaan. Kalau di sekolah terdekat adanya di seberang sungai, tidak ada jembatan, maka zonasinya jangan ke sekolah itu," tegasnya lagi.

    Untuk diketahui dalam Permendikbud PPDB yang kemudian direvisi telah secara tegas diatur, bahwa daya tampung sekolah hanya dibagi ke dalam tiga jalur.  Dengan ketentuan jalur zonasi minimal 80 persen, jalur prestasi 5-15 persen, dan jalur migrasi orangtua sebanyak 5 persen. 

    Namun faktanya dalam juknis PPDB DKI Jakarta, ditemukan pembagian daya tampung yang tidak sesuai dengan aturan pusat. Tertulis dalam Juknis, zonasi 70 persen untuk jenjang SD, Bahkan di jenjang SMP hanya 60 persen, dengan kuota nonzonasi (umum) mencapai 30 persen yang terbagi lagi menjadi 80 persen pendaftar umum, dan 20 persen pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan KJP Plus. 




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE
    MORE

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id